Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Arajang Journal of Contemporary Governance and Public Policy Journal of Government and Political Issues Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Kybernology : Journal of Government Studies Majapahit Policy
Hardi, Rudi
Department Of Government Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City Nuryanti Mustari; Rudi Hardi; Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3225

Abstract

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study.  The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan  , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas. 
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.854 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i1.16

Abstract

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.
Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara Dian Mutmainnah Arsyam; Nur Khaerah; Rudi Hardi
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 5, No 1 (2016): June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.535 KB) | DOI: 10.31314/pjia.5.1.30-38.2016

Abstract

Implementation of e-government to achieve good governance is the procurement of goods / services government electronically or e-procurement. This research purpose to know the Transparency of Procurement of Goods and Services with LPSE in Kab. Toraja Utara. Type of research is descriptive qualitative. Research results show Transparency, procurement administration, the determination of the prospective provider in the process of opening the offer has not been transparent because only the committee and the offering owner can see it. Accountability in Procurement of Goods and Services has been effective because all data stored properly and can be accounted for. Efficient cost and budget (budget ceiling with winning bidding bid of 10-12%). Monitoring is accomplished by access in the LPSE portal to see the results of monitoring and evaluation of procurement of goods and services performed Penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LPSE di Kab. Toraja Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menujukkan Transparansi, administrasi pengadaan, penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya. Efisien biaya dan anggaran (selisi pagu anggaran dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%). Monitoring terlaksana dengan adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia Rudi Hardi; Srirath Gohwong
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol 1, No 1 (2020): (April 2020)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.44 KB) | DOI: 10.46507/jcgpp.v1i1.10

Abstract

This article discusses about urban governance of Smart City Program in the Makassar City, which is the mainstay program of the Makassar City Government and identifies factors that are driving and inhibiting the realization of Good Urban Governance based on E-Government in Smart City Program. This type of research was qualitative with a descriptive approach. Data collecting was used instrument in the form of observation and documentation then developed from the interviews of informants. The fact in the field indicated that E-Government-based urban governance on Smart City program in the Makassar is seen from the indicators of urban management, namely planning, organizing, implementing and controlling according to the development goals in the Makassar Government's vision and mission.
E-Government-Based Village Fund Allocation Management: Study of Siskeudes in Padakkalawa Village, Pinrang Regency Eka Susanti; Abdi Abdi; Rudi Hardi
Journal of Government and Political Issues Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.962 KB) | DOI: 10.53341/jgpi.v1i2.23

Abstract

Information and communication technology development has produced a public service model through E-government. The government issued a policy, namely the formation of Village Fund Allocations (ADD), to manifest financial decentralization towards independent villages. The village has a very strategic role as a government organizational unit that deals directly with the community with all backgrounds, interests, and needs. The purpose of writing this thesis is to find out the E-government-Based Village Fund Allocation Management System in the Village Finance Application (Siskeudes) in Padakkalawa Village, Pinrang Regency. This study used descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by direct observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of Arifiyanto and Kurrohman based on four indicators, including planning, implementation, supervision, and reporting/responsibility. The results showed the E-government-Based Village Fund Allocation Management (Study Siskeudes in Padakkalawa Village, Pinrang Regency). In the planning process, Siskeudes obtain data information about the Village Strategic Plan, village RPJM and establish a village development work plan (RKPDes). At the implementation stage, Siskeudes is used for the APBDesa preparation process. For the supervision stage, Siskeudes is used to provide information to supervisors. Moreover, the Siskeudes accountability reporting stage is used to apply the principle of transparency or information disclosed to the public with evidence of the implementation of financial reporting displayed through information boards or accessed through the website.
Collaborative Governance and Hoax Politics in The Era of Covid-19 in Makassar City Rudi Hardi; Hardianto Hawing
Journal of Government and Political Issues Vol. 2 No. 1 (2022): March
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53341/jgpi.v2i1.24

Abstract

The spread of political hoaxes is quite massive and fast. As the coming political year approaches, inter-community friction may occur due to the spread of hoax news and can cause anxiety, hatred, and hostility in society. As a result, if it continues and is not controlled, it will result in conflicts between individuals and different groups. This study aims to find a Collaborative Governance model to prevent the spread of political hoaxes. This study uses a qualitative approach to reveal the forms and types of hoaxes on social media and reveal hidden values. The data collection method used focused observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show, namely: Frist, a political hoax is a form of Cyber Crime that seems simple easy to do but has a significant impact on people's social life. Second, types of political hoaxes, including, namely Satire or Parody, Misleading Content, Counterfeit Content, Fake Content, Wrong Connections, False content, and manipulated content. The strategy for dealing with political hoaxes is the movement to educate the public to be more critical in politics. The government must be supported by elements of education, independent state institutions, and other social institutions. The political literacy movement is a comprehensive effort that involves all parties and elements intensely and continuously in the fight against lies. Apart from values and norms, legal, social, and religious instruments must be included there. Political hoax must be considered a social disaster in the political space.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Muh. Fachrun; Amir Muhiddin; Rudi Hardi; Muh. Randhy Akbar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.446 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.8

Abstract

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.
Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Sartikasari Sartikasari; Rudi Hardi; Nursaleh Hartaman
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 1, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1074.499 KB) | DOI: 10.26618/kjgs.v1i1.5003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data, yaitu primer dan sekunder, jumlah informan 7 (tujuh) orang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Wajo pada 1.) Aspek tugas dan fungsi yaitu : KPU mengarahkan kandidat calon bupati wakil bupati untuk menyertakan akun media sosial saat pendaftaran berkas. 2.) Aspek Rencana atau program yaitu : KPU akan tetap memperbolehkan berkampanye di media sosial kedepannya. 3.) Aspek ketentuan dan peraturan yaitu : Kandidat calon bupati dan wakil bupati mengumpulkan akun media sosialnya kemudian jika terjadi pelanggaran pada kampanye politik di media sosial, bawaslu akan segera menindaklanjuti kemudian diserahkan ke kepolisian. 4.) Aspek tujuan dan kondisi ideal yaitu : bawaslu akan membentuk tim siber untuk menangani pelanggaran kampanye politik di media sosial 
PENELUSURAN MORTALITY RISK FACTORS DAN DIGITAL INNOVATION DALAM MEMBANGUN KETAHANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR Rudi Hardi; Nur Khaerah; Muhammad Amril Pratama Putra; Nurjannah Nurjannah; Ismawati Ismawati; Mayang Sari; Muhammad Fajar
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2161

Abstract

Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu kualitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, kesulitan bersaing dengan perusahaan yang besar.Selain itu, masih berorientasi jangka pendek dan rendahnya konsep inovasi yang sistematis. Untuk dapat tetap hidup, UMKM perlu menumbuhkan iklim inovasi serta penguasaan teknologi, khususnya yang terkait dengan transformasi digital. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri Faktor Risiko Kematian dan Inovasi Digital pada UMKM untuk menemukan strategi membangun ketahanan UMKM dari keterpurukan lebih jauh. Terutama menelusuri dan mengidentifikasi Mortality Risk Factors sebagai indikator kekuatan bertahan UMKM dari kematian. Serta, menelusuri inovasi digital sebagai syarat penting UMKM untuk dapat beradaftasi pada perkembangan digitalisasi usaha. Metode Penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi penelitian yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, serta historical analysis. Metode kualitatif menggunakan pendekatan observer-participant. Metode kuantitatif yaitu melalui cross-sectional dilakukan dengan convenience sampling, atau availability sampling. Historical analysis digunakan untuk dokumentasi situasi UMKM masa lalu. Hasil Penelitian menunjukkan bahawa permasalahan yang dihadapi UMKM di kota Makassar yang menjadi faktor yang dapat mendorong risiko kematian (risiko kebangkrutan/”gulung tikar”) yaitu kualitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, kesulitan bersaing dengan perusahaan yang besar serta masih berorientasi jangka pendek dan rendahnya penggunaan inovasi yang sistematis. Kemudian faktor yang paling dominan penyebab risiko kematian UMKM adalah: manajemen, wirausaha, dan inovasi. Dalam 'wirausaha' perlu meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang akan mencerminkan produktivitas organisasi. Dalam manajemen, wirausahawan harus mengetahui semua alat yang diperlukan dan tersedia untuk kinerja bisnis yang baik dan meminimalkan kegagalan sambil meningkatkan manajemen. Melalui inovasi, produk dan layanan diciptakan untuk melayani konsumen, dan proses organisasi dirampingkan untuk meningkatkan produktivitas bisnis.
EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI Dedi; Khaerah, Nur; Hardi, Rudi
MAJAPAHIT POLICY Vol 2 No 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Government Studies Departement of Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.028 KB)

Abstract

This article discusses the performance of female politicians from the Sinjai Regency Regional People's Legislative Council. research methods thatused is a type of qualitative descriptive research. There are 7 informants using data collection techniques throughinterviews, observations and documentation. The research data analysis technique is through the stages of data simplification, data analysis, and data verification.The results of this study indicate that the performance of female politicians in the DPRD of Sinjai Regency in 2014-2019 has been good, it can be seenfrom the implementation of the role of women politicians in carrying out the function of legislation, as evidenced by the successful approval of regional regulations related togender, and children. Women politicians are judged to be able to recognize the needs and aspirations of the community to then be poured into policies. BesidesTherefore, the implementation of the role of women politicians in carrying out the budget function can be seen from the success in determining the amount of the budget forsupport programs to increase women, women politicians are considered active and capable in carrying out supervisory functions, includingsupervising the executive, supervising the running of the government and carrying out supervision of the APBD by the SKPD.
Co-Authors Abdi Abdi Amir Muhiddin Dedi Dian Mutmainnah Arsyam Eka Susanti Hartaman, Nursaleh Hawing, Hardianto Ismawati Ismawati Mayang Sari Muh. Fachrun Muh. Randhy Akbar Muhammad Amril Pratama Putra Muhammad Fajar Nur Khaerah Nur Khaerah Nur Khaerah, Nur Nurjannah Nurjannah Nuryanti Mustari Sartikasari Sartikasari Srirath Gohwong