Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONFLIK ETNIS DI XINJIANG: KEBIJAKAN MONOKULTURAL DAN KEPENTINGAN NEGARA CHINA TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH Gita Karisma
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 19 No 1 (2017): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v19i1.29

Abstract

Tulisan ini fokus pada konflik Xinjiang sebagai salah satu kasus konflik internal yang terjadi di China. Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Konflik Xinjiang ialah konflik antar etnis Uighur dan Han yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Berdasarkan sejarahnya, maka konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Etnis Uighur merupakan etnis muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Pada perkembangannya, muncul beberapa gerakan separatisme di Xinjiang yang menyulut respon militer dari Pemerintah China. Pemerintah China bagaimanapun akan berupaya menjaga keutuhan wilayah dan tidak akan melepaskan Xinjiang. Keberlangsungan konflik ini salah satunya disebabkan oleh kepentingan negara China terhadap Xinjiang. Xinjiang merupakan wilayah potensial bagi China, baik secara geografi maupun ekonomi.
PAMSWAKARSA DALAM KONFLIK AGRARIA DI LAMPUNG: ANTARA KEPENTINGAN PERUSAHAAN, NEGARA, DAN MASYARAKAT Gita Karisma
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 9 No 01 (2021): April 2021
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.62 KB) | DOI: 10.35450/jip.v9i01.196

Abstract

This research aims to explore pamswakarsa which was created by corporation and its position on on agrarian conflict in Lampung Province, Indonesia. By using qualitative approach through the methods of interviews and utilizing several related documents, this research finds that pamswakarsa is assumed as paramilitary. Pamswakarsa itself emerged while conflict is existing. It is not relavant enough to support the effort in achieving order and peaceful, as was legally mandated by the regulation from The Indonesian National Police through government regulation Number 43 the Year of 2012. Pamswakarsa tends to be involved in conflict and even has been the new actor/perpretrator against society. Keywords: conflict, corporation, Lampung, pam swakarsa, paramilitary, violent.