Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan Pratitis, Sugih Ayu
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

The emergence of the problem of joint property in a marriage is usually when there is a divorce between husband and wife, or when the divorce process is taking place in the Religious Court. The purpose of the study is to examine the position of joint property in marriage according to Islamic law and the provisions of the legislation and the legal consequences of divorce on marital property. The research method used is a type of normative research where research is carried out by first researching the materials that are in accordance with the problem to be studied. The result of this research is that the position of husband and wife property obtained in marriage is shared property except personal property which is under the marriage will be the personal rights of each husband or wife. While due to divorce between husband and wife, the assets obtained during marriage are divided in half for the husband and half for the wife. The method for resolving cases of sharing of shared assets at the Religious Court is if the divorce has been approved by a judge, then a husband and wife can submit a request for sharing of shared assets in accordance with applicable law. And if a divorced husband and wife do not want to carry out the distribution of shared assets, then one of the parties can submit a request for execution in the Religious Court to force those who do not want to carry out the decision in accordance with what was decided by the Religious Court.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN Zuhriati Khalid; Sugih Ayu Pratitis
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1127

ABSTRAKHukum sebagai alat control prilaku sosial masyarakat diciptakan guna memenuhi rasa keamanan,kenyaman,kesejahteraan dan keadilan dalam interaksi sosial sehari-hari dimasyarakat. Oleh karenanya sebuah strategi hukum diperlukan guna terciptanya perlindungan hukum secara universal. Perlindungan universal tersebut tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi dalam implemetasinya peraturan yang tertuang didalam berbagai bentuk perundang-undangan yang seyogyanya memberikan perlindungan hukum secara universal tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan,salah satunya tampak pada masih kurangnya perhatian terkait perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja disektor UMKM khususnya di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai bentuk instrument hukum baik internasional maupun domestik yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita, dan melihat sejauh mana daya yang diperbuat oleh faksi terkait supaya efektifitas instrument-instrumen hukum tersebut benar-benar memberikan perlindungan secara universal khususnya bagi para tenaga kerja wanita yang sumber penghasilan nafkahnya berasal dari sektor UMKM di kota Medan. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan dengan memakai konsep dasar hukum,esensial berbagai aturan perundang-undangan, dan dogma-dogma yang dapat menghasilkan solusi dalam penelitian ini.Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita khususnya disektor UMKM di kota Medan masih jauh dari harapan, terlihat dari munculnya berbagai kasus ditengah-tengah masyarakat terkait dengan tenaga kerja wanita. Kendati demikian guna mengatasi hal tersebut sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai instrument hukum baik nasional maupun internasional yang tertuang didalam berbagai aturan perundang-undangan yang bahkan telah ada sejak kurun kerajaan hingga dengan sekarang. Guna terpenuhinya perlindungan hukum atas pekerja wanita sektor UMKM khususnya dikota Medan ini melibatkan banyak pihak terkait, seperti Pemerintah, Pengusaha/Asosiasi, NGO (NonGovernment Organisation) dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan pihak-pihak tersebut pada intinya adalah dengan dilaksanakannya berbagai bentuk kebijakan dan program yang berkaitan dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita khususnya di sektor UMKM.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, UMKM

ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMINAN HAK KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Muslim Harahap; Sugih Ayu Pratitis; Andi Putra Sitorus
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1813

ABSTRAKUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Salah satu yang menjadi permasalahan setelah disahkanya UU cipta kerja adalah hak pekerja. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul akibat dari perjanjian kerja yang dibuat atau disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan hak pekerja terhadap kehilangan pekerjaan setelah lahirnya UU nomor 11 tahun 2020. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi para pekerja dan pengusaha tentang hak pekerja dalam hak pekerja kehilangan pekerjaannya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagian ketiga “jenis program jaminan sosial” tercantum bahwa program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial tepatnya pada pasal 82. Manfaat yang akan pekerja atau peserta dapatkan dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, di antaranya uang tunai, Akses Informasi Kerja, Akses Informasi Kerja.Kata kunci: kehilangan pekerjaan, hak pekerja, UU Cipta Kerja.

TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SECARA PERDATA Sugih Ayu Pratitis; Rehulina rehulina
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.2513

The notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as long the making of the authentic deed is not reserved for other public officials. A notary as a public official is a person who carries out some the public functions of the state, especially in the field civil law. Making authentic deeds is required by laws and regulations to create certainty, order, and legal protection. This study uses normative juridical approach, using primary law, especially regarding the laws and regulations concerning the Notary Position. In this study, data were collected through study of documents and literature studies. Research on secondary legal materials derived from library sources in the form of books, articles, and interviews as a compliment. The data will be analyzed descriptively qualitatively.Civil liability of a Notary who commits an unlawful act is that the Notary is obliged to account for his actions by being sentenced to civil sanctions in the form of reimbursement costs or compensation to parties who are harmed for unlawful acts committed by the Notary. However, before the Notary is sentenced to civil sanctions, the Notary must first be able to prove that there has been a loss caused by the unlawful act the Notary against the parties.

Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Sugih Ayu Pratitis
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 2 (2019): Edisi Januari 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i2.1169

It is important to remember that credit risk is not only caused by the inability or unwillingness to pay from the debtor under normal circumstances. However, this can also be caused by other unexpected factors, such as natural disasters that have a direct impact on the debtor's business continuity. Therefore, there are efforts to rescue credit, including credit restructuring or providing new credit in the hope of restoring the business of debtors affected by the disaster. In order to assist in the recovery of these conditions, Bank Indonesia as the banking authority makes various efforts, among others, by issuing regulations to restore banking activities in the area of natural disasters. The problem in this study is how the efforts of third parties fight against seizure guarantees that have legal force, how the court attempts to delay the execution, how the legal consequences of resistance to seizure guarantees by third parties can result in the law being seized. This research is descriptive analysis. It is a study that describes the facts and data regarding the delay in credit payments in the disaster area of Sinabung eruption. This research applies library research and field research. Based on the results of the study, the policy carried out was related to the postponement of credit payments by debtors after the eruption of Mount Sinabung to date. Bank Indonesia has not yet determined specific policies and imposed special provisions on bank customers in the Mount Sinabung eruption area. This is because the Mount Sinabung disaster is not yet a national disaster, so the policy of delaying payments for customers still depends on the policies of each bank in the Karo district, as the affected area of the Sinabung eruption. The Civil Code's view of the policy of postponing credit payments after the eruption of Mount Sinabung was a natural thing to do, considering that the debtors failed to fulfill due to the incompetence of the debtor because of the force of the debtor. Mount Sinabung is by way of rescheduling, reconditioning, restructuring the restructuring of loans given to the victims of the sinabung eruption victims.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan Sugih Ayu Pratitis
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2703

The emergence of the problem of joint property in a marriage is usually when there is a divorce between husband and wife, or when the divorce process is taking place in the Religious Court. The purpose of the study is to examine the position of joint property in marriage according to Islamic law and the provisions of the legislation and the legal consequences of divorce on marital property. The research method used is a type of normative research where research is carried out by first researching the materials that are in accordance with the problem to be studied. The result of this research is that the position of husband and wife property obtained in marriage is shared property except personal property which is under the marriage will be the personal rights of each husband or wife. While due to divorce between husband and wife, the assets obtained during marriage are divided in half for the husband and half for the wife. The method for resolving cases of sharing of shared assets at the Religious Court is if the divorce has been approved by a judge, then a husband and wife can submit a request for sharing of shared assets in accordance with applicable law. And if a divorced husband and wife do not want to carry out the distribution of shared assets, then one of the parties can submit a request for execution in the Religious Court to force those who do not want to carry out the decision in accordance with what was decided by the Religious Court.

Perlindungan Hukum Produk Terdaftar Berdasarkan Indikasi Geografis Zuhriati khalid; Sugih Ayu Pratitis
JURNAL JUSTIQA Vol 4, No 1 (2022): VOL 4 NO 1 TAHUN 2022
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Protection against Geographical Indications is a new thing in the Intellectual Property Rights protection system. In the protection system against Geographical Indications, it is regulated in how to determine the ownership of a product based on Geographical Indications, what form of legal protection is for products registered with Geographical Indications, and the role of the government in improving Geographical Indications products in Indonesia explaining where Geographical Indications are. The method used in writing this research is to use a normative juridical approach. The type of data used is primary data, secondary data. While the data collection method is done through library research (Library Research). The result of the research is that the protection of Geographical Index is a new thing in the Intellectual Property Rights protection system. The system is regulated in the TRIP's agreement which requires countries to develop legal protection against fraudulent competition practices or acts. Indications that indicate that an item originates from the area as the origin of the item, reputation or other special character of the item can be largely determined by the Essential factor by the Geographical factor of the item concerned.The government's role in improving Geographical Indication products in Indonesia is through the government's efforts to increase the utilization of Geographical Indication products in Indonesia, namely by maximizing the use of Geographical Indications where in this case the government is represented by the Ministry of Industry and Trade (Depperindag), namely by providing guidance or by conducting tracing and collection by identifying geographical indication products in collaboration with relevant national and international cross-departments.

A KEARIFAN LOKAL DALAM MENGATASI KONFLIK HORIZONTAL DI KABUPATEN KARO rehulina sitepu; sugih ayu pratitis
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

The plurality of the Indonesian nation is one of the riches of the Indonesian nation which is rarely owned by other countries in the world. Each ethnic group in Indonesia has its own special customs and culture that become its identity. This does not mean that the existence of various ethnic groups with various special cultures must be eliminated in development. Development as a planned and desirable process must consider the existence of various ethnic groups and special cultures. Development should be carried out based on this reality which is harmonized with national interests. The research method used in the preparation of this study is a qualitative method. A good study always pays attention to the compatibility between the techniques used with the flow of general thought and theoretical ideas. The word qualitative method can be interpreted as a technique or procedure and theoretical idea. In the context of qualitative research, each other presupposes each other. For example, in the foregoing descriptions it will be explained that the purpose of using qualitative methods is to seek a deep understanding of a phenomenon, fact or reality. Facts, reality, concepts, symptoms and events can only be understood if the researcher tracks them in a manner that is not limited to just a view on the surface. Local wisdom (local wisdom) is understood as local (local) ideas that are wise, full of wisdom, good value, embedded and followed by members of the community. Where local local enthusiasm has a very important role for local communities in solving problems / conflicts that exist in social life.

PERBANDINGAN ANTARA ASPEK HUKUM PERBANKAN DALAM SYARIAH DAN HUKUM PERBANKAN KONVENSIONAL sugih ayu pratitis
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

It cannot be denied that development requires significant and sustainable funding. In the case of mobilizing public funds, the role of banking institutions cannot be ruled out. Bank as an institution that works based on public trust, has a very strategic role and position in national development. As an intermediary institution for public finance, the bank becomes the intermediary media for those who have excess funds and those who lack. Based on data findings, in Indonesia banking institutions have a mission and function as development agents, namely as an institution that aims to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth and national stability towards improving the welfare of the people at large. Banks in addition to influencing the business world have also absorbed a lot of labor. The development of the world economy is moving rapidly along with the progress of the economy that continues to develop in a country.

PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI KAWASAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI- SERDANG sugih ayu pratitis; Zuhriati Khalid
Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Harapan Medan

Pada hakikatnya hutan mangrove adalah tumbuhan berkayu yang hidup digaris pantai yang mempunyai fungsi untuk menjaga ekosistem hayati agar dapat seimbang dan dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan mahluk hidup yang lain. Bumi sebagai tempat manusia untuk beraktifitas, membutuhkan lingkungan yang baik untuk tetap bisa bertahan hidup. Terjaganya lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan setiap manusia disebabkan lingkungan yang terjaga dapat memberikan suasana yang nyaman untuk kelangsungan hidup manusia. Ekosistem mangrove (bakau) adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif' dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Dalam konteks penelitian kualitatif,saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya, dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, rnasalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipaharni bila peneliti rnenelusurinya secara mendalarn dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Mangrove juga memiliki manfaat yang cukup banyak bagi kestabilan ekosistem muara. Khususnya bagi masyarakat pesisir. Beberapa manfaat dari hutan mangrove : melindungi pantai dari erosi dan abrasi yang disebabkan oleh air sungai dan air laut, melindungi rumah penduduk dari terpaan badai dan angin dari laut, mencegah intrusi air laut, sebagai tempat tinggal dan berlindung hewan liar, dapat menghasilkan bahan-bahan alami yang dapat berniali ekonomis, memiliki potensi edukasi dan wisata, mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan CO2 dari udara. Selain manfaat tersebut, ada manfaat lain yang cukup penting yaitu sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir dan memberikan dinakmika pertumbuhan dikawasan pesisir. Sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat agar dapat melestarikan hutan mangrove dikawasan pantai labu tersebut.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search