Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK LAYAK EDAR Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.233 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v9i2.305

Abstract

Globalization and free trade deal to expand the flow of goods and services so that the goods or services offered vary in the production of foreign and domestic. It is useful to consumers because their needs are meeting. Above all, the circumstances but the position of businesses and consumers become unbalanced because business use it to search for maximum profit, consumers in a weak position because of consumer awareness of their rights remains low. Consumer awareness on their rights and obligations necessary to avoid the consumption of goods that is not feasible. A product can be a viable product must meet minimum standards. Consumers will be protected from product that are not worth consume. Therefore, consumers should take an active role. That is why being smart consumers are very essential.
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anggraeni Endah Kusumaningrum Anggraeni Endah Kusumaningrum
Serat Acitya Vol 2, No 1 (2013): April - Aksi dan Reaksi Partikel Kehidupan di Sekitar Kita
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.776 KB) | DOI: 10.56444/sa.v2i1.36

Abstract

Hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat kadang dapat menimbulkan permasalahan satu sama lainnya seperti hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Bila diperhatikan hubungan antara pelaku usaha / penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbul perselisihan/ sengketa konsumen.   Saat ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan dipengadilan namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilanpun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha diluar pengadilan dengan membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen serta hambatan  yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana pula upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian  yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data sekunder dan data primer , metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan permasalahan, metode analisis data secara normative-kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Hambatan  yang dihadapi BPSK adalah kelembagaan/institusional, pendanaan, sumberdaya manusia, peraturan,  kurang mengertinya konsumen akan haknya.
UTILIZATION OF MEDIATION IN MEDICAL DISPUTE SETTLEMENT DURING COVID 19 PANDEMIC Anggraeni Endah Kusumaningrum
Diponegoro Law Review Vol 7, No 1 (2022): Diponegoro Law Review April 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.651 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.7.1.2022.138-149

Abstract

Health services provided by doctors to patients during the COVID-19 pandemic can lead to medical disputes, such as the case of a patient who feels he has been infected with the virus even though the results of the PCR swab are negative, as well as the refusal of patients who are about to give birth because they have not had a PCR swab. Mediation can be used as an alternative to medical dispute resolution outside the court by involving the mediator in order to achieve a final result that is acceptable to the parties. This study uses a normative juridical approach and secondary data sources as the main data through primary, secondary, and tertiary legal materials and will be analyzed qualitatively. The obligation to carry out mediation in medical disputes is considered a faster and relatively inexpensive dispute resolution process and fulfills a sense of justice as regulated in Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in accordance with Article 130 HIR and Article 154 Rbg that cases that do not take the Mediation procedure are a violation. To the provisions of HIR and Rbg. Similarly, PERMA No. 1/2016 concerning Mediation Procedures in Court as a substitute for PERMA No. 1/2008.
HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION HEALTH SERVICE Anggraeni Endah Kusumaningrum
Surakarta Law and Society Journal VOL. 1 NO. 1 AUGUST 2018
Publisher : Surakarta Law and Society Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.865 KB)

Abstract

Health rights are human rights inherent in a person because of his birth as a human being, and not because of the giving of someone or the state therefore it cannot be revoked and violated by anyone. Health rights must be able to become one of the main benchmarks of development and prosperity of a nation. Therefore health must be mid-stream development, which is continuous sustainable development. The implementation of human rights is carried out by creating equality of access to health services, preventing actions that can reduce the health status of the community, preventing actions that can reduce the health status of the community, and making health policies and providing health services and budgets appropriate and adequate for the entire community. Keywords: Human Rights, Health Services.
TANGGUNG GUGAT PERDATA TENAGA MEDIS TERHADAP KESELAMATAN PASIEN ( Studi kasus pada pelayanan radiologi ) Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 1 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.531 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v15i1.645

Abstract

This paper discusses civil liability of medical personnel in radiology services to patient safety. Doctors as medical personnel in carrying out their duties must be accountable for the actions taken when providing health services to patients. The civil responsibility of the doctor is intended to prevent / avoid the things that are not desirable, also aims to obtain compensation for losses suffered by a patient. This civil liability is based on wanprestasi (article 1243 Civil Code) as well as unlawful acts /onrechtmatigedaad (article 1365 Civil Code), using the doctrine "Res Ipsa Loquitur".
PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.996 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1126

Abstract

PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI Anggraeni Endah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1062.372 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i2.1913

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran  non-tunai dibutuhkan masyarakat  karena lebih praktis dan efisienyaitu dilakukan dengan cara transferlangsung(electronic fundstransfer),menggunakankartupembayaran(paymentcard),menggunakanuang elektronik (electronic money) dan uang digital (digital money). Sedangkan pembayaran secara tunai  harus ada penyerahan nyata uang kartal.  Keuntungan   pembayaran non tunai  dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada  pembaharuan  hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian   agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4324

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas  guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur, walikota dan bupati untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi  dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris  dengan  data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif.  Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat meskipun belum optimal, karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan, melakukan mobilitas berkendara roda empat dengan penuh penumpang, pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kegiatan usaha (berdagang), terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera  maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah  sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENULAR AKIBAT BIOTERORISME Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 17, No 2 (2020): Hukum Dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.607 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v17i2.1499

Abstract

Many Indonesian people do not understand and are aware of the infectious diseases caused by bioterrorism. Bioterrorism is an act of terrorism that uses biological weapons in the form of bacteria, viruses, toxins, and fungi. This terrorist act is carried out by utilizing a virus, an infectious germ that is used by terrorist organizations as a means of attack to cause damage and is very dangerous to human health and safety. This study uses a normative juridical approach method, and secondary data as primary data supported by primary data. The secondary data are in the form of primary, secondary and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. Based on the analysis, it was revealed that through Law Number 36 Year 2009 it has regulated the rights and obligations of the community related to the right to health for themselves, however if related to the rights and obligations resulting from threats arising from infectious diseases due to bioterrorism this law has not yet regulated specifically, so that people still stutter associated with the threat of bioterrorism that can threaten their health and safety. Therefore, implementing regulations are still needed related to the threat of bioterrorism to provide protection and legal certainty to the community.
OPTIMIZATION OF FOOD SAFETY CONTROL EFFORTS TO IMPROVE PUBLIC HEALTH STATUS Anggraeni Endah Kusumaningrum
UNEJ e-Proceeding Proceeding of International Conference on Food Sovereignty and Sustainable Agriculture (FoSSA) 2017
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Food as a basic human need and fulfillment are part of human rights so that it isconstitutionally protected, which implies the emergence of state obligations toprovide safe food for its citizens. The complexity of the provision of safe food stilloccurs after the reformation, one of which is the field of food safety control on thecirculation of food that is not feasible. The method of research in this paper using thetype of normative legal research, with a juridical approach supported data types usedin this study are secondary data consisting of Primary Legal Material, Secondary LegalMaterial, and material of Tertiary Law. The results showed that the field of food safetycontrol is an important aspect in the provision of a safe food for the community. Thisshows that food safety issues for public health are still limited to procedural issuesand have not addressed substantial issues. Food safety can not be separated withgood food quality. Foods that meet safety standards and quality standards willcertainly improve the health status of the community, to achieve this, the food safetycontrol must be optimized.