Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677

Abstract

AbstractHajj in the sense of making a pilgrimage to a place that has been determined with the intention and purpose of worship, known by all mankind through religious guidance or advice, especially in the eastern hemisphere. By carrying out this worship is expected to be able to lead people to get to know themselves, cleanse and purify their souls, All scholars agree with the way Ijma 'that the Hajj is mandatory for all Muslims, both men and women. Hajj is indeed an obligation for Muslims where the general requirements are Islam, peace, understanding and ability. In carrying out the pilgrimage there are pillars of pilgrimage that must be done namely ihram, wukuf, tawaf, sa'I, and tahallul. Special prohibitions for men are to wear clothing that is sewn deeply when performing Ihram, wear headgear while in Ihram, and wear shoes that cover the ankles during the Ihram process. Special prohibition for women is not allowed to cover the face and hands when doing Ihram. Keywords: Law, Hajj Implementation, Hajj Regulations. AbstrakHaji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, Semua ulama sepakat dengan jalan Ijma’ bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim yang mana syarat-syarat umum yaitu islam, baligh, berakal, dan mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa’I, dan tahallul. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam pada saat melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.Kata Kunci : Hukum, Pelaksanaan Haji, Peraturan Haji.
ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351

Abstract

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam yang harus  muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk social  mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.            Zakat adalah ibadah m±liyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat.[1] Jadi, disamping merupakan ibadah yang berdimensi mahdhah, zakat juga berdimensi sosial.[1]Yusuf Qardhawi, al-Ibadah fi al-Isl±m  (t.t., t.p., 1993), h. 235.
MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS andi intan cahyani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.628

Abstract

Penelitian hadis tentang ihtikar  dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah berkualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar . Namun demikian,  mereka berbeda pendapat  mengenai cara yang digunakan  dalam menetapkan keharaman ihtikar.  Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN Harni Eka Wati; Patimah; Andi Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27093

Abstract

Abstract The main problem of this research is what is the role of the penghulu in determining the guardianship of daughters born out of wedlock? The sub-problems are: 1. How to determine guardianship of a girl born as a result of pregnancy outside of marriage in the KUA, Kahu District, Bone Regency? 2. What are the considerations of the penghulu in determining guardianship of a girl born as a result of a pregnancy outside of marriage at the KUA, Kahu District, Bone Regency? This research is a field research using qualitative methods, in which the research focuses on the results of data collection from predetermined informants. The approach used in this thesis research is descriptive-qualitative because the data needed and used by researchers is in the form of information distributions that do not need to be quantified. The results of the research are the guardianship rights of girls who were born as a result of pregnancy outside of their parents' marriage, the head of the KUA Kahu District gave it to the guardian judge, because the child was only assigned to his mother and her mother's family. The implication of this research is that it is hoped that the head of the KUA or as the head of the Kahu sub-district, Bone Regency, maximizes efforts to determine marriage guardians for girls born as a result of pregnancies outside of marriage, and can minimize pregnant marriages outside of marriage. Keywords: Born out of wedlock, Penghulu, Guardianship of daughters.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

Abstract

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.
STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT M Fajran Sidiq P; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739

Abstract

 AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya bagi umat muslim yang membutuhkan dana untuk kesehatan BAZNAS Kota Makassar selaku lembaga pengelola zakat, memiliki legalitas untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan salah satu programnya yakni Makassar Sehat yaitu memberikan bantuan kepada Mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar yang berekonomi lemah kurang mendapatkan bantuan dan pelayanan kesehatan yang baik. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.Kata Kunci : Baznas, Hukum Islam, Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan ZakatAbstractZakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. One of them is for Muslims who need funds for health BAZNAS Makassar City as a zakat management institution, has the legality to create programs in the utilization of zakat funds, especially running one of its programs, namely Healthy Makassar, which is to provide assistance to Mustahik related to health insurance. Many people, especially the people of Makassar City, who are economically weak, do not get good health assistance and services. The main problem in this study is the strategy of managing zakat funds for the public health compensation program carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Makassar City. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is juridical and empirical and sharia. Based on the results of this study indicate that the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) strategy towards the management of zakat funds for health assistance programs or healthy Makassar, Makassar City BAZNAS first makes an annual work plan and budget (RKAT) which is carried out at the end of the year to be exact in December by looking at the results of the evaluation of activities in the previous year and making distribution targets that are adjusted to the programs that have been set by the Makassar City BAZNAS.Keywords: Baznas, Islamic Law, Public Health, Zakat Management
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Firna Ummi Kasmira; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795

Abstract

Abstrak Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Pengembangan pariwisata halal tidak dapat terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan untuk menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penilitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penrikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika Water Park memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali agar permandian Alika Water Park tidak terlihat kumuh dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas di permandian dan memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata. Kata Kunci: Fatwa, Pariwisata, Prinsip Syariah. Abstrak The Islamic economy sector that has experienced significant growth in lifestyle products in the tourism sector is sharia tourism. The development of halal tourism cannot be separated from the importance of strengthening Muslim institutions for strengthening halal product networks, strengthening Muslim market segments, strengthening sharia policies, and moving the halal tourism system. The research used in this study is a type of field research, which is an intensive, detailed, and in-depth qualitative research. Qualitative methods in the form of observations, interviews, or document review. This method is applied to see and understand the subject and object of research which includes people, institutions, based on facts that appear as they are. The data sources of this research are primary data sources consisting of informants and respondents. The two secondary data sources consist of books, journals, articles, and previous research. Then the data management and analysis techniques were carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. Based on the results of this study, it was concluded that most people do not know what halal tourism is, what they know is only halal-based food or drinks. the service and management at the Alika Water Park baths still really need to be reworked so that the Alika Water Park baths do not look shabby and the bath owners must complete the facilities in the baths and repair damaged infrastructure to make it easier for visitors to travel. Keywords: Fatwa, Sharia Principles, Tourism.
SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM syamsul arif; Andi Intan Cahyani; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27810

Abstract

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil penggarapan sawah (teseng) dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara’ah dan Mukharabah, Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam
PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN : (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) Ismayanti Rais; Muh. Saleh Ridwan; Andi Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.27789

Abstract

The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, case study at KUA Suli District Luwu Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Suli District, Luwu Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian adhal (reluctant/refused) then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance. Keywords: Guardian Judge, Marriage.