Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Sawala : Jurnal Administrasi Negara

REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.077 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.243

Abstract

 Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.
Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.707 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.299

Abstract

Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga elemen ini akan terlihat sejauhmana profesionalisme Guru dan Dosen dalam melakukan pekerjaanya.Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat dari tingkat kinerja Guru dan Dosen serta kompensasi yang diterimanya. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra.
FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.65 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.508

Abstract

Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG’S PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG Syamsudin Syamsudin; Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.898 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v3i1.514

Abstract

Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (Millenium Declaration). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.Selanjutnya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Adapun dalam pencapaian MDGs pada tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG’s sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.