Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.881

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Arajang Journal of Contemporary Governance and Public Policy International Journal of Business, Law, and Education Journal of Government and Political Issues Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Kybernology : Journal of Government Studies Majapahit Policy Journal of Contemporary Local Politics

Hardi, Rudi

Department Of Government Studies, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar

Author-ID : 2578863

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City Nuryanti Mustari; Rudi Hardi; Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3225

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI La Hasi; Rudi Hardi; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU Muhammad Azran Labaran; Lukman Hakim; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR Fahril Fahril; Mappamiring Mappamiring; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara Dian Mutmainnah Arsyam; Nur Khaerah; Rudi Hardi
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 5, No 1 (2016): June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Implementation of e-government to achieve good governance is the procurement of goods / services government electronically or e-procurement. This research purpose to know the Transparency of Procurement of Goods and Services with LPSE in Kab. Toraja Utara. Type of research is descriptive qualitative. Research results show Transparency, procurement administration, the determination of the prospective provider in the process of opening the offer has not been transparent because only the committee and the offering owner can see it. Accountability in Procurement of Goods and Services has been effective because all data stored properly and can be accounted for. Efficient cost and budget (budget ceiling with winning bidding bid of 10-12%). Monitoring is accomplished by access in the LPSE portal to see the results of monitoring and evaluation of procurement of goods and services performed Penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LPSE di Kab. Toraja Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menujukkan Transparansi, administrasi pengadaan, penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya. Efisien biaya dan anggaran (selisi pagu anggaran dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%). Monitoring terlaksana dengan adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia Rudi Hardi; Srirath Gohwong
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol 1, No 1 (2020): (April 2020)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer

This article discusses about urban governance of Smart City Program in the Makassar City, which is the mainstay program of the Makassar City Government and identifies factors that are driving and inhibiting the realization of Good Urban Governance based on E-Government in Smart City Program. This type of research was qualitative with a descriptive approach. Data collecting was used instrument in the form of observation and documentation then developed from the interviews of informants. The fact in the field indicated that E-Government-based urban governance on Smart City program in the Makassar is seen from the indicators of urban management, namely planning, organizing, implementing and controlling according to the development goals in the Makassar Government's vision and mission.

E-Government-Based Village Fund Allocation Management: Study of Siskeudes in Padakkalawa Village, Pinrang Regency Eka Susanti; Abdi Abdi; Rudi Hardi
Journal of Government and Political Issues Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Information and communication technology development has produced a public service model through E-government. The government issued a policy, namely the formation of Village Fund Allocations (ADD), to manifest financial decentralization towards independent villages. The village has a very strategic role as a government organizational unit that deals directly with the community with all backgrounds, interests, and needs. The purpose of writing this thesis is to find out the E-government-Based Village Fund Allocation Management System in the Village Finance Application (Siskeudes) in Padakkalawa Village, Pinrang Regency. This study used descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by direct observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of Arifiyanto and Kurrohman based on four indicators, including planning, implementation, supervision, and reporting/responsibility. The results showed the E-government-Based Village Fund Allocation Management (Study Siskeudes in Padakkalawa Village, Pinrang Regency). In the planning process, Siskeudes obtain data information about the Village Strategic Plan, village RPJM and establish a village development work plan (RKPDes). At the implementation stage, Siskeudes is used for the APBDesa preparation process. For the supervision stage, Siskeudes is used to provide information to supervisors. Moreover, the Siskeudes accountability reporting stage is used to apply the principle of transparency or information disclosed to the public with evidence of the implementation of financial reporting displayed through information boards or accessed through the website.

Collaborative Governance and Hoax Politics in The Era of Covid-19 in Makassar City Rudi Hardi; Hardianto Hawing
Journal of Government and Political Issues Vol. 2 No. 1 (2022): March
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53341/jgpi.v2i1.24

The spread of political hoaxes is quite massive and fast. As the coming political year approaches, inter-community friction may occur due to the spread of hoax news and can cause anxiety, hatred, and hostility in society. As a result, if it continues and is not controlled, it will result in conflicts between individuals and different groups. This study aims to find a Collaborative Governance model to prevent the spread of political hoaxes. This study uses a qualitative approach to reveal the forms and types of hoaxes on social media and reveal hidden values. The data collection method used focused observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show, namely: Frist, a political hoax is a form of Cyber Crime that seems simple easy to do but has a significant impact on people's social life. Second, types of political hoaxes, including, namely Satire or Parody, Misleading Content, Counterfeit Content, Fake Content, Wrong Connections, False content, and manipulated content. The strategy for dealing with political hoaxes is the movement to educate the public to be more critical in politics. The government must be supported by elements of education, independent state institutions, and other social institutions. The political literacy movement is a comprehensive effort that involves all parties and elements intensely and continuously in the fight against lies. Apart from values and norms, legal, social, and religious instruments must be included there. Political hoax must be considered a social disaster in the political space.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Muh. Fachrun; Amir Muhiddin; Rudi Hardi; Muh. Randhy Akbar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.

Co-Authors Abdi Abdi Ahmad Taufik Amir Muhiddin Anas Yusuf Andi Aswirathul Rahma Ardiansyah Ahmad Dedi Dian Mutmainnah Arsyam Eka Susanti Fahril Fahril Hamrun Hartaman, Nursaleh Hawing, Hardianto Irwan Alim Ismawati Ismawati Junaedi Junaedi La Hasi Lukman Hakim Mappamiring Mappamiring Mayang Sari Muh. Fachrun Muh. Randhy Akbar Muhammad Amril Pratama Putra Muhammad Azran Labaran Muhammad Fajar Muhammad Tahir Nur Khaerah Nur Khaerah, Nur Nurjannah Nurjannah Nuryanti Mustari Sartikasari Sartikasari Srirath Gohwong

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search