Deni Setya Bagus Yuherawan
Universitas Trunojoyo Madura

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RechtIdee

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PROSTITUSI ONLINE Deni Yuherawan; Subaidah Ratna Juita
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.9141

Abstract

Pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para pengguna jasa dalam kasus prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online  akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata dan termasuk perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK), sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai salah satu pengejewantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik itu bagi para pengguna jasa prostitusi online maupun perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi online.
PROBLEMATIKA PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA Deni Yuherawan; Eny Suastuti; Uswatun Hasanah
RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i1.19375

Abstract

The declaration of the development of halal tourism in Pamekasan still leaves problems. The burning case of a newly established tourist spot in Pamekasan indicates this phenomenon. The purpose of this study is to examine regulations regarding halal tourism in Pamekasan, which is known as the city of the Islamic community development movement (Gerbang Salam) and the problems that arise from the implementation of these regulations. This research is a sociolegal research, using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study show that in Pamekasan there is a Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 as a regulation that regulates the implementation of entertainment and recreation so that it is in accordance with the customary, religious and cultural values of the community. The problem that arises is that there are still differences in perceptions between entertainment managers and the local community, supervisory institutions are not firm in taking action against violations of entertainment and recreation businesses that violate local regulations, giving rise to vigilante actions by the surrounding community.