Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA R. Adi Nurzaman; Santi Hapsari Dewi Adikancana; Gebby Seskia Veronica
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.620

Abstract

ABSTRAK Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir. ABSTRACT Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.
Sosialisasi Penerapan Aturan MENGENAI Penguasaan Garasi bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di KeLURAHAN TURANGGA, KEcamatan Lengkong, Kota Bandung Santi Hapsari Dewi Adikancana; Abi Ma'ruf Radjab; Adi Nurzaman; Gebby Seskia Veronica; Nefi Friyanti
Dharmakarya Vol 9, No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i1.19493

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi daerah yang padat. Kondisi padat penduduk ini berpengaruh pada kelancaran tranportasi di Kota Bandung. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan dan lahan parkir sehingga menjadi penyebab kemacetan. Kelurahan Turangga merupakan salah satu daerah di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang sering mengalami kemacetan karena parkir liar yang dilakukan oleh kendaraan yang tidak parkir pada tempat yang semestinya. Melihat kondisi tersebut, Kelurahan Turangga membutuhkan ketentuan pembatasan kendaraan guna mengatasi kemacetan, yang diwujudkan melalui kewajiban memilki/menguasai garasi seperti yang telah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta berdaarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti bermaksud mempelajari lebih lanjut terkait kemungkinan diberlakukannya ketentuan kepemilikan dan penguasaan garasi di Kelurahan Turangga sebagai solusi kemacetan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melakukan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.