Articles
<![CDATA[ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (820.441 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v16i2.1298
<![CDATA[Kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemahbila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), halini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan denganobyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuankeuangan dan kemampuan pengetahuan. Kondisi yang tidak seimbang inilahyang kemudian di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesiadikenal dengan adanya azas litis domini atau azas keatifan hakim yang bertujuanuntuk menyeimbangkan kedudukan antara Penggugat dan tergugat sehinggatercipta perlindungan hukum bagi Penggugat atau warga negara.]]>
<![CDATA[KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (854.41 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v17i1.1570
<![CDATA[Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait : Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DPRD TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Muawafah Muawafah]]>;
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 1 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.746 KB)
|
DOI: 10.56444/hdm.v20i1.2962
<![CDATA[The purpose and objective of supervision is to prevent or correct errors, irregularities, non-compliance with the implementation plan and others that are not in accordance with the assigned duties and authorities. So that the results of the implementation of the work are obtained accurately, efficiently and successfully in accordance with the 1 predetermined plan. The supervision carried out by the DPRD on the follow-up to the audit report by the BPK is very important to realize good regional governance, a government free from corruption, collusion and nepotism, as well as evaluation material for the use of regional finance and regional financial reports. recommendations by BPK as a manifestation of the need for improvement in the presentation of reports by regional governments, so that there is an obligation to regional governments to implement recommendations from BPK]]>
<![CDATA[JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSFER PRICING DOCUMENTS IN RESPECT OF TAX AVOIDANCE FOR MULTINATIONAL COMPANIES ]]>
<![CDATA[Angelina Clarabella]]>;
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ UNTAG Law Review Vol 5, No 2 (2021): UNTAG LAW REVIEW (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.475 KB)
|
DOI: 10.36356/ulrev.v5i2.2657
<![CDATA[Essential principle within business world definitely would be maximizing profit and minimizing capital. Hence many companies would struggleand develop their own ways to avoid taxes as much as they could. Tax avoidance which is taken illegally would disrupt government's revenue indeed. This paper discusses normative juridical approach to examine problems as 1. How does transfer pricing documents could help to diagnose tax avoidance practice within companies? 2. How to prevent the occurrence of transfer pricing's shortcomings? This would highlight the transfer pricing's existence to eliminate illegal practice of tax avoidancewithin multinational companies and some methods to prevent the shortcomings of transfer pricing. The results shows that 1. transfer Pricing documents are useful for diagnosing tax avoidance practices in multinational companies through an analysis of fairness and business practice and 2. in order to prevent deficiencies in Transfer Pricing documents, the Government must establish a cooperative relationshipbetween companies and reliable tax administrations. such as through AEoI (Automatic Exchange of Information) between countries to encourage transfer pricing inspection processes in multinational companies. The government should conduct cooperative relationship between the companies and tax administration to encourage the process of transfer pricing examination within multinational companies in precise scheduled time frame. Fair and favorable assessment of business report is significant due to undermine unnecessary cost and improper result.The competence and professional judgement from the Directorate General of Taxes are substantial.]]>
<![CDATA[PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571
<![CDATA[Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP ]]>
<![CDATA[Diyah Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1408
<![CDATA[Arsip sebagai informasi yang terekam (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hendrikus Deo Peso]]>;
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang ombudsman, yaitu organisasi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi kinerja pelayanan publik. Sebagai lembaga kontrol eksternal, ombudsman bertujuan untuk mencegah dan memantau kasus pelanggaran oleh penyedia layanan publik yang menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan kinerja fungsi pengawasan Ombudsman terhadap kinerja pelayanan publik berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Cina Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum dengan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ombudsman menjalankan fungsi pengawasan kinerja pelayanan publik melalui mekanisme mulai dari menerima laporan dari masyarakat, memantau laporan, melakukan investigasi dan terakhir merumuskan rekomendasi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILGUB JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Dimas Charis Suryo Nugroho]]>;
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi pelanyalahgunaan sumber daya lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan c). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif.]]>
<![CDATA[Urgency of Strengthening the Supervisory Function of the Broadcasting Commission in The Era of Media Disruption ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i3.5971
<![CDATA[The Broadcasting Law is seen as less relevant to the development of broadcasting technology. The development of internet media content cannot be monitored by the Broadcasting Commission because the definition of broadcasting is only limited to television and radio. Meanwhile, there is no regulation that provides adequate regulation. In fact, the state must guarantee the delivery of healthy broadcasts to the public. The urgent revision of the Broadcasting Law is carried out by giving the Broadcasting Commission a broader supervisory authority, in order to ensure the fulfillment of the rights of the public to obtain proper broadcasts.]]>
