Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sains Manajemen:Jurnal Manajemen UNSERA Sawala : Jurnal Administrasi Negara Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka)

Delly Maulana

Unknown Affiliation

Author-ID : 2657108

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peningkatan Kualitas Pengeluaran Belanja Provinsi Untuk Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang Syamsudin Syamsudin; Delly Maulana
Sains Manajemen Vol. 2 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Serang Raya

ujuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diiinginkan, serta di tambah dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah, maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi harus bisa mengelola keuangannya dengan baik serta mendorong agar terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah (quality of spending),dengan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan- kegiatan yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk dalamwilayah provinsi tersebut.Sampai saat ini terlihat bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai contoh, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64 Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) hal yang akan diteliti, yakni : Pertama, untuk mengetahui gambaran tentang pencapaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang;dan yang Kedua, adalah melihat pengaruh pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten terhadap Kabupaten Pandeglang; dan yang Ketiga, adalah melihat peningkatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang melalui pengeluaran belanja pembangunan Provinsi Banten.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Delly Maulana
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2013): LONTAR JURNAL ILMU KOMUNIKASI
Publisher : Universitas Serang Raya

The existence of affirmative policy rules applied in 2009 election has been successful to increase the number of women in parliament. Within the scope of Banten Province, the quota for women's political participation is still not fully utilized by Bantenese women, although there is a significant increase in the general election in 2004 with the election in 2009, and placing women in formal political space such as Governor, Mayor, and Vice Regent in the two districts. Furthermore, the implementation of the Regional Regulation About Gender mainstreaming (Bylaw No. 10 of 2005 and regulation No. 39 of 2006 on Guidelines for the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Banten province) is not strong enough to provide a significant increase in the development of gender-based violence in Banten province, it is seen of IPG and IDG that are still below national standards. These conditions proved that increasing women's political participation in Banten still puts oligarchs at the local level (political family, a network of local elites and the ruling political party affiliation).

REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.

Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga elemen ini akan terlihat sejauhmana profesionalisme Guru dan Dosen dalam melakukan pekerjaanya.Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat dari tingkat kinerja Guru dan Dosen serta kompensasi yang diterimanya. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra.

FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.

EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG’S PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG Syamsudin Syamsudin; Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (Millenium Declaration). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.Selanjutnya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Adapun dalam pencapaian MDGs pada tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG’s sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon Afrima visita; Delly Maulana; Arif Nugroho
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 1 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Serang Raya

Masalah: Masih banyak jumlah angka pengangguran, rendahnya daya serap angkatan kerja, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan industri padat modal daripada padat karya. Tujuan: mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi rendahnya daya serap angkatan kerja di Kota Cilegon, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi rendahnya daya serap angkatan kerja. Metodologi: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan/Hasil Penelitian: Rendahnya daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan dengan membuat kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan daya serap angkatan seperti BLK yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dapat bersaing dengan SDM yang di luar Daerah. Daya serap angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jenis penelitian: Riset lapangan

Co-Authors Afrima visita Arif Nugroho Syamsudin Syamsudin Syamsudin Syamsudin

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search