Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Ilmu Hukum Prima Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Media Akademik (JMA)
Maria Kaban
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Sosial Instagram Cut Maidina Ananda Putri; Sutiarnoto -; Jelly Leviza; Maria Kaban
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2132

Abstract

The implementation of auctions through Instagram social media often does not provide legal certainty for the parties participating in the auction because many in its implementation are not in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implemention guidelines. So that in its implementation can cause disadvantage for the parties carrying out the auction. The research used descriptive analytical juridical normative method. Primary data and secondary data were obtained from library research and field research. The result of the research shows that the legal status of the Instagram account @usedbapeofficial was not an official auction house because it did not meet the requirements as an auction house, which should be in the form of limited liability company and obtaining permission form the Minister. Legal certainty for the owner of the goods has been carried out by @usedbapeofficial in the form of the payment proceeds being transferred to only one account, namely Kenneth Lee’s account as the account owner but does not provide legal certainty regarding when the owner of the goods will receive payment for the goods he auctions, legal certainty for the auction winner has been provides in the form of information that is listed in accordance with the format filled in by the owner of the goods. Legal protection for the owner of the goods is given in the form of holding funds in the @usedbapeofficial account until the goods are received by the buyer, while for the auction winner the legal protection is in the form of preventive and repressive legal protection. The conclusion of this research is the legal status of Instagram account @usedbapeofficial is not an official auction house. Legal certainty for the owner of the goods and the auction winner has not been fulfilled because most of the implementation of the auction on the Instagram account @usedbapeofficial do not comply with the provisions in the regulations of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implementation guidelines. Legal protection for the owner of the goods provided by @usedbapeofficial in the form of money auction sales is accommodated in one account, while legal protection for the auction winner has not been fully fulfilled because in its implementation legal protection is not provided by @usedbapeofficial in full to the injured party. It is recommended to @usedbapeofficial to improve the auction procedure into a buying and selling account with an auction mechanism and register its business as a Limited Liability Company, it is suggested to the government to update the regulations governing auction activities through social media, especially Instagram.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO Maria Kaban
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.598 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16691

Abstract

AbstractDisputes are inevitable. Disputes can occur in almost all aspects of life . In Karo communities, disputes are generally associated with the object of inheritance . Land as one of the objects of inheritance is considered to have  more value in Karo communities . Therefor  disputes that occur are usually associated with land ownership . Due to the disputes that happens is still in the realm Karo local law, then  Karo customary law and existing national laws should be taken into account.IntisariSengketa merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Pada masyarakat adat Karo sengketa yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan objek waris. Tanah sebagai salah satu objek waris dianggap memiliki nilai “lebih” dalam masayarakat adat Karo. Untuk itu sengketa waris adat yang terjadi biasanya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dikarenakan sengketa waris yang terjadi masih dalam ranah masyarakat adat, maka dalam penyelesaiannya juga tetap memperhatikan hukum adat dan hukum nasional yang ada.
Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang Wiranda Sahara; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Maria Kaban
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.152

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang; proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb; dan analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb Dilakukan dengan proses penghitungan atau penilaian dalam mengadakan pembebasan tanah ganti kerugian yang mempunyai kewenangan dalam hal ini Tim Appraisal.Analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb dengan menentukan nilai tanah terhadap tanah yang akan diberikan ganti kerugian untuk pembangunan proyek dinilai belum merepresentasikan keadilan.
Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia : (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015) Betty D. Laura Sihombing; Hasim Purba; Zaidar Zaidar; Maria Kaban
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.238

Abstract

Perbuatan hibah sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seperti dalam Putusan Perkara No. 2681/K/PDT/2015. Perdebatannya adalah mengenai kekuatan surat penyerahaan tanah objek hibah tahun 1901 yang hanya berupa Surat Penyerahan Tanah atau surat di bawah tangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat hibah tanah di bawah tangan menurut hukum perdata dan analisa pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan dalam Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kekuatan hukum pembuktian hibah tanah dalam bentuk surat di bawah tangan berlaku terhadap orang yang untuk siapa hibah itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian Hakim berdasarkan pembuktian bebas; Pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan tersebut telah memperoleh keyakinan hakim berdasarkan kekuatan pembuktian nya secara formil dan materil, sehingga putusan hakim telah merepresentasikan kepastian hukum karena tetap berlaku dan mengikat para tergugat dan penggugat serta tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.
ANALISIS YURIDIS ANJAK PIUTANG (FACTORING) OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/2018) Dickyhadino Tesa; Saidin; Dedi Harianto; Maria Kaban
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/trc70888

Abstract

Perusahaan pembiayaan anjak piutang erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan pembiayaan anjak piutang terhadap piutang klien. Perjanjian anjak piutang ini awal mula dibuat oleh dan antara PT. IFS Capital Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan anjak piutang (pihak pertama), PT. Sumberindo Mitra Utawia sebagai penjual piutang debitur (pihak kedua), PT. Multi Harapan Utama sebagai debitur PT. Sumberindo Mitra Utawia (pihak ketiga), dan Susanto Lim, Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apakah mekanisme pembiayaan anjak piutang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara para pihak; Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam pertimbangan dan Putusan Hakim Nomor 385 K/Pdt/2018. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris atau sosiologis, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian melakukan studi lapangan di PT. Cakrawala Citramega Multifinance, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menemukan mekanisme pembiayaan anjak piutang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa jelas dialam dalam peraktik kegiatan pembiayaan anjak piutang ini pengaturannya masih terbilang belum cukup memadai. Penyelesaian perkara anjak piutang secara non litigasi dan penyelesaian perkara secara litigasi. Perlindungan hukum para pihak dalam pertimbangan dan putusan hakim Nomor 385 K/Pdt/2018 adalah bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlidungan hukum preventif dimana perlindungan terhadap hak untuk melakukan penagihan.
KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR 5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Muhammad Ricky Rivai; Syafruddin Kalo; Maria Kaban; Edy Ikhsan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8c9tyc78

Abstract

SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 adalah dokumen yuridis yang lahir dari kegiatan redistribusi tanah tahun 1968, diberikan kepada masyarakat tani di masa itu sebagai pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat yang telah mengusahai lahan-lahan perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pasca kemerdekaan. Namun SK Gubernur yang sejatinya merupakan bentuk legalitas bagi penerima tanah objek reformasi agraria berdasarkan pengurangan areal HGU menurut SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965, diabaikan oleh PTPN II sehingga badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan tersebut secara leluasa merampas tanah rakyat dan menguasainya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Masyarakat kelompok tani sebagai pemegang alas hak berusaha merebut kembali tanah yang telah diberikan dengan upaya tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak yang mereka punyai kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research), analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan bersifat umum untuk menarik fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, pemberian SK Gubernur kepada masyarakat tani telah sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berlaku dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Upaya yang dilakukan masyarakat kelompok tani dalam usaha pengembalian tanah dan pengakuan alas hak-nya adalah dengan menguasai tanah secara fisik, melakukan tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak melalui BPN RI, serta masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan aset. Kekuatan hukum SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 sebagai bukti pertautan hukum masyarakat kelompok tani dengan tanah yang dikuasainya dapat ditelaah berdasarkan riwayat penguasaan tanah dan pemberian SK Redistribusi Tanah sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum, kedudukan hukum, dan akibat hukum bagi masyarakat di atas areal PTPN II. Kekuatan hukum alas hak-nya diperkuat dengan fakta tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang HGU oleh PTPN II, HGU terbit pasca redistribusi tanah, dan SK Gubernur sebagai alas hak adalah keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final dan hanya dapat dicabut oleh pembuat keputusan sesuai dengan asas contrarius actus maupun dibatalkan pengadilan. Diharapkan kepada pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kelompok tani, menyelesaikan permasalahan agraria tersebut secara bijaksana, dan melaksanakan penghapusbukuan aset demi tercapainya kepastian hukum, dan keadilan.
Co-Authors Betty D. Laura Sihombing Cut Maidina Ananda Putri Dedi Harianto Dickyhadino Tesa Edy Ikhsan Hasim Purba Jelly Leviza Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Saidin Sutiarnoto - Syafruddin Kalo Wiranda Sahara Zaidar Zaidar