Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Prioritas konservasi lahan dan arahan programnya di Kelurahan Minas Jaya Provinsi Riau Eno Suwarno; Hadinoto Hadinoto; Muhammad Ikhwan
Riau Journal of Empowerment Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.491 KB) | DOI: 10.31258/raje.1.1.2

Abstract

Minas Jaya is one of the villages adjacent to Sultan Syarif Hasyim Forest Park (Tahura SSH). Tahura SSH is one of the conservation areas in Riau Province which is currently in critical condition due to forest encroachment, illegal logging, forest fires and illegal land conversion. In order to restore it requires an approach that combines conservation and community empowerment. One is the concept of Conservation Village. The initial stage in Conservation Village development needs to be a priority class map of conservation. The problems faced by partners to produce such maps require special expertise in spatial planning, mapping, and understanding of conservation village concepts. Based on the mapping identification showing that data of the conservation priority area 1, were identified it consisted of 243.92 hectares, then the conservation priority area 2 consisted of 257.87 hectares. Further, the conservation priority area 3 also identified and consisted of 504.28 hectares, moreover the conservation level 4 conservation area around 1,868.57 hectares, and conservation priorities 5 identified around 1,082.79 hectares. Conservation program directives were linked to each priority of conservation classes. It generally includes a good forest covers protection activities, enrich the land with tree crops. Furthermore, critical land rehabilitation with agroforestry patterns has the choice of species and proportion of annual crops and trees adapted to the degree of land criticality and gradient.
KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN Hariyatno Dwiprabowo; Eno Suwarno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.118-133

Abstract

Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.