Faiqotul Falah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

GERMADAN RAWA PENING: TINDAKAN BERSAMA DALAM PENGELOLAAN COMMON POOL RESOURCES (Germadan Rawa Pening: Collective action in managing common pool resources) S. Agung Sri Raharjo; Faiqotul Falah; S. Andy Cahyono
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Managem
Publisher : Center for Implementation of Standards for Environmental and Forestry Instruments Solo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.913 KB) | DOI: 10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12

Abstract

ABSTRACTGermadan is one form of lake management policy implemented through the establishment of institutions involving many stakeholders. The institutional management of the Rawa Pening Lake is a collective action to the preservation of the Rawa Pening Lake. This study aimed to evaluate the implementation of Germadan in the perspective of the theory of collective action. The research used a qualitative approach. Data collection through in-depth interviews, observation, and literature study. The descriptive analysis was carried out to describe the implementation and to identify the successes and failures of Germadan. Based the analysis, it can be concluded that as a collective action, Germadan has failed. This failure is due to imperfection of participation in planning and implementation of the program, and the lack of enforcement of agreed rules and lack of incentives for both economic and social incentives in their implementation.Keywords: Germadan; Rawa Pening; collective action; stakeholders ABSTRAKGermadan merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan danau yang dilaksanakan melalui pembentukan kelembagaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening merupakan tindakan bersama untuk kelestarian Danau Rawa Pening. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Germadan dalam perspektif teori collective action. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Analisis secara deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan Germadan dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalan collective action dalam Germadan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah tindakan bersama, Germadan telah gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program tidak sempurna, dan tidak adanya upaya penegakan aturan yang telah disepakati serta kurangnya insentif baik insentif ekonomi maupun sosial dalam pelaksanaannya.Kata kunci: Germadan; Rawa Pening; collective action; pemangku kepentingan
KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN BEBERAPA HUTAN LINDUNG DI KALIMANTAN TIMUR Faiqotul Falah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.075 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2007.4.1.1-19

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah dengan kegiatan pengelolaan beberapa hutan lindung di Kalimantan Timur, yaitu Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), Hutan Wehea (HW), Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL), dan Hutan Lindung Gunung Beratus (HLGB). Berdasarkan PP No 62/1998, kewenangan pengelolaan hutan lindung berada pada pemerintah kabupaten/kota sehingga pembentukan lembaga pengelola hutan lindung juga merupakan wewenang mereka. Lembaga pengelola kolaboratif telah dibentuk di HLSW dan HW. Di HLGL peran lembaga pengelola dijalankan oleh Kelompok Kerja Pengelola, sedang di HLGB baru sampai pada tahap pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Lembaga Pengelola. Di HLSW, HW, dan HLGB, isu utama yang mendorong proses pembentukan lembaga pengelola adalah pelestarian fauna langka dan habitatnya. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terjadi di HW yang meskipun berstatus hutan produksi, namun pemerintah kabupaten setempat telah membentuk Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea. Pada kawasan hutan yang telah mempunyai Badan Pengelola, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan lebih efektif dengan dibentuknya tim pengamanan yang melibatkan masyarakat. Demikian juga kegiatan pemanfaatan hutan lebih terarah dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan perizinannya. Namun belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan kewajiban konsumen membayar insentif pemakaian air untuk kepentingan pengelolaan hutan lindung.