Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Evaluation of Education Finance Policies In Improve Education Quality Original Papua In 2018 Irwan Boinauw; Rahmawati Hussein
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2947.728 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2342

Abstract

It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed. Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Ismed Kelibay; Irwan Boinauw; Rosnani Rosnani; Miryam Diana Kalagison
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i2.1739

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan baru yang sangat menarik. Hajat pesta demokrasi yang mulanya terpisah di setiap daerah, kini akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan menarik yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, dinamika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah hingga tahun 2024. Kajian yang disajikan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah di 271 daerah. Kemudian, dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun untuk memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah yang menimbulkan banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil, hal tersebut dikhawatirkan akan menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat Kepala Daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, sehingga penjabat yang memimpin daerah selama satu sampai dua tahun ini diharapkan tidak menuai perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dengan masa kepemimpinan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.
EDUKASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID–19 DENGAN GERAKAN LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA DI KELURAHAN KLAMALU DISTRIK MARIAT KABUPATEN SORONG Kamaluddin Kamaluddin; Ismed Kelibay; Irwan Boinauw; Niny Jeni Maipauw; Ismail Munadi Sangadji
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.3858

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada Upaya Edukasi Pencegahan terhadap Penyebaran Covid–19 dengan Gerakan Lindungi Diri dan Keluarga di Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Infeksi Covid–19 ini pertama kali di temukan di Kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain Cina dan ke beberapa negara diseluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mengacu pada analisis situasi masyarakat setempat dengan metode, 1) Identifikas, 2) Perubahan Sosisal dan, 3) Pendekatan Sosial. Hal tersebut dilakukan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat membutuhkan suatu informasi pengetahuan, dan pemahaman edukasi yang dapat disampaikan terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid–19) tersebut, sehingga masyarakat tetap waspada dalam melakukan aktivitas.
Edukasi Pencegahan Penyebaran Covid–19 Di Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong, Indonesia Ismed Kelibay; Irwan Boinauw; Kamaluddin; Niny Jeni Maipauw; Ismail Munadi Sangadji
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 1 No. 3 (2022): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.647 KB) | DOI: 10.59025/js.v1i3.31

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada Edukasi tentang Pencegahan Penyebaran Covid–19 dengan Gerakan Lindungi Diri dan Keluarga di Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Infeksi Covid–19 ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mengacu pada analisis situasi masyarakat setempat dengan metode, 1) Identifikasi, 2) Perubahan Sosial dan, 3) Pendekatan Sosial. Hal ini dapat dilakukan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat masyarakat membutuhkan suatu informasi pengetahuan dan pemahaman edukasi yang dapat disampaikan terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid–19) tersebut, sehingga masyarakat tetap waspada dalam melakukan aktivitas.
Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Ismed Kelibay; Kamaluddin Kamaluddin; Siti Nurjannah; Muhammad Arifin Abdul Kadir; Rusdi Rusdi; Mohamad Saleh Refra; Rosnani Rosnani; Miryam Diana Kalagison; Laila Qadriyani Malikin Rumakat; Irwan Boinauw
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Issue in Progress
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i4.155

Abstract

Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasangan calon yang akan dipilih dalam pemilu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan pilihan mereka. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk menyampaikan informasi dan sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya pasrtisipasi dan keterlibatannya dalam pemilu. Metode yang digunakan yaitu Tim PKM terlebih dulu melakukan koordinasi serta observasi awal melalui pertemuan dengan Kepala Kampung Teluk Dore dengan tujuan agar TIM memperoleh informasi yang dibutuhkan pada kegiatan sosialisasi. Hasil yang didapatkan pada kegiatan PKM kali ini sangat baik, diketahui bahwa saat ini masyarakat Kampung Teluk Dore yang berada di wilayah Kabupaten Sorong tersebut telah menunjukkan tingkat partisipasi politik yang signifikan menjelang Pemilu di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan hasil capaian pemilu pada tahun 2017 yakni hanya mencapai 67.3%, sedangkan target nasional adalah sebesar 77%. Selanjutnya pada pemilu tahun 2019 tingkat capaian masyarakat menjadi 85%, tentu hasil tersebut menjadikan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sorong semakin meningkat lebih baik. Dari hasil tersebut disimpulkan, bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat ditempuh dengan cara diantaranya: melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Ketua RT masing-masing; Mengadakan perekrutan relawan demokrasi untuk memaksimalkan program pengawalan pemilu; dan memasifkan penggunaan media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan tahapan dalam pemilu.