Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020 Dalila Doman; Nadia Doman
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 7 No 1 (2020): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v7i1.222

Abstract

AbstrakPrinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan merupakan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kedua amanat ini harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk di sektor kehutanan dan perekonomian nasional. Pemerintah menilai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya menumbuhkan perekonomian nasional, tetapi juga dapat menjaga kondisi ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Penilaian tersebut membuat pemerintah mengesahkan Perpres 66/2020 yang mengatur pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan PSN, salah satunya di kawasan hutan. Peraturan pendanaan pengadaan tanah di kawasan hutan ini dikhawatirkan memberikan ancaman bagi penerapan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan di sektor kehutanan. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis apakah pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan di sektor kehutanan terancam dengan adanya peraturan ini.Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, ekonomi berwawasan lingkungan, Proyek Strategis Nasional, kawasan hutan.  AbstractSustainable development and environmental perspective in economics are the mandates of The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Therefore, these two principles shall be implemented in the regulations beneath, including the forestry sector and national development. The government assumes that acceleration of the National Strategic Project (PSN) could not only increase the national economy growth, but also preserve it during the COVID-19 pandemic. That assumption made the government enact the Presidential Regulation No. 66 of 2020, which regulates land acquisition financing in PSN implementation, including in the forest areas. This land acquisition financing in the forest area regulation is expected to possess a threat to sustainable development and environmental perspective in economics implementation in forestry sector. Therefore, this article will analyse whether sustainable development and environmental perspective in economics are threatened with this regulation.Key words: Sustainable development, environmental economy perspective, National Strategic Project, forest area.