Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
St. Nurjannah
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR St. Nurjannah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909

Abstract

AbstractThe form of law enforcement against brand violations in the city of Makassar has been regulated in Law No. 20 of 2016 that has been good and perfect because it has gone through several revisions and in practice, law enforcement against these violations has been carried out well by investigators of the civil service Ministry of Law and Human Rights who work closely with the Republic of Indonesia National Police investigators and Public Prosecutors. But it is needed addition to the number of civil servant investigators in the scope of ministries that specifically deal with violations of brand rights and IPR as a whole so that enforcement and implementation of the Law / 20 of 2016 is more maximal. The stipulation of laws concerning brands which constitute complaint offenses must be changed to the usual offense of enforcement of violations of Brand Rights which can be immediately processed by the authorities without waiting for a complaint.Key Words: Law Enforcement, Brand RightsAbstrakBentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di kota Makassar telah diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016 yang telah bagus dan sempurna karena telah melalui beberapakali revisi dan dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik pegawai negeri sipil kementerian Hukum dan Ham yang berkerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia serta Penuntut Umum. Namun, diperlukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dilingkup kementrian yang khusus menangani pelanggaran hak merek dan HKI secara keseluruhan agar penegakan dan penerapan UU/20 tahun 2016 lebih maksimal. Penetapan UU tentang merek yang merupakan delik aduan harus diubah menjadi delik biasa sehingga penegakan terhadap pelanggaran Hak Merek dapat segera diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu adanya aduan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Merek
Analisis sistem dan prosedur Pencegahan masuknya barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan Rezki Purnama; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16087

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka  dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, pemyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya baramng terlarang ke dalam Lapas.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi Nur Reyztafirigi Andayani; Sohrah Sohrah; St. Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18461

Abstract

AbstrakIslam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-menolong, jamin-menjaminkan, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disertai dengan nilai-nilai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang mualah/iqtishady (Ekonomi Islam).Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Perjanjian, Peternakan. AbstractIslam has taught in human life to help each other, guarantee, and cooperate with a full sense of responsibulity. And accompanied by the values of justice even avoiding practices of oppession and extortion. Islam is a perfect religion that regulates aspects of human life, both faith, worship, morals and muamalah. One of the teachings what is very important is the field of muamalah/iqtishady (Islamic economics).Keywords: Agreement, Animal Husbandry, Islamic Law, Production Sharing
Co-Authors Nur Reyztafirigi Andayani Rezki Purnama Sohrah Sohrah