Subarudi Subarudi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STAKEHOLDER ANALISIS DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.3.205-218

Abstract

Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinmya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga akan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku pemilik usaha. Oleh karena itu kajian analisis stakeholder dalam sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan atau hipotesis tersebut. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: (a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, (b) menganalisa peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam sistem perijinan IUPHHK, dan (c) menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing stakeholders. Hasil analisis stakeholder menunjukan bahwa dari sepuluh stakeholder yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK,tiga stakeholder yang memiliki peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang cukup signifikan, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, dan BPKH. Untuk stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang kurang signifikan dapat ditinjau kembali keberadaannya (dihilangkan) di antaranya: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten, dan (3) Sekda Kabupaten. Penghilangan peran dari ketiga institusi tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan proses perijinan IUPHHK.
ANALISIS KELAYAKAN SOSIAL, FINANSIAL DAN PASAR PRODUK HUTAN TANAMAN RAKYAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.323-337

Abstract

Dompu Regency is one of the regencies in Nusa Tenggara Barat Province that has recieved a license on Community Plantation Forest (CPF) and realized all the targeted areas, and obtained the loan from Center of Financing for Plantation Forest Development, Ministry of Forestry. However, it still faced obstacles and problems in its field operation. Therefore, the review on CPF development in Dompu Regency is needed as a lesson learned. The objectives of the review are: 1) to analyse the social feasibility of CPF management; 2) to analyse the financial feasibility of CPF management and 3) to analyse the market feasibility of CPF management. The results of review indicated that the social feasibility of CPF still faced the problems, namely: 1) CPF program become a legalization of non-permit forest management; 2) CPF program requires an instant and a suddent institutional development; 3) difficulty in working group; 4) inland utilization is not optimum; 5) difficulty in managing group administration system; 6) low quality of human resources in cooperative management and 7) unmeasureable performance of CPF field advisor. Financial aspect of CPF management is feasible with NVP as much as IDR 20,054,791, BCR = 3.31 and IRR = 28%. The CPF market feasibility in Dompu Regency is promising due to high timber demands by sawn timber and furniture industries.
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN ESTIMASI HARGA KAYUNYA Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.3.199-209

Abstract

Community plantation forest (CPF) has not well developed nationally. The objectives of the study are: 1) to explain the development of CPF inWest Nusa Tenggara Province, 2) to estimate CPF wood price in NTB and 3) to compare the estimation results for finding the right wood price estimation. The results of study indicated that this province has obtained the utilization business permit of CPF with area of 4,396 ha and has been realized around 1,665.81 ha or 38%. The price calculation of sengon (Paraserianthes falcaria) using methods of stumpage price, market price and social price respectively found: 1) stumpage price of IDR 164,593 per m , 2) market price of IDR 400,000 per m and 3) social price/parity of IDR 275,000 per m . Its price range can be used as basic price offering from CPF farmer.Nevertheles, the estimation method of CPF wood price derived from the modified price determination of fresh fruit bunches of palm oil is more oriented to win-win solutions for both sellers and buyers.