Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Wahyu Yun Santoso
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Signifikansi Pendekatan Kehati-hatian Dalam Pengaturan Organisme Transgenik di Indonesia Wahyu Yun Santoso; Sunarto Sunarto; Edhi Martono; Harry Supriyono
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.51

Abstract

Tulisan ini hendak memaparkan penggunaan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan sumberdaya genetik. Utamanya membahas secara normatif pentingnya penerapan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan organisme transgenik di Indonesia. Pembahasan paper diawali dengan mendeskripsikan konsep pendekatan kehati-hatian, terutama dari sudut pandang CBD; konsep pengelolaan sumberdaya genetik Indonesia dan isu krusial yang ada; serta penerapan pendekatan kehati-hatian untuk pengaturan organisme transgenik di Indonesia.
Urgensi Ratifikasi The 2001 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants bagi Indonesia Wahyu Yun Santoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.927 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16246

Abstract

Pollution has become one of the most significant problems in the environmental issues. Aside the effect of the pollution, another substantial factor of pollution is the character of the pollutant. Among several pollutant substances in the world, there are twelve main persistent organic pollutants, which are still in large and freely mobilized in our environment. On November 2001, the United Nations Environmental Program has issued a convention about persistent organic pollutants. So many enthusiasms from the states about this progress, as well as Indonesia did. However, after more than seven years, Indonesia has not submitted the ratification paper of this convention. This paper aims to analyze and elaborate the issues behind this convention and the urgency of submitting the ratification of Indonesian government.
Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Wahyu Yun Santoso; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.942 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16281

Abstract

Payment for environmental services through reforestation fund to maintain forest sustainability conforms with the effort to terminate deforestation. However, its effectivity is questionable as it is often used to finance other activities. This research aims to analyze non-tax state revenue from forestry field, specifically its relation to environmental protection efforts. Pembayaran jasa lingkungan melalui dana reboisasi untuk mempertahankan produktivitas hutan sejalan dengan upaya merehabilitasi hutan. Namun, efektivitas program ini dipertanyakan karena dana ini sering digunakan untuk membiayai aktivitas lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, terutama hubungannya dengan upaya perlindungan lingkungan.
REFLEKSI KRITIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Josua Navirio Pardede; Wahyu Yun Santoso
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 8 No 2 (2022): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v8i2.390

Abstract

Keadilan restoratif telah menjadi isu arus utama dalam diskursus hukum pidana kontemporer di Indonesia. Beberapa instansi penegak hukum pun telah mengadopsi mekanisme keadilan restoratif dalam kebijakan institusionalnya. Bahkan, keadilan restoratif tertanam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Diskursus keadilan restoratif juga berkembang dalam diskursus hukum lingkungan karena terdapat kesesuaian secara konsep dan bermanfaat bagi perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji keadilan restoratif sebagai konsep umum dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia. Kemudian, artikel ini mengidentifikasi permasalahan dan merefleksikannya secara kritis jika keadilan restoratif diterapkan pada penanganan perkara pidana lingkungan menggunakan metode yuridis normatif.
Co-Authors Adrianto Dwi Nugroho Edhi Martono Harry Supriyono Josua Navirio Pardede Sunarto Sunarto