Ignatius Haryanto
Pemerhati media dan Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Media dan Pengawalan Demokrasi dalam Pilkada 2015 Ignatius Haryanto
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20 No 01 (2015): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v20i01.432

Abstract

AbstrAct: It is a matter of fact that today there is almost no independent journalism all over Indonesia. As a consequence journalists dependently rely onpolitical conditions led by those who have economic sources to pay for news andadvertisements. It is not wrong at all when the Press Publishers announced intheir statement that only 30% of press release remains independent from politicalpower and money. Tis is the real condition challenging mass media to attain respectfrom the readers. Te question is therefore who is responsible when news becomes acommodity of exchange? Tat is why the general election becomes a litmus test forindependent news to exist. key Word: Independent journalism, political power, economic reason, and professionalism AbstrAk: Tidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayahtak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesionaldan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politiklokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapanselamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pulajika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehathanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yangmembuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh darikebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapakalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya adaantara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum.kAtA kunci: pers independen, kuasa politik, masalah ekonomi, dan profesionalisme
Media dan Pengawalan Demokrasi dalam Pilkada 2015 Ignatius Haryanto
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20, No 01 (2015): Respons
Publisher : Respons: Jurnal Etika Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.558 KB)

Abstract

AbstrAct: It is a matter of fact that today there is almost no independent journalism all over Indonesia. As a consequence journalists dependently rely onpolitical conditions led by those who have economic sources to pay for news andadvertisements. It is not wrong at all when the Press Publishers announced intheir statement that only 30 % of press release remains independent from politicalpower and money. Tis is the real condition challenging mass media to attain respectfrom the readers. Te question is therefore who is responsible when news becomes acommodity of exchange? Tat is why the general election becomes a litmus test forindependent news to exist. key Word: Independent journalism, political power, economic reason, andprofessionalismAbstrAk: Tidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayahtak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesionaldan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politiklokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapanselamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pulajika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehathanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yangmembuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh darikebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapakalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya adaantara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum.kAtA kunci: pers independen, kuasa politik, masalah ekonomi, dan profesionalisme