Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM Hairul Azhari Harahap; Ukas Ukas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksana putusan hakim yaitu tempat pelaksana hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada Narapidana dan anak didik. Selain itu, Narapidana juga mendapatkan haknya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembebasan Bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di lapas Kelas IIA Batam dan Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di lapas Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi tekait mekasisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat dan juga untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat. Hasil penelitian ini menjelaskan pada mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam yang bersumber pada Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan hambatan dan solusi dalam mekanisme proses Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kurang nya jumlah petugas pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Solusi dari permasalahan tersebut kemenkumham berupaya membuka penerimaan Petugas Pemasyarakatan setiap tahunnya. Adapaun solusi mengenai Narapida yang tidak memiliki penjamin dan identitas pihak Lapas dan Bapas bisa menjadi penjamin bagi Narapidana tersebut apabila berkelakuan baik dan menjalani program Pembinaan dengan baik. Solusi bagi Narapidana yang tidak memiliki identitas, Pihak Lapas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi masalah dalam proses pembuatan identitas Narapida.

POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM Irene Svinarky; Angel Purwanti; Ukas Ukas; I Made Budi Arsika
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan berjalan, sebaliknya komunikasi tanpa adanya hukum yang mengatur maka dapat saja keluar dari jalur yang telah ditetapkan, karena di Indonesia semua kegiatan selalu terkait dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Di Indonesia hukum berlaku beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum negara. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Wali hakim juga dapat menikahkan mepelai laki-laki dan mempelai wanita. Hal ini terdapat di dalam Buku I KHI. Namun perkawinan dapat diwakil wali oleh Wali Hakim apabila telah mendapatkan Surat Taukil yang berjudul (Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah). Dalam surat itu dimana dibutuhkan persiapan untuk memahami tahapan-tahapan dari persiapan perkawinan. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian normatif hukum islam yang mana norma-norma dalam hukum islam dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasannya dapat di uraikan berikut ini : Mengenai Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah merupakan surat yang digunakan oleh calon pengantin perempuan yang akan menikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Surat ini tidak tidak terlalu dikenal di masyarakat, namun dalam prakteknya surat tersebut dirujuk pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam): Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam) Ukas Ukas; Zulkifli Zulkifli
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4514

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya Fundamental ekomoni Indonesia terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah di beberapa sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencangkup beberapa sektor kehidupan termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harmonisasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang didalam BAB IV Tentang Kegiatan yang dilarang pada bahagian Monopoli pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap bersalah. Tujuan dari pengajuan penelitian ini nantinya di harapkan untuk: Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku Usaha Hal-Hal atau Pendekatan Terhadap Pelanggaran Baik Bersifat Perjanjian yang di Larang Maupun Pelanggaran Bentuk Lainnya. Kedua, Memberikan Pemahaman Kepada Pihak (Pelaku Usaha) Tentang Mencegah Praktek Monopoli dan/atau Perjanjian Usaha yang Tidak Sehat Baik yang di Atur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Termasuk Sanksi atas Pelanggaran dari Kedua Pasal Tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan jenis Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN-PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 DI KEPULAUAN RIAU frim aldisun; Ukas Ukas; Zuhdi Arman Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5511

Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih hususnya lagi UNCLOS III 1982. Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanpatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam UndangUndang tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan, pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanannya, termasuk pengaturan, perncanaan yang bertumpuh pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kepulauan Riau. Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Kepulauan Riau itu harus benar-benar di kelolah dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kalautan dan Perikanan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus merupak tumpuh pembangunan yang diperhatikan dengan susngguh-sungguh. Pembanugnan kelauatan dan perikanan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, tinggal bagimmmana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah kelautanperikanan benar-benar termanfaatkan bagi msyarakat Kepulauan Riau

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU Alfryni Halawa; Ukas Ukas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, money politic, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran kode etik. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengontrol para pelanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

LITERASI HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL IBU RUMAH TANGGA DI PERUMAHAN REXVIN BOULEVARD KOTA BATAM Ukas Ukas; Kundori Kundori; Parningotan Malau; Zuhdi Arman
PUAN INDONESIA Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Puan Indonesia Vol 4 No 1 Juli 2022
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v4i1.98

The power of social media is very powerful to influence the thoughts and behavior of its users, which is the problem when the power of social media is used in a negative way, the negative influence will be spread throughout society. Social media will be a big problem for its users when the users use social media inappropriately, especially big problems in legal cases. The use of social media is not only used by men, in fact the use of social media is more vulnerable to being used by housewives, due to the lack of media literacy and understanding of applicable laws. It is evident from several levels of violations of the use of social media that are entangled in the ITE Law, the percentage of mothers is more dominant. With this era of progress, understanding related to law and media literacy must always be echoed, one of which is the group of housewives who live in Rexvin Blouvard RW 13 RT 03 Kelurahan Tembesi, Sagulung District, Batam City.

EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S COMPETITIVENESS IN THE USE OF POPULATION ADMINISTRATION Dedi Epriadi; Razaki Persada; Ukas Ukas
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2019): PEMBANGUNAN
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

One of the demands on the Department of Population and Civil Registration of Bungo Regency is to provide services to the community to achieve orderly population administration but from the writer's initial observation, data collection officers in the field found it difficult to optimize data collection, because SAD lives in nomadic life. detected by the assessor. While the purpose of this study was to determine the effectiveness of the SAD data collection at the Population and Civil Registry Office of Bungo Regency. In this case, it will be analyzed how the effectiveness of SAD data collection relating directly to the orderly Administration which is set forth in the regulation of the Minister of the Interior Number: 11 of 2010 concerning guidelines on data collection and issuance of population documents for vulnerable population administration. In this study, researchers used a descriptive qualitative research method by looking at research subjects who became this study. While in data collection techniques, researchers use the literature study technique, field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Descriptive data analysis techniques in analyzing data, i.e. with data that has been collected from interviews and documentation or library studies will be analyzed and interpreted to find out its meaning and meaning. The results of the study prove that effective data collection will spur an increase in the orderly administration of optimal population, besides, it is recommended to the Department of Population and Civil Registration to register in a sustainable manner in the Bungo Regency, especially to remote communities, although there are still many deficiencies in it but have appeared changes and differences in Bungo District.

PEMBINAAN HUKUM DAN ETIKA DALAM BERKOMUNIKASI PADA REMAJA DI PERUMAHAN BUKIT PERMATA KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM Ukas Ukas; Lenny Husna; Kundori Kundori
PUAN INDONESIA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Puan Indonesia Vol 4 No 2 Januari 2023
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v4i2.118

Communication is a process of conveying messages from a communicator to a communicant. Communication has elements including communicators, news, media, communicants, and feedback. All of these elements will be interrelated with one another. The rules in the communication process can also be referred to as law and ethics in communication. Sometimes we are a part of the elements of communications that do not understand the law and ethics in communications. The study of law and ethics in communication is not only related to mass media, such as social media, etc. But in communicating directly there are also laws and ethics in communications. In several cases related to laws and ethics in communication, in these cases affecting mothers and teenagers, due to a lack of understanding and knowledge in communication ethics, sometimes they are trapped in the realm of law which will ensnare them in dealing with applicable laws and regulations. Therefore, guidance related to law and ethics in communicating, both direct and through the media, is significant and must always be carried out. So that a sense of comfort and peace is created and no one is harmed in the communication process. This legal and communication ethics coaching will be doing for five times, as stated in the schedule. Training is carried out simultaneously by the coaching team and members. Method of implementation this community service activity was held three times in meetings involving all youth members and oldsters of the Dianul Jannah mosque at RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata, Tembesi Village, Sagulung District, Batam City: The Service Team give acknowledgment and direct practice, The Service Team ensured that all members of the mosque understand the material presented also given the time to discuss to be able to understand and apply law and ethics in communicating either directly or through the media.

Building The Prediction of Sales Evaluation on Exponential Smoothing using The OutSystems Platform Sasa Ani Arnomo; Yulia Yulia; Ukas Ukas
ILKOM Jurnal Ilmiah Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Teknik Informatika FIK Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/ilkom.v15i2.1529.222-228

To get a large profit in a company or business is to determine sales predictions for the next period. Prediction or forecasting is one of the keys to the success of sales because the predicted value of sales can be used as a reference to determine the order of goods, so there is no loss. Exponential smoothing method is a fairly superior forecasting method in long-term, medium-term and short-term forecasting. The data to be processed is sales data for the 2020-2022 period. The single exponential smoothing method was chosen because it can determine sales predictions for the next period with the smallest error value. The evaluation method used is MAPE, ME, MAD and MSE where this forecasting method is used to find the smallest error value. Based on the calculation results, the smallest error value obtained is ME at 62.8, MAD at 179.9, MSE at 55564.5, and MAPE at 9.20%. The value is at alpha 0.3. The next stage is to design a prediction system using the out-systems platform version 11.14.1 as a place to design the system. The test results of the system that has been designed to assist business owners in making decisions on product inventory estimates.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL Ukas Ukas; Lenny Husna; Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8170

Trade Facilitation Agreement WTO merupakan langkah maju yang penting dalam sistemperdagangan internasional dan memberikan harapan baru bagi relevansi WTO. TFA adalahperjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995 dan mencakupinisiatif baru untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas sambil jugamenangani masalah peraturan di antara anggota WTO. TFA harus ditafsirkan dengan benar,ini adalah kombinasi dari langkah-langkah peningkatan kapasitas, fokus pada peningkatanteknologi dan persyaratan politik, termasuk kebijakan masing-masing negara, yangdiperlukan untuk mengelola perdagangan luar negeri. Kehadiran asam lemak trans jugadiduga dapat mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkanperdagangan dengan negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk mengelolaarus perdagangan dengan lebih baik melalui proses harmonisasi dan regulasi politik. Artikelini mengkaji tentang teori hukum dan asas serta aturan yang berkaitan dengan hukum daganginternasional dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penulis menganalisispermasalahan yang berkaitan dengan pengoperasian perjanjian fasilitasi perdagangan didalam WTO dan implementasinya di Indonesia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search