Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.16

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ilmu Hukum Prima Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Law_Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA)

Syafruddin Kalo

Universitas Sumatera Utara

Author-ID : 2588278

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

ANALISIS PENGATURAN PRAPERADILAN BERDASARKAN KUHAP DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA Ria Ekawardani; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Sutiarnoto Sutiarnoto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan Praperadilan di dalam KUHAP dan pengaturan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wewenang Praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP hanya disediakan oleh Undang-undang untuk menguji “sebagian” kewenangan Penyidik dalam melakukan Penyidikan dan “sebagian” kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian Penyidikan, penutupan perkara demi hukum, dan penghentian penuntutanBerdasarkan Peraturan Praperadilan di dalam KUHAP berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP mempunyai unsur-unsur yang mengatur tentang kewenangan atau objek Praperadilan adalah: 1) kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, Penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD M. Harris Sofian Hasibuan; Syafruddin Kalo; Hasyim Purba; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas lex specialist sistematis, dan mengkaji keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Setelah itu, akan di analisis pula pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Temuan menyatakan bahwa kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas Lex Specialist Systematis pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pemidanaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah. Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas Lex Specialist Systematis yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Irianto Irianto; Syafruddin Kalo; Muhammad Hamdan; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun kenyataannya dalam praktik dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas tentang kendala dan upaya apa yang dilakukan kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis, namun berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017 kejaksaan tetap mengotimalkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.

Police Description In The Investigation of Criminal Narcotics (study at the north Sumatera National Narcotics Agency) Agung Anugrah Lubis; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 1 (2020): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.309 KB)

Discretion is interpreted as “freedom and/or authority in making decisions to take actions that are considered appropriate or in accordance with the situations and conditions faced wisely and with due regard to all possible considerations and options. This research is a type of empirical normative legal research and the nature of the research used is descriptive-analytical. The data used are primary data and secondary data. The discretion of the police against narcotics crime at the investigation level is regulated in Article 18 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1) letter 1 and paragraph (2) of the Police Law. The discretionary power of the police cannot be separated from several factors, namely internal and external factors. The legal consequences of discretionary actions by investigators of narcotics crimes are resolved through general courts.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 156/PID.B/2019/PN-TBT) Ranu Wijaya; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.187

Judge's Decision Number: 156/Pid.B/2019/PN-TBT, the author feels it is necessary to do research because of the indictment of the Public Prosecutor and the judge's considerations until there is a verdict that decides this case with Articles of continued rape. Formulation of the problem How is the legal regulation of rape in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor to prove the act of rape by emphasizing Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, and the judge's considerations in Decision No: 156/Pid .B/2019/PN-TBT. This research is included in normative legal research (normative juridical). This type of research is a case study. The results of the research can be seen, the regulation of the crime of rape is regulated in the Criminal Code, chapter XIV Article 285, while continuing acts are regulated in Article 64 of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor are examining witnesses, requesting a visum et revertum, making indictments, send files to court, hear cases. The judge's legal considerations in this case are not based on law, and the legal discovery by the judge is not in accordance with the legal discovery process. It is recommended that there are special arrangements related to rape in the renewal of criminal law with the latest criminal drafts, the existence of investigators who can prove a criminal act which legally or by law the regulation is not clear in detail, and there is uniformity in the judge's decision

Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Putri Rumondang Siagian; Syafruddin Kalo; Edi Yunara; Muhammad Hamdan
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.177

This thesis is motivated by the principle of the rule of law which guarantees human rights to form the concept of pre-trial. Pre-trial in principle aims to carry out horizontal oversight of all acts of forced effort by law enforcers in the interests of criminal cases so that these actions do not conflict with legal and statutory regulations in addition to internal supervision within the apparatus itself. La Nyalla's pre-trial request as a suspect who fled or are in the status of a list of people search (DPO) status was learned that even though he was a DPO, La Nyalla won a pre-trial lawsuit which was stated through Court Decision Number: 19 / Pra.Per / 2016 / PN.Sby. After the pre-trial decision filed by the DPO suspect, the Supreme Court issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 1 of 2018 on March 23, 2018, discusses the prohibition on pre-trial submissions for suspects who have fled or are on the status of a search list (DPO). But the rules of SEMA No. 1 of 2018 seems to be deviated from the granting of pre-trial requests from suspects with DPO status through Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Court Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw. Determination of DPO is a consequence of suspects who do not attend to the investigator's summons as stated in Article 112 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code after proper calling is carried out in accordance with procedural rules. If viewed from Article 79 of the Criminal Procedure Code which regulates the submission of pre-trial, there is a limitation of the right of the suspect to file a pre-trial application for the suspect himself. The problem in this study is how are the pre-trial arrangements in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Code? how is the position of SEMA No. 1 of 2018 in legislation? How is the position of the suspect who is a DPO in filing a pre-trial application? This study uses theory. The method used in this study is a normative legal research and descriptive analytical. This study uses secondary data sources. This secondary data uses 3 (three) sources of data, namely primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material. This data collection method is obtained from the library research. Data collection tool is done by studying documents. Analysis using the qualitative method then emphasizes the deductive method. The results of this study indicate that the KUHAP and RKUHAP through the commissioners' judges have given the suspect and the related parties the right to make horizontal supervision efforts on the actions of the investigator. SEMA is not authorized to prohibit citizens' rights. The position of SEMA No.1 Year 2018 is part of the legislation which is the nature of policy rules by binding to Supreme Court agencies as regulators Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw became a breakthrough for pre-trial single judges in providing justice to suspects with DPO status for filing pre-trial

Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe) Azwarman Azwarman; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Jelly Leviza
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.160

The selection of the indictment is very important for the Public Prosecutor. The process of the selection of an indictment by the public prosecutor started an investigation docket study, then the results of research Prosecutors can identify what evidence and the strength of proof is met, then to the inherent weaknesses in the know on the docket to prepare juridical facts accurate to anticipate problems that arise in efforts to prove in court. The selection of the indictment also affect the process of evidence in court because it forms the indictment prosecutors effect to the provisions of an offense must be proved before the court. The problem this thesis is how Prosecutors preparing indictments corruption cases especially using paragraph of article 2 (1) and Article 3 of Law No.. 31 of 1999 and Act No.. 20 of 2001 in the State Attorney Kabanjahe. How the juridical consequences of the indictment Prosecutors at the State Attorney Kabanjahe stacking subsideritas in the examination at the trial.The writing of this thesis used the type of normative juridical methods with the consideration that the issues studied were relevant to regulations and how they handled in judicial practice. From the nature of the study is a descriptive analysis, which is planning a systematic, factual and accurate statement of facts. on the theory of proof systems that are used by the Criminal Procedure Code verification system negatief statutory (negatief wettelijk overtuiging). The thesis used this research method to approach the problem by using the approach of legislation (approach approach) and case approach (case approach).From the results of the research done, it could be summed up as follows: first, Preparation Prosecution indictment on the State Attorney Kabanjahe in corruption cases that use Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No.. 31 of 1999 and Act No.. 20 of 2001 is in the form of an indictment that vary, sometimes in the form of alternative charges and also in the form of the indictment subsideritas. Second, For the Public Prosecutor to handle corruption cases where criminal charges stated defendant was found guilty of the offenses charged in the indictment primary, but then the judge decided the defendant guilty of the charges of expressed attitudes subsidiary prosecutor to assert legal remedies against the decision

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan Hartono Hartono; Syafruddin Kalo; M Hamdani; Mahmud Mulyadi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2021): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i2.148

This study aims to determine the role of the police in overcoming violent crimes (begal) in the jurisdiction Sector Police (POLSEK) Percut Sei Tuan Medan. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with several parties related to research topics and secondary data obtained by studying books, magazines and legislation related to the research topic. Next, data obtained were analyzed quantitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that tackling violent crimes (begal) in the jurisdiction Police Sector POLICE) Percut Sei Tuan Medan, which is in accordance with Law No. 2 of 2002 contained in Article 5 paragraph 1. Obstacles in overcoming crime the crime of theft with violence at the Sei Tuan Medan Police is a lack of participation from the Community. The community plays an important role in overcoming the crime of theft with violence so that between the community and the police have a relationship with each other

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm) Hendi Setiawan; Syafruddin Kalo; M Ekaputra; Edi Yunara
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2021): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i2.132

Criminalism emphasizes preventive functions aimed at preventing the community from committing a crime. The idea of a criminal proportionality was more related to the objectives of criminal plots by the judge who was contained in his decision, as the defendant had to be sentenced to be convicted with his actions. One example of occurs in cases of perpetrators who circulated narcotics contained in Decision No. 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM. Based on the background description, the problems studied, namely: how to arrange criminal plotting law against criminal acts, how the philosophy of criminal plotting against the perpetrators of criminal circulation of narcotics, and how to apply the principle of proportionality of criminal law in criminal aride against narcotics circulation perpetrators in the decision no . 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM. The research method used in this study is a type of normative legal research, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the study, namely the regulation of criminal plotting law on the perpetrators of the crime in Article 54 of the Criminal Code Bill said that in the possession must be considered a form of error of the perpetrators, motives and the purpose of committing a criminal act, and / or the value of law and justice that lived in society. The philosophy of criminal plotting against the perpetrators of criminal circulation of narcotics as a judge in deciding a case must have consideration according to the principle of justice. Application of Proportional Propheorality of Criminal Law in Decision No. 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM that it is still less proportional between criminalizations with the actions he has done, because the actions taken by the perpetrators are not due to the basis of intention and the intention arranged, but the act of the perpetrators only as people who happen to be invited without knowing what he will do

Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi; Edy Ikhsan; Fahri Rahmadhani
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.153

Law is a social engineering. In order to enforce legal function as a means of social engineering, a law should be transparent toward social dynamics in society. One of the legal fields which is closely related to social life is criminal law. One of the types of crime which is fully concerned by criminal jurisprudence today is criminal act in narcotics. The development in science and technology has caused criminal act in narcotics to be difficult to handle such as the new type of narcotics, Methylene (3,4 Methylenedioxy Metkatinon) which has recently been talked about since Raffi Ahmad case came to the fore; it is not registered in the Appendix of Law No. 35/2009 on Narcotics. The objective of the research was to find out legal provisions, laws, and regulations on narcotics which exists in Indonesia, to find out the prosecution on criminal act in narcotics abuse outside the classification stipulated in Law No. 35/2009, and to find out the obstacles in the prosecution on criminal act in narcotics outside the classification stipulated in Law No. 35/2009. The research used judicial normative and descriptive analytic method. The result of the research showed that the national legal products on criminal act in narcotics were stipulated in Law No. 9/1976 on Narcotics, Law No. 22/1997 on Narcotics, and Law No. 35/2009 on Narcotics. Methylene has chemical structure which resembles ecstasy, but it has great impact; it cannot even be used for medical and cosmetics. The enforcement of criminal law on methylene abuse can be done by legal finding through interpretation. Interpretation method is done in systematical, doctrinaire, teleological, and extensive way. However, interpretation should be done limitedly. The obstacles in prosecuting criminal act in narcotics outside the classification stipulated in Law No. 35/2009 can be viewed from the factors of law, law enforcement, facility and infrastructure in enforcing law, society, and culture. It is recommended that the Minister of Health issue a regulation on the amendment of the Narcotics Classification. Law enforcement, particularly public prosecutors, should dare to make a breakthrough in the case of methylene (3,4 Methylenedioxy Metkatinon) because by interpreting this derivative compound judicially, it can be made similar to cathinone in the list of the Appendix of Law No. 35/2009 on Narcotics

Co-Authors Agung Anugrah Lubis Amudi H. Butarbutar Azwarman Azwarman Bobby Kurniawan Budiman Ginting Dosma Pandapotan Edi Yunara Edy Ikhsan Ekaputra, Mohammad Fadli Imam Syahputra Harahap Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Nasution Hartono Hartono Hasyim Purba Hendi Setiawan Idha Aprilyana Sembiring Irianto Irianto Jelly Leviza M Ekaputra M Hamdani M. Arie Wahyudi M. Harris Sofian Hasibuan M. Yamin Lubis M.Ekaputra M.Ekaputra Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mangantar Anugrah Siregar Maria Kaban Marlina Marlina Muhammad Hamdan Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Putri Rumondang Siagian Ranu Wijaya Ria Ekawardani Rizka Zahra Kemalasari Rudi Haposan Siahaan Rudy Haposan Siahaan Sandi Halim Sudiro Basana Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Swandhana Pradipta Yetti Q.H. Simamora

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search