Garuda - Garba Rujukan Digital

Penataan Perizinan Dan Status Perkebunan Tanpa HGU di Sulawesi-Selatan Tri Suhendra Arbani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.17901

AbstractThis study examines two things, namely the status of state land granted to PTPN XIV, which has expired its HGU and licensing arrangements in the plantation sector, this research uses jurist normative research using a law editor and a conceptual approach. With regard to the PTPN XIV HGU, it is clear that the problems arose due to the unclear land status after the expiration of the HGU permit. From the perspective of the law, it is very clear that land that has expired its HGU is the obligation of PTPN XIV to return it to the state as the party that grants the permit. Improvement of the plantation licensing chain starting from location permits, forest area release permits, plantation business permits, cultivation plantation permits, processing plantation business permits, land clearing permits.Keywords: Business Use Rights, Licensing, Plantation. AbstrakPenelitian ini mengakaji bertujuan mengkaji dua hal yakni status lahan negara yang diberikan kepada PTPN XIV yang telah masa habis masa HGU nya dan penataan perizinan dibidang perkebunan, penelitian ini menggunakan penelitian normative yuris dengan menggunakan pendekan undang-undang dan pendekatan konseptual. Permasalahan tentang HGU PTPN XIV, sudah jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut. dari pandangan aturan hukumya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin. Perbaikan rantai perizinan perkebunan dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan Kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengelolahan, izin land clearing.Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Perizinan, Perkebunan.

Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian. Tri Suhendra Arbani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16515

"This study aims to examine two important issues, namely to examine all the related rules and legal basis for the obligation of a father to provide for a child after divorce and the power of the execution of the religious court to respect the livelihoods of a child after divorce. The research method used is normative legal research. The approach used is the statute approach. From the results of the study it can be concluded that the regulations regarding the obligation to support children by the father after divorce do not provide strict sanctions so that there are many cases where the father does not fulfill this obligation. the need for a system or mechanism after the ruling of a religious court where the obligations of a father can be fulfilled such as automatically deducting wages every month, taking part of his father's assets which are then paid at once at the beginning, taking collateral for assets so that he can fulfill his father's obligations every month, and giving sanctions that are assertive".

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Ardi Ardi; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14638

Pokok Pembahasan dari penelitian ini adalah Analisiis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/ Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1.Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata. 2.Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Akan tetapi karena pembuatannya tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pejabat yang berwenang, bisa saja tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan tersebut disangkal di kemudian hari oleh salah satu pihak yang berjanji. Pembuktian akta dibawah tangan dalam persidangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut. Akta dibawah tangan dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memiliki nilai pembuktian dan dianggap tidak sah serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut. Implikasi dalam penelitian ini yaitu diperlukannya peraturan perundang – undangan yang jelas yang mengatur tentang pembuatan akta dibawah tangan agar kedepannya senantiasa tercapai kepastian hukum dan masyarakat kiranyaa teliti dalam melakukan sebuah perjanjian

Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah) Wahyu Diansyah; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15214

Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Mukarramah Mukarramah; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15411

Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu sebagaimana pelaksanaan PNS melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan melalui system Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data lengkap dan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa prasarana yang tersedia cukup memadai kemudian didukung dengan lingkungan nyaman, kehadiran SIMPEG ini mempermudah dalam melakukan pengawasan PNS melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng, serta ketersediaan data yang valid mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang menjadi kendala utama yaitu kekuatan sinyal/ koneksi internet. Meskipun dikelolah oleh satu orang tetapi hal tersebut sudah cukup seimbang antara sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai yang berada dalam lingkup Kementerian agama kabupaten soppeng Implikasi dari penelitian bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawai, maka kepada pihak penentu kebijakan perlu adanya upgrade pada SIMPEG ini, selain memuat data PNS juga memuat data Non PNS.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja A. Nurfachrul Ismail; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.17114

This study raises one problem of juvenile delinquency. Wearing teens, which is usually only done in big cities, now includes small areas, such as Sinjai District. In Sinjai itself, juvenile delinquency is increasing day by day, the sense of knowledge and the culture of wanting to be said makes teenagers seem to want to compete in doing, the most dangerous thing committed by teenagers is the act of rape due to promiscuity. The act of rape has been regulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 81 paragraph 1 of Law no. 22 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study was to look at the factors that influence free sex behavior in adolescent groups and to measure the measures taken to reduce rape due to casual sex among adolescents. The type of research used is descriptive qualitative in which the research generally describes the object discussed in accordance with the data obtained through interviews and others using the Sociological Normative approach. The data sources used in this research are primary and secondary, then the information method used is to collect good data through interviews, books, magazines, websites, and documents.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DAN KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH Tri Suhendra Arbani
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1679

Kebijakan pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang mendasar. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya transfer ke daerah dan dana desa yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada dana alokasi umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. DAU pada dasarnya bersifat “Block Grant”, Permasalahan dari melencengnya arah dan tujuan dari DAU ikut berimplikasi terhadap daerah yang hampir menggantungkan lebih dari setengah pendapatan asli daerahnya dari DAU. Setiap tahunnya dana alokasi umum seharusnya memberikan bantuan agar daerah yang kekurangan bisa terbantu. Akan tetapi hal ini justru memberikan dampak negatif berupa ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dalam memenuhi pendapatan daerahnya. Hal ini justru melenceng dari kemandirian daerah dalam mengelola dan memperoleh sumber keuangannya.

Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kabupaten Bone) Supriadi; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18789

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ta’cipong menurut UU No. 6 Tahun 2014, adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana peranan kepala Desa dalam pengembangan Usaha Milik Desa, 2) Apa kendala Kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan data menggunakan sistem wawancara langsung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kepala Desa Ta’cipong dalam melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan dengan baik, menurut UU No.6 Tahun 2014 dengan melakukan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai dengan peraturan Desa yang berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita ketahui bahwa di Desa Ta’ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air massakki dan tompoe yang dapat dikelolah untuk menjadi objek wisata, sumber air bersih dan sumber pengairan irigasi bagi para petani. Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan Kepala Desa mampu melaksanakan pengembangan dengan baik, 2) Diharapkan kepada Kepala Desa untuk melksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu memnfaatkan SDA yang ada.

Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng Asri Wahyudi; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19797

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait peraturan daerah serta implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam perda No. 3 Tahun 2008 Pemerintah daerah Kab. Soppeng membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Soppeng dan merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan cara mengumpulkan data dengan obsesrvasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan mengacu kepada undang- undang tersebut pemerintah daerah membentuk/ membuat Peraturan Daerah yang menaungi masing- masing bidang. Implemetasi Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pembangunan- pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah baik itu pembangunan fisik maupun non- fisik. Akan tetapi masih ada hambatan yang dilalui oleh DPPKAD dalam mengelola pendapatan daerah yakni masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah tetap memperhatikan peraturan- peraturan yang ada kaitannya terhadapa pengelolaan pendapatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia Fawzi Ali Akbar Rasfanjani; Jumadi; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20297

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hal itu ;Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search