Benjamin ,
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONFLIK ANTARWARGA DESA: Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus Benjamin ,; Ikram ,; Susetyo ,; Yuni Ratnasari
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 21 No 1 (2019): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v21i1.39

Abstract

ABSTRAK Latar belakang penulisan ini dari beberapa kejadian konflik di Kabupaten Lampung Selatan dimana penyebab konfliknya, yaitu adanya perseteruan antar siswa SMA, seorang pelajar SMP ditusuk di tempat organ tunggal, memperebutkan lahan parkir di pasar dan pelecehan sexual. Tujuan penulisan ini hendak mendeskripsikan dan menjelaskan tahapan konflik yang terjadi antar pihak-pihak yang berkonflik. Penulis menggunakan perspektif teoritis Simon Fisher tentang tahapan konflik, dan teori Johan Galtung tentang segitiga konflik sebagai landasan teoritis terkait proses tahap krisis, dimana sikap dipersepsikan oleh pihak-pihak berkonflik tentang isu pelecehan seksual. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus di mana informan-informan ditentukan dengan purposive teknik sampling yang meliputi tokoh formal, tokoh informal dan anggota masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi. Kesimpulan, bahwa konflik kekerasan sebagai insiden konflik yang tergolong besar terjadi antar warga dan antar desa di wilayah perdesaan yang hidup bertetangga antara warga Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, dimana pihak warga Desa Agom dengan massa pendukungnya yang merasa sebatin, spontanitas berusaha menyerang dan menghancurkan pihak warga Desa Balinurga dan digambarkan berdasarkan skala waktu, urut-urutan kejadian konflik dan pemetaan konflik, serta adanya upaya penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak yang berkonflik maupun oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas dengan melalui: membangkitkan kepercayaan bagi para warga kedua belah pihak yang berkonflik, memfasilitasi dialog oleh pemerintah daerah, negosiasi, mediasi dan arbitrasi, ada deklarasi perdamaian pada tahap akibat serta pada tahap pascakonflik dilaksanakan sosialisasi maklumat perjanjian perdamaian.
PERAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG Susetyo ,; Ikram ,; Handi Mulyaningsih; Usman Raidar; Benjamin ,; Yuni Ratnasari
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 21 No 2 (2019): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v21i2.40

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai peranan KPID Provinsi Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran yang pada prinsipnya meliputi dua bidang yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan. Dibidang isi siaran, KPID melakukan pembinaan/pengawasan lembaga penyiaran, monitoring lembaga penyiaran, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta melakukan penertiban pengaduan masyarakat. Sedangkan dibidang perizinan, KPID melakukan berbagai kegiatan antara lain pengembangan komunikasi dan informasi, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Penilaian Uji Coba Siara Lembaga Penyiaran
TOL TRANS SUMATERA: Mekanisme Sikap Proaktif dan Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah di Masyarakat Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Usman Raidar; Handi Mulyaningsih; Benjamin ,; Agus Hadiawan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 21 No 2 (2019): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v21i2.43

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme-mekanisme, hambatan-hambatan, dan factor-faktor pelaksanaan dan sikap proaktif masyarakat dalam melepasan hak atas tanah dalam pembangunan JTTS di Desa Agom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam kajian ini berupa data primer dan skunder. Data primer di dapatkan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini, yaitu tim pembebasan lahan dari Kementrian PUPR Provinsi Lampung, Kepala Desa Agom, warga Desa Agom yang terkena dampak pembangunan JTTS, tokoh masyarakat Desa Agom, Kepala Dusun di Desa Agom. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai surat kabar, BPS, dan penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Teknik analsis dalam, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme pelepasan hak atas tanah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan atau pengadaan dan tahap penyerahan hasil. Selanjutnya, hambatan yang ditemui yaitu mayoritas warga yang terkena pembebasan lahan bukan warga Desa Agom, beberapa warga tidak tepat waktu dalam mengumpulkan data kepemilikan, bermasalahnya bukti kepemilikan tanah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah pembangunan JTTS di Desa Agom, yaitu kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik yang baik, peran kepala desa, dan juga ada faktor pemaksaan atau takut akan sanksi.