Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PERGESERAN TRADISI PATANNG PULOAN DI DESA TONGKO KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG TAUFIK .; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.075 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan tradisi patang puloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. (2) untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Patang puloan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tradisi patang puloan. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang sebanyak 3012 jiwa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling) yaitu dengan jumlah sampel dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan 30 sampel diantaranya 5 orang tokoh adat, 5 orang tokoh agama, 15 orang masyarakat dan 5 orang dari pemerintah setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan tradisi Patang puloan merupakan puncak acara dalam rangkaian acara/ritual upacara kematian di Desa Tongko yang dimulai dari acara sangbonginna (malam pertama) yang terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu kegiatan siang dan kegiatan malam, mangbongi tallu (malam ketiga), mangbongi pitu (malam ketujuh), dan mangpatang puloan (malam keempat puluh) yang terdiri dari dua tahapan acara, pertama adalah mangpepellao ( menurunkan ), kedua adalah manggere tedong ( menyembelih kerbau). (2). Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi patang puloan: a. Nilai kebersamaan dan rasa solidaritas. b. Memupuk kerja sama dalam bentuk gotong royong. c. Nilai Kepercayaan  (3). Faktor yang mempengaruhi pergeseran Tradisi Patang puloan: a. Faktor Perkembangan zaman (Globalisasi). b. Faktor pendidikan. c. Faktor ekonomi. d. Faktor Agama (Kepercayaan). Disarankan kepada masyarakat agar menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi patang puloan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun terjadi perkembangan zaman (Globalisasi), pendidikan dan agama (kepercayaan) yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk melakukan perubahan. KATA KUNCI:  Pergeseran, Tradisi Patang puloan.
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 (K13) MATA PELAJARAN PPKn DI SMAN 4 MAKASSAR ENRI RUSNAENI; FIRMAN UMAR; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Pelaksanaan kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar 2.) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. 3.) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer sebanyak 4 orang guru mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar belum berjalan secara efektif disebabkan karena sebagaian guru belum menguasai kurikulum 2013 berupa RPP, silabus, KI-KD, prota, prosem, indikator, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. (2) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar meliputi beberapa hal yakni: a. Guru masih kurang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti MGMP tingkat kabupaten kota, dan lainnya. b. minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn seperti buku pegangan baik guru maupun peserta didk dan kurangnya LCD di sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. (3) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu: a. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop tentang kurikulum 2013 seperti pelatihan MGMP dan diskusi antara guru tentang kurikulum 2013. b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 se perti buku revisi kurikulum 2013 dan LCD misal penggunaan LCD secara bergilir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kurikulum 2013, Pendidikan Kewarganegaraan   ABSTRACT: This study aims to determine 1.) Implementation of the 2013 PPKn Subject Curriculum at SMAN 4 Makassar 2.) Obstacles experienced by teachers in implementing the 2013 curriculum on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar. 3.) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 4 PPKn subject teachers at SMAN 4 Makassar. The results of the study on the 2013 Curriculum Implementation on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar showed that: (1) Implementation of the 2013 Curriculum PPKn subjects in SMAN 4 Makassar had not been effective because some teachers had not mastered the 2013 curriculum in the form of RPP, syllabus, KI-KD, prota, prosem, indicators, learning methods, learning strategies, learning approaches and assessment of learning outcomes. (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects at SMAN 4 Makassar include several things, namely: a. Teachers are still lacking in training such as the district level MGMP, and others. b. the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects such as the handbook of both teachers and students and the lack of LCD in schools which is one of the factors inhibiting the implementation of the 2013 PPKn subject curriculum at SMAN 4 Makassar. (3) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum, namely: a. Improving teacher competencies through training or workshops on the 2013 curriculum such as MGMP training and discussions between teachers on the 2013 curriculum. B. Provision of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum such as the 2013 curriculum revision book and LCD for example the use of LCD in rotation. Keywords: Implementation, 2013 Curriculum, Citizenship Education
TRADISI MANGARU SUATU WARISAN BUDAYA MASYARAKAT NEPA-MEKAR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF) MUSTAFID MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.431 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 2) Tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Untuk tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengungkap: Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Eksistensi tradisi Mangaru  pada masyarakat Nepa Mekar telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dinamika perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, baik ditinjau dari segi pemainnya, dari segi pelaksanaan pertunjukkannya, maupun dari segi pakaian para pemainnya, serta dari segi cara penggunaan senjata tajam.2. Tujuan tradisi Mangarupada masyarakat Nepa Mekar, yakni:(a) sebagaiajang memilih orang-orang tua lelaki kesatria untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat;(b) sebagai ungkapan persembahan puji-pujian dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;(c) sebagai ajang silaturrahim dan maaf-memaafkan setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan sebulan lamanya; dan(d) sebagai ungkapan persembahan menyambut tamu kehormatan.3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar, yakni: nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan nilai hukum. Nilai tersebut terakumulasi dalam kesatuan utuh  dalam setiap pertunjukkannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian terjaga dengan baik, dan lebih penting tidak terjadi kekacauan serta konflik di dalam masyarakat dalam setiap pertunjukkannya. Kata Kunci: Tradisi Mangaru, Budaya ABSTRACT: This study aims to reveal: 1) The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 2) The aim of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 3) The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. For this purpose researchers use data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative analysis to reveal: The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; the purpose of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; and the values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. The results showed that: 1. The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community has undergone changes and shifts according to the dynamics of change and the shifting needs of the community, both in terms of the players, in terms of the performance of the performances, and in terms of the clothes of the players, and in terms of how to use them. sharp weapon. The goal of the Mangarupada tradition is the Nepa Mekar community, namely: (a) as well as choosing the parents of knighted men to be leaders, protectors, and guardians of the community, (b) as an expression of praise and thank God Almighty; (c ) as a place of silaturrahim and forgiveness after completing the fasting month of Ramadan; and (d) as an expression of offerings to welcome guests of honor. The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community are: religious values, moral values, courtesy values, and legal values. This value is accumulated in the whole unity in each show, so that security, peace and peace are well maintained, and more importantly there is no chaos and conflict within the community in every performance. Keywords: Mangaru Tradition, Culture
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU DERMAWAN DWI PUTRA; . RIFDAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.775 KB)

Abstract

: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 10 orang pegawai dan 5 orang tokoh masyarakat dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini karena dibandingkan dengan Kelurahan lain yang ada di Kabupaten Barru Kelurahan Mallawa telah meraih prestasi sebagai Kelurahan dengan pelayanan administrasi terbaik se Kabupaten Barru pada tahun 2017, (2) Faktor penghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu terdiri dari faktor internal meliputi, (a) sarana dan prasarana yang belum memadai, (b) masih ada pegawai yang belum mahir menggunakan komputer, (c) tidak semua pegawai menerapkan disiplin waktu, sedangkan faktor eksternal meliputi (a) masyarakat yang kurang melengkapi data yang dibutuhkan, (b) masyarakat yang cenderung bersikap tidak sabaran pada saat pelayanan, (3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru meliputi, (a) mengatasi keterbatasan sarana yang kurang memadai dengan menggunakan sarana lain untuk mengolah data yang mempunyai fungsi yang sama, (b) meningkatkan kinerja pegawai dengan melatih sikap disiplin, (c) melakukan pelatihan mandiri. Kata Kunci    : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik ABSTRACT: This study aims to find out: (1) To determine the performance of employees in public services, (2) To determine the factors that hinder the performance of employees in public services, (3) To find out the efforts made to improve employee performance in public services. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 10 employees and 5 community leaders and using the informant determination technique namely snowball .. The results of the study show that: (1) Employee performance in public services in Kecamatan Mallawa District Mallusetasi Barru Regency has shown good results, this is because compared to other villages in Barru District Mallawa Village has achieved achievements as the Village with the best administrative services in Barru Regency in 2017, (2) Factors inhibiting employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency, which consists of internal factors including, (a) inadequate facilities and infrastructure, (b) there are still employees who are not yet proficient at using computers, (c) not all employees apply time discipline, while external factors include ( a) people who lack me complete the data needed, (b) people who tend to be impatient at the time of service, (3) Efforts made to improve employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency include, (a) overcoming the inadequate facilities with using other means to process data that has the same function, (b) improve employee performance by practicing discipline, (c) conducting independent training. Keywords: Performance, Employees, Public Services
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI. NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR MANTASIA .; FIRMAN UMAR; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.073 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengetahui  upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri omor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).untuk mencapai tujuan tersebut maka peeliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menururunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat TarikABSTRACT: This study aims to find out the Implementation of Regulation of the Minister of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the Use of Fishing Tools of Pukat Hela and Pukat Tarik in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, to know the government's efforts in handling the use of trawl net and trawl drag and the impact of the Minister's regulation Omor 2 Year 2015 for the Fishermen users Pukat Hela (Trawls) and Seine Nets. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. Data that have been obtained from the results of research in though by using Qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Tools trawls and seine nets. The results showed that: (1) the implementation of marine and fishery ministerial regulation number 2 of 2015 on the use of fishing gear and trawl pukat can not be applied absolutely in Takalar District North Galesong Subdistrict, it is caused by minister regulation number 2 year 2015 Rejection by fishermen users cantrang because there is no mechanism of dialogue to Fishermen in North Galesong District before the enactment of Ministerial Regulation No. 2 Year 2015, consequently the fishermen can only be prohibited without a solution in addition to experiencing rejection by fishermen. The use of trawl net and trawl net is still extended within 6 months from circular letter number b.1 / sj / pl.610 / i / 2017. This timeframe is given in order to provide opportunities for fishermen in making alternations to alternative tools. The government's efforts in handling the use of trawl net and trawling net are socialization, conducting discussions on alternative fishing tools to be used, switching tools to other tools, monitoring, giving warning, revocation of sailing permits and giving sanctions. (3) The Impact of the Hamlet Parang and Pukat Parik for the Fishermen Community The users of Pukat Hela and Pukat Tarik are the fear in operation, the fishermen economy downturn, the number of unemployment in the coastal area, and some fishermen move to the smaller fishing gear.Keywords : Regulations, Trawls, Seine Nets
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ASPEK SIKAP PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 24 BULUKUMBA FEBRIANI DWI SISKA; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.293 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui model dan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba serta (2) mengetahui instrumen yang digunakan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn pada SMP Negeri 24 Bulukumba yang berjumlah 2 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh guru PKn pada SMP Negeri 24 Bulukumba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 24 Bulukumba berlangsung dengan baik, dengan menggunakan model discovery learning (penemuan) dan menggunakan metode ceramah, pemberian tugas, diskusi, dan tanya jawab yang dapat membangkitkan dan membentuk sikap peserta didik. Adapun instrumen penilaian yang digunakan guru dalam pembelajaran aspek sikap pada mata pelajaran PKn adalah penilaian dengan teknik observasi. Observasi sangat relevan untuk mengukur sikap peserta didik karena di dalam format observasi tersebut terdapat sejumlah indikator perilaku yang akan diamati dari peserta didik. Dimana indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik, yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai.KATA KUNCI: Pembelajaran, aspek sikap, mata pelajaran PKn
STUDI AJARAN HANS KELSEN TENTANG PURE THEORY OF LAW DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN MUHAMMAD ASLANSYAH; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.777 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, yang bersumber pada tiga literatur pokok yaitu Pure Theory of Law, Introduction to The Problems of Legal Theory, dan General Theory of Law and State. Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Austria dilahirkan oleh pasangan Yahudi kelas menengah berbahasa Jerman pada tanggal 11 Oktober tahun 1881 di Prague-Jerman. Kelsen terpengaruh oleh dimensi Kant dan neo-Kantian yang sangat jelas pada karyanya yang berjudul Pure Theory of Law, olehnya Kelsen menggunakannya untuk memecahkan antinomi yurisprudensial dari teori hukum tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law menguraikan bagaimana ilmu hukum dapat terbebaskan dari berbagai anasir-anasir non-hukum misalnya psikologi, idiologi politik, alam, dan ide Keadilan. Dalam karyanya Kelsen banyak membicarakan konsepsi  hukum dan keadilan, untuk itu pula Kelsen menolak dengan tegas ide Keadilan dan mempertahankan dualisme antara hukum dan keadilan.Kata Kunci: Pure Theory of Law, Keadilan
PELAKSANAAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL MATA PELAJARAN PPKn BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SMAN 13 MAKASSAR HERYANTO TASWIN; MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.125 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan:(1) untuk mengetahui pelaksanaan penilaian sikap sosial oleh guru dalam mata pelajaran PPKn di SMAN 13 Makassar (2) untuk Mengetahui upaya yang dilakukan guru PPKn terhadap penilaian sikap sosial berdasarkan kurikulum 2013. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakann dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada tiga orang informan yaitu tiga orang guru PPKn di SMAN 13 Makassar. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif ( interactive model analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru menggunakan penilaian dalam bentuk penugasan observasi dan pengamatan praktek (2) adapun kendala yang di hadapi oleh guru dalam pelaksanaan sikap sosial di antranya adalah guru kurang memahami penilaian dalam bentuk format penilaian yang mau di isi,dari segi waktu menyita banyak waktu,perencanaan yang rumit dan sulit menentukan kriteria penilaian kurangnya perhatian dari siswa terhadap tugas yang diberikan,sehingga penilaian sikap sosial belum maksimal.  Kata Kunci: Penilaian Sikap Sosial   ABSTRACT: This study aims: (1) to determine the implementation of social attitudes by teachers in PPKn subjects at SMAN 13 Makassar (2) to find out the efforts made by PPKn teachers on assessing social attitudes based on the 2013 curriculum. The research uses descriptive approach research qualitative. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with three informants, namely three PPKn teachers at SMAN 13 Makassar. Data analysis used is using interactive models (interactive model analysis). The results showed that: (1) the teacher used assessment in the form of observations and observations of practice (2) as for the constraints faced by the teacher in implementing social attitudes in the queue, the teacher did not understand the assessment in the form of an assessment format that would be filled in terms of time takes a lot of time, complicated and difficult planning determines the criteria for assessing students' lack of attention to the assignment given, so that the assessment of social attitudes is not optimal. Keywords: Social Attitude Assessment
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING AYAM DI TINGKAT PASAR TRADISIONAL (STUDI PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE) WAHYUDI RAMADHAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.299 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional. 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten  Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan, Dinas kesehatan, Pasar Sentral Palakka, pedagang/Pelaku usaha, dan konsumen.Penelitian ini adalah jenis penelitian Survey menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data Primer dan sumber data Skunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional, dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten  Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum belum maksimal sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang hanya pada pemeriksaan dokumen. Mengenai kesehatan dan kehalalan daging ayam pun masih sulit untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging sehat dan halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus sesuai dengan agama yang di percayai  agar kesehatan dan kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk melindungi masyarakat yaitu penangulangan secara Prefentif dan Represif, Sosialisasi dan melakukan inspeksi mendadak cukup mampu utuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Ayam, Pasar Tradisional.  Abstract: This study aims to determine .: 1) The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market level. 2) The efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from circulation unfit chicken meat in a traditional market. This research was conducted at the Department of Animal Husbandry, Department of Health, Central Market Palakka, merchant / business agent, and this is the kind of research konsumen.Penelitian Survey used a qualitative approach with data sources Primary and Secondary data sources, data collection through interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine the legal protection for consumers against the circulation of chicken meat at the traditional market, and the efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from the distribution of chicken meat which is not feasible in traditional markets. Based on the results of research conducted, showed that: The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market has not yet appropriate maximum set out in the Consumer Protection Act for surveillance only on the inspection document. Regarding health and halal chicken meat is still difficult to provide assurance to the public as a consumer it is because one of the requirements to become a healthy meat and halal, livestock must be cut to follow the special conditions in accordance with the religion that believes that health and halal meat it generates can be assured and this can not be proven. The DVO Bone efforts to protect the public, namely penangulangan in preventive and repressive, socialization and make unannounced capable enough weeks to minimize the circulation of chicken meat unfit in traditional markets.Keywords: Legal Protection, Consumers, The Circulation Of Chicken, A Traditional Market.  
PERSEPSI GURU PPKn TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI 18 MAKASSAR NELLY AGUSTIN; ANDI ACO AGUS; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.99 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, sikap/ penerimaan guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, dan dampak positif dan negatif yang dialami guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplaykan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang Persepsi Guru PPKn Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 18 Makassar menunjukkan (1) Pemahaman guru PPKn terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar sangat paham/bagus, ditinjau dari metode, dan model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun metode, dan model pendekatan yang dimaksud sebagai berikut: a. Metode Inquiry, b. Model pembelajaran, diantaranya: 1. Berbasis masalah (problem based learning) 2.Berbasis projek (Problem based project), 3.Model pembelajran melalui penyingkapan/penemuan (discovery/inqury), c.pendekatannya menggunakan saintifik. (2) Sikap guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar, yaitu para guru sangat merespon atau menyetujui, karena peserta didik dituntut untuk lebih pro aktif dibandingkan guru. (3) Dampak positif dan negatif yang dialami oleh guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. Adapun dampak positifnya adalah guru hanya menyajikan materi sebesar 30%, selebihnya peserta didik yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru tersebut melatih peserta didik berpikir kritis dan lebih mandiri dalam memecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru dituntut untuk menilai peserta didik dengan 4 ranah penilaian, sementara waktu yang diberikan hanya 2 jam tatap muka, serta perbandingan rasio guru dan peserta didik tidak sebanding. Kata Kunci: Persepsi, Guru, Kurikulum 2013  ABSTRACT: This study aims to determine the understanding of PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum, the attitude / acceptance of PPKn teachers towards the implementation of the 2013 curriculum, and the positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with the stages of collecting data, reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of the study on PPKn Teachers' Perceptions of 2013 Curriculum Implementation at Makassar 18 SMA show (1) PPKn teacher's understanding of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA is very well understood, in terms of the method, and the approach model used in the learning process. The method and approach model are as follows: a. Inquiry Method, b. Learning models, including: 1. Based on problems (problem based learning) 2. Based on the project (Problem based project), 3. Learning model through disclosure / discovery (discovery / inqury), c. Approach using scientific. (2) The attitude of the PPKn teacher towards the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA, namely the teachers strongly respond or approve, because students are required to be more pro-active than teachers. (3) Positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. The positive impact is the teacher only presents the material by 30%, the rest of the students are more active in the learning process, so the teacher trains students to think critically and more independently in solving themselves without the help of others. While the negative impact is that the teacher is required to assess students with 4 domains of assessment, while the time given is only 2 hours face to face, and the ratio of teacher and student ratio is not comparable. Keywords: Perception, Teacher, 2013 Curriculum