Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SIGNIFIKANSI WAKAF SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN BANGSA ANALISA TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF ERWIN, MUHAMMAD
Al-Amwal Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Volume 5, Nomor 1, Juni 2016
Publisher : STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam penelitian ini diambil kesimuplan bahwa siginifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis berdasarkan Sila Pertama Pancasila, Siginifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara yuridis berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, Siginifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara sosiologis diterima olehmasyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia berdasarkanfakta hukum, Siginifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara historis berdasarkan teorirecepcie in complexu dan teori receptio a contrario
PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA AIR HITAM KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR. IRAWAN, ADE; YAHANAN, YAHANAN; ERWIN, MUHAMMAD
Al-Amwal Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Volume 8, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.855 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian lapangan yang berusaha untuk melihat sejauh mana pemahaman pemilik kebun kelapa sawit dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dari Desa setempat. Setelah data dapat dikumpulkan dan disusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya menganalisa data tersebut dan kemudian data-data yang telah diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata sehingga teknik ini disebut dengan istilah Deskriptif Kualitatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik kebun kelapa sawit dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil terdiri dari faktor ilmu pengetahuan pemilik kebun kelapa sawit tentang zakat perkebunan kelapa sawit dan lembaga-lembaga zakat yang belum tersedia.
UPAYA PENGELOLA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DI DESA NIPAH SENDANU KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SARTIKA, OCI; ERWIN, MUHAMMAD
Al-Amwal Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Volume 5, Nomor 2, Desember 2016
Publisher : STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.389 KB)

Abstract

UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yaitu lembaga perdesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif didesa yang bersangkutan. Upaya pengelola usaha ekonomi desa simpan pinjam dalam mengembangkan usaha kecil adalah untuk tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada (UED-SP) Desa Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi timur. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpukan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan ?Cukup Maksimal?. Pengurus UED-SP melakukan pembinaan pada pengelola terlihat pengetahuan yang dimiliki cukup baik. Upaya-upaya pengelola memberikan pinjaman modal sesuai dengan usaha yang diusulkan berjalan dengan baik.  Perspektif ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan, UED-SP telah melakukan tolong menolong dalam kebajikan sehingga telah ikut serta membantu ekonomi masyarakat Desa Nipahsendanu walaupun sistem yang dilaksanakan masih konvensional, karena pada dasarnya lembaga UED-SP dapat membantu usaha kecil yang ada di Desa Nipahsendanu.
PENYELESAIAN PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KOTA PALEMBANG Puspasari, Ayu; Meirani, Wasitoh; Erwin, Muhammad; Suroso, Suroso
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v7i1.66

Abstract

This study aims to explain and analyze the settlement of disputes in cases of termination of employment at the Palembang Industrial Relations Court. The research method used in this research is a type of empirical legal research (juridical empirical) that sees law as facts. The results showed that the incidence of termination of employment in Palembang City was caused by several factors, but the most dominant was that qualified workers/laborers resigned. The process of resolving a case of termination of employment at the Palembang Industrial Relations Court can be carried out using a quick program and an ordinary event. The two events, which are most often used to resolve cases of termination of employment at the Palembang City Industrial Relations Court, are normal. The obstacle related to the judges of the Palembang City Industrial Relations Court in resolving cases of termination of employment is that the parties do not agree on severance pay. The author suggests that the parties in a case state cooperative, not concerned with their respective egos related to severance pay so that the settlement of the case for termination of employment at the Industrial Relations Court can run smoothly. Besides, Industrial Relations Court judges also need to explain if the party does not agree on severance pay.Keywords:  Settlement; Termination of Employment; Industrial Relations Court.Â