Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendidikan Matematika Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Unes Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Yulisa Fitri
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENERAPAN TEKNIK THINKING ALOUD PAIR PROBLEM SOLVING (TAPPS) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMPN 27 PADANG Fitri, Yulisa; Zulfaneti, Zulfaneti; Cesaria, Anna
Pendidikan Matematika Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika
Publisher : STKIP PGRI Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                                       ABSTRACT This research are motivated by the students comprehension of mathematical concept is still low and students are less willing to share in group. The purpose of this research is to determine whether students comprehension of mathematical concept by implementing the Thinking loud Pair Problem Solving (TAPPS) technique is better than students comprehension of mathematical concept by implementing conventional learning in class VIII SMPN 27 Padang. this was an experimental research which used pre experimental design: static groupcomparison. The sampling was done by purposive sampling. The  sampling in this research are class VIII.5 and VIII.6. Instrument used is test comprehension of mathematical concept in the form of essay. Based on the result of item analysis, it was revealed that final test item was reliable with r11 = 0,80 and rtable  = 0,388. Hypothesis test used t-test one way with MINITAB software. Based on the math final test result from both of the sample class obtained that tvalue = 2,07 while ttable = 1,65, because tvalue  ttable, then hypothesis was received. It can be conclude that Students comprehension of mathematical concept by implementing Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAAPS) is better than students comprehension of mathematical concept.
ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM Fitri, Yulisa; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.494 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1980

Abstract

Perceraian di luar pengadilan  masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang  menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah  kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi baru yang berisi tentang sanksi tegas bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR AGAM Yulisa Fitri; Dessy Artina; Davit Rahmadan
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Until now, criminal acts committed by children still occur in the jurisdiction ofAgam Police Force. In accordance with Law No. 11 Year 2012 on the CriminalJustice System of Children the process of settlement of child criminal cases that isthrough diversi. Criminal acts committed by children in the territory of AgamPolice Force in 2015 as many as 5 cases, in 2016 as many as 5 cases, and in 2017the number of crimes committed by children as many as 6 cases. From the abovecases, 4 cases have been successfully diverted, 7 cases failed to be resolved bydiversion while 5 cases were not attempted to be diverted.This research is a type of research that is empirical or sociological lawresearch. Legal juridical empirical research or sociological law research isresearch conducted directly on site or in the field to obtain data to provide acomplete and clear picture of the problem under study. Viewed from its naturedescribes the facts of symptoms and facts contained in life in a deep social.The results of research conducted by the author is the firstimplementation of the diversion in the process of criminal justice of childrenhandled by the Police Resort Agam not optimal. Second, constraints from the lackof knowledge and legal awareness of the community, at least the number ofmembers of the Women and Child Protection unit and not yet holds a law degree.Third, efforts to overcome these obstacles by increasing participation andknowledge with legal socialization to the community, increasing the number ofmembers of the Protection of Women and Children unit and should have a policedegree holds law degree.Keywords: Investigation - Child Crime - Diversi
EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN Yulisa Fitri
UNES Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.323

Abstract

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemberian sanksi berupa denda terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korban anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah dikumulasi dengan pidana penjara. Kisaran denda pada tahun 2020 adalah Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikarenakan pelaku adalah anak sedangkan dengan pelaku orang dewasa dijatuhi denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Pada tahun 2021 masih terdapat kisaran denda yang sama dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pelaku adalah anak. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan atau penjara. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban terhadap rasa keadilan bagi korban di Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar namun dalam praktek dijatuhkan jauh dari jumlah maksimal. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.
Co-Authors Anna Cesaria Davit Rahmadan Dessy Artina Faisal Faisal Jamaluddin Jamaluddin Zulfaneti Zulfaneti