Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Mohamad Fasyehhudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGARUH PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP INVESTASI : KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Muhyi Mohas; Mohamad Fasyehhudin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.327 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.429-439

Abstract

Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Penelitian ini bertujuan: (1). Menganalisis apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan; dan (2). Menganalisis mengenai pengaruh pelayanan Perizinan terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode normative legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelayanan perizinan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih banyak kendala. Investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil.
ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Mohamad Fasyehhudin; Ahmad Lanang Citrawan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.201 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.574-581

Abstract

Prinsip AAUPB merupakan instrumen untuk menciptakan Keputusan Administrasi Negara yang baik. Tulisan ini menganalisis penggunaan prinsip-prinsip AAUPB dalam penyelenggaraan perizinan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan prinsip AAUPB di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi relevan, sebab selain menjadi legal matrix penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia, juga sebagai dasar implementasi AAUPB di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal research. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan penyelenggaraan perizinan tidak hanya terikat AAUPB sebagai prinsip, akan tetapi sebagai norma peraturan perundang-undangan yang menjadi legal matrix hukum administrasi negara. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan Negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan dan mewujudkan Pemerintahan yang baik. 
The Urgency of Supervision in Improving the Performance of Village Apparatus in Village Government as The Embodiment of Good Governance Mohamad Fasyehhudin Fasyehhudin; Muyhi Mohas Mohas
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2875

Abstract

Pengawasan merupakan tugas pemerintah yang paling penting dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka peningkatan kinerja, baik pada tinggkatan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sering terjadi pengawasan yang tidak efektif karena masih banyak laporan- laporan yang tidak valid yang akhirnya menjadi temuan oleh masyarakat, sehingga tidak memuaskan bahkan berujung pada permasalahan hukum. Ini merupakan masalah yang besar dan merugikan pemerintah desa, oleh karena itu dibutuhkan sistem dan strategi pengawasan yang efektif yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Urgensi pengawasan di pemerintahan desa; (2) Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengawasan yang efektif dalam peningkatan kinerja aparatur desa di pemerintahan desa sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukumyuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi dari Pengawasan dalam Pemerintahan Desa adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektif, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas aparatur desa. Pengawasan dianggap penting karena dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Agar pengawasan dilakukan secara efektif, pengawas di Pemerintahan desa harus terdiri dari pengawas internal dan pengawas eksternal. 
KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMBINAAN TERHADAP PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING E. Rakhmat Jazuli; Mohamad Fasyehhudin; Nurikah Nurikah; Erna Rahma Balgis
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.456 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2717-2725

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah memasuki arus globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2025. Keberadaan tenaga kerja asing bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan jika pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kab. Tangerang merupakan sentra industri dan banyak terdapat pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021? Dan, apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing di Kab. Tangerang dilakukan dalam bentuk sosialisasi  mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing, monitoring dan evaluasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing terhadap kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing dengan jabatan yang diduduki tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing, yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, koordinasi terkait pendataan tenaga kerja asing antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten yang belum maksimal, dan partisipasi pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang perlu melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan produk hukum daerah terkait pembinaan tenaga kerja asing, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, serta para pemberi kerja tenaga kerja asing perlu untuk kooperatif dalam melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Kewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Bekasi Chandra Ferdiawan; Mohammad Fasyehhudin
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i2.12399

Abstract

Bekasi Regency is a city that has a lot of industrial companies, many of these industries make environmental problems a problem in the Bekasi Regency area, illegal dumping activities of Hazardous and Toxic Materials are rampantly carried out by companies that do not have a B3 waste dumping permit. These problems make supervision related to dumping permits in the Bekasi district area important. Therefore, this study discusses how the authority to supervise hazardous and toxic waste dumping permits by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in the Bekasi Regency area based on Government Regulation Number 22 of 2021, how are the obstacles faced by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in supervise the dumping of B3 waste in the Bekasi Regency area.The research method used is empirical juridical, namely research that sees the law as a rule in society to be obeyed, with descriptive analysis specifications based on an analysis of the authority to supervise B3 waste dumping in Bekasi Regency which is sourced from primary data through field research and primary legal materials, namely legislation. , books, legal science journals, as well as other library materials analyzed in an analytical juridical manner.The results of this study state that the implementation of supervision and law enforcement on hazardous and toxic waste dumping permits carried out based on Government Regulation No. 22 of 2021 carried out by the Ministry of Environment and Forestry is good but not very effective in carrying out direct supervision both regularly and incidentally and there are still a few obstacles in carrying out supervision in the Bekasi Regency area, namely there are still uncooperative companies to supervise business activities, therefore the ministry of environment and forestry is expected to carry out preventive law enforcement so that all business actors comply with applicable regulations.
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Bilal Syahdin; Mohamad Fasyehhudin
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol. 1 No. 1 Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v1i1.11432

Abstract

Indonesia is a constitutional state based on the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a constitutional state. The Indonesian government issued a policy for the response to the Covid-19 Pandemic disaster, namely by ratifying Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This is the background for the imposition of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area in early March 2020, with 43 confirmed Covid-19 cases and 468 suspected Covid-19 cases. The Government of Tagerang Regency has proposed large-scale social restrictions to the Minister of Health and this has been approved by the Minister of Health with the Decree of the Minister of Health Number. HK.01.07 / MENKES / 249/2020. Researchers are interested in examining the effectiveness of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? and What is the social impact of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area on the handling of Covid-19?This research uses normative juridical and sociological empirical methods, using descriptive analytical research. Using primary data sourced from the field in the form of interviews with the Tangerang Regency Office and the Tangerang Regency Covid-19 Handling Task Force, secondary data sourced from laws, official documents, and books related to the object of research. Data collection techniques using library research and field research in the form of direct interviews. As well as data analysis using qualitative juridical analysis using the data obtained and analyzed in the form of sentences.Based on research data, the author can be obtained through direct interviews with the Tangerang District Health Office and the Covid-19 Handling Task Force which should be in large-scale social restrictions, the Tangerang Regency government should socialize and apply strict sanctions and rules in accordance with the Tangerang Regent Regulation, so that the public can discipline to do 3M, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks and not violating health protocols. 
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Dien Islamiaty Khairunnisa; Mohamad Fasyehhudin; Nurikah Nurikah
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol 2 No.2 Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i2.13857

Abstract

Tangerang Regency is a strategic area in the tourism industry. The regional apparatus that has the authority to provide services for tourism in this area is the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism. Situ Kelapa Dua, which is located in Kelapa Dua Village, Tangerang Regency, is a tourism area that has potential attractiveness as environmentally-based sustainable tourism or called ecotourism. This study aims to explain how the authority of local governments in developing ecotourism potential in Situ Kelapa Dua, Tangerang Regency and explain the inhibiting factors and supporting factors of local governments in carrying out their authority. The research method used in this study is an empirical juridical method based on a qualitative data approach sourced from primary data through interviews and field research at the relevant government agencies, namely the Tangerang Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office. Based on the results of the study, it was found that the authority had not run optimally, due to the absence of regional regulations that were formed related to the implementation of tourism in Tangerang Regency. However, the agency has plans related to the preparation of a tourism regional regulation which will take place in 2022. The need for cooperation between related institutions and local communities in overcoming the problems that are inhibiting factors in this development.
Co-Authors Bilal Syahdin Chandra Ferdiawan Damayanti, Elok Dien Islamiaty Khairunnisa E. Rakhmat Jazuli Erna Rahma Balgis Muhyi Mohas Muyhi Mohas Mohas Nurikah, Nurikah