Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI ANAK USIA 0â5 TAHUN DENGAN STATUS GIZI ANAK (STUDI ANALITIK DI POSYANDU DUSUN SUKABUMI DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG TAHUN 2008) Sukatmi, Sukatmi; Nugroho, Christianto; Agustina, Erni
Jurnal AKP Vol 1, No 1 (2010): Jurnal AKP - Juni 2010
Publisher : Akademi Keperawatan Pamenang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

NutritionÂ statusÂ ofchildÂ representÂ situationÂ ofÂ bodyÂ asÂ effectÂ ofÂ consumptionÂ andÂ usageÂ ofnutritionAgechild of under five year represent factionwhich is to anger easily to problem of and health ofnutritionamongothersÂ isÂ problemÂ lessÂ proteinÂ energyrepresentingÂ theÂ problemÂ ofÂ especialnutritioninÂ Indonesia.Â IntentionÂ ofthisÂ researchÂ isÂ toÂ identifyÂ relationÂ linkÂ knowledgeÂ ofÂ motherÂ aboutÂ ageÂ child nutrition0-5Â yearÂ withÂ statusÂ ofnutritionchild in Posyandu of Sukabumi Countryside of Siman District Besiege year 2008.The researchdesign iscorrelation study with population counted 37 and people of sample 34 responderwithÂ dataÂ samplingÂ consecutive,Â collectedÂ byÂ givingÂ questionnaireatÂ motherÂ andÂ observationÂ ofÂ heavyÂ child.AfterwardsÂ dataanalyzedby using correlation test of spearman with value of significance0,05.From result of research got by most good enough knowledgeable mother bring in hand age child nutrition0-5Â yearÂ thatÂ isÂ equaltoÂ 58.8%Â andÂ mostÂ statusÂ of childnutrition inÂ levelÂ ofÂ good nutritionÂ is55,9%.Â FromresultÂ ofÂ correlationÂ testÂ ofÂ spearmanÂ gotÂ byÂ valueÂ ofÂ significance0,263Â >Â 0,05Â meaningÂ H0Â accepted.Â Thismatter explain that do not there are relation link among between knowledge of mother about age child nutrition0-5 year with status ofchild nutrition.TheknowledgeonÂ theÂ childÂ nutritionÂ arevitalÂ importanceÂ ownedÂ byÂ mother,Â inÂ orderÂ toÂ canÂ correctupbringing atits ducky especially in accomplishment of its requirement of him. But, knowledge had by mother isnot solely absolutefactor influence its child nutrition status. Because there is many other factor, like economicstatus of family, food sanitation, appetiteeat, amount and many other factor.

Analisis Optimalisasi Produksi dengan Linear Programming Melalui Metode Simpleks Sriwidadi, Teguh; Agustina, Erni
Binus Business Review Vol 4, No 2 (2013): Binus Business Review
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/bbr.v4i2.1386

PD Utama Jaya Plasindo is a trading company which processes plastic resin. In the daily process, the company has many problems or constraints in production planning. Uncertainty demand of goods fluctuation has effect on shortage or surplus production. Other problems are raw materials, machine work hour, labour work hour, and the demand of the products. Simplex Method of Linear Programming purposes to maximize profit in linear function, Profit = 37 A + 46 B + 38 C + 46 D and linear functions of the seven constraints, Raw materials = 7 A + 5,8 B + 8,6 C + 7,6 D â¤ 180.000 grams, Machine Work Hour = 2,5 A + 3 B + 2 C + 2,5 D â¤86.400 seconds, Labor Work Hour = 5 A + 5 B + 5 C + 5 D â¤ 115.200 seconds, Demands of GRX 25 = A â¤2400 pcs, demand of GTW 25 = B â¤ 7200 pcs, demand of GTX 25 = C â¤ 3000 pcs, and demand of GTX 25 M = D â¤ 6600 pcs. The total profit earned by PD Utama Jaya Plasindo from plastic buckle products is Rp 837,000.00 per day and for 20 efective days is Rp 16,752,000.00 with the assumption of profit is in accordance with fixed objective and constraint functions.

STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR Sinjar, Muhammad Arafah; Agustina, Erni; Sahuri, Taufiqurahman
Syntax Idea Vol 2 No 9 (2020): Syntax Idea
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i9.565

Di pedesaan atau di pelosok yang jauh dari kota, terutama masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat dan kepercayaan terhadap adanya roh dan kekuatan yang menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tanah merupakan modal dan aset yang harus dipertahankan dan dipelihara, karena tanah merupakan harga diri dan martabat bagi warga dimanapun ia berada. Masyarakat yang jauh dari kota terutama di pedesaan seperti desa Tanjungsari yang diperkirakan masih banyak melakukan jual beli tanah dengan cara kebiasaan lama atau adat yang berkembang dan dianut sebagaimana yang telah ada turun temurun. Transaksi jual beli di desa Tanjungsari, masih banyak yang berdasar tatacara adat, yakni jual beli di hadapan kepala desa atau dengan disaksikan oleh ketua adat desa. Bahkan dalam prakteknya sebagai tanda bukti hanya kwitansi tanda pembayaran atau kertas segel saja. Pada prinsipnya jual beli tanah mereka anggap sudah sah bilamana pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Kepala Desa dan Ketua adat, dan sudah dianggap aman dan terang. Mereka cukup hanya bermodalkan kuitansi tanda terima uang pembayaran di hadapan Kepala Desa dan Ketua Adat. Mereka yang menganut system jual beli tanah demikian, dianggap aman dan tidak terjadi pelanggaran, sehingga telah beralih dari penjual kepada pembeli setelah adanya penyerahan uang dan disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua Adat. Bilaman dilihat dari ketentuan yang ada jual beli tanah menurut hukum adat tidak ada kepastian hukum terhadap status tanahnya bagi pemilik, karena peralihan hak tersebut belum didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti kuat. Oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian dan penyuluhan hukum tentang Pertanahan dikaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang harus dikerjakan, diperhatikan dan dijadikan pedoman bilamana warga akan berusurusan dengan tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman, penjualan dan pembelian tanah yang tidak menyalahi aturan yang ada. Dengan metode hukum empiris atau penelitian lapangan dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada masyarakat. Hasil dan manfaat penelitian ini disamping untuk masyarakat setampat juga memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsepsi hukum pertanahan nasional. Terutama dalam menyusun kebijaksanaan untuk penyempurnaan bidang pertanahan khususnya pelaksanaan transaksi jual beli tanah dimasyarakat

STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR Sinjar, Muhammad Arafah; Agustina, Erni; Sahuri, Taufiqurahman
Syntax Idea Vol 2 No 9 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i9.565

Di pedesaan atau di pelosok yang jauh dari kota, terutama masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat dan kepercayaan terhadap adanya roh dan kekuatan yang menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tanah merupakan modal dan aset yang harus dipertahankan dan dipelihara, karena tanah merupakan harga diri dan martabat bagi warga dimanapun ia berada. Masyarakat yang jauh dari kota terutama di pedesaan seperti desa Tanjungsari yang diperkirakan masih banyak melakukan jual beli tanah dengan cara kebiasaan lama atau adat yang berkembang dan dianut sebagaimana yang telah ada turun temurun. Transaksi jual beli di desa Tanjungsari, masih banyak yang berdasar tatacara adat, yakni jual beli di hadapan kepala desa atau dengan disaksikan oleh ketua adat desa. Bahkan dalam prakteknya sebagai tanda bukti hanya kwitansi tanda pembayaran atau kertas segel saja. Pada prinsipnya jual beli tanah mereka anggap sudah sah bilamana pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Kepala Desa dan Ketua adat, dan sudah dianggap aman dan terang. Mereka cukup hanya bermodalkan kuitansi tanda terima uang pembayaran di hadapan Kepala Desa dan Ketua Adat. Mereka yang menganut system jual beli tanah demikian, dianggap aman dan tidak terjadi pelanggaran, sehingga telah beralih dari penjual kepada pembeli setelah adanya penyerahan uang dan disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua Adat. Bilaman dilihat dari ketentuan yang ada jual beli tanah menurut hukum adat tidak ada kepastian hukum terhadap status tanahnya bagi pemilik, karena peralihan hak tersebut belum didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti kuat. Oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian dan penyuluhan hukum tentang Pertanahan dikaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang harus dikerjakan, diperhatikan dan dijadikan pedoman bilamana warga akan berusurusan dengan tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman, penjualan dan pembelian tanah yang tidak menyalahi aturan yang ada. Dengan metode hukum empiris atau penelitian lapangan dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada masyarakat. Hasil dan manfaat penelitian ini disamping untuk masyarakat setampat juga memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsepsi hukum pertanahan nasional. Terutama dalam menyusun kebijaksanaan untuk penyempurnaan bidang pertanahan khususnya pelaksanaan transaksi jual beli tanah dimasyarakat

TEORI TANGGUNG JAWAB BERJENJANG (CASCADE LIABILITY THEORY) DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Erni Agustina; Handoyo Prasetyo; Subakdi .
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENGUATAN MODEL REGULASI DI BIDANG PEMBIAYAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Faizal Kurniawan; Radian Salman; Erni Agustin; Ilhami Ginang Pratidina
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.09 KB)

Pembiayaan merupakan aspek terpenting yang mempengaruhi intensitas keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Minimnya pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur, utamanya didasari faktor hukum, diantaranya perubahan kebijakan dan regulasi selama masa investasi yang diperparah dengan disharmonisasi regulasi terkait dengan prinsipprinsip hukum bisnis yang memberi kepastian berinvestasi, misalnya pemberian jaminan perbankan. Di sisi lain, jaminan pemerintah tidak dapat diberikan terhadap seluruh proyek infrastruktur, dan apabila terjadi dispute, tidak mudah dicairkan karena harus memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan APBN. Sehingga konsep risk sharing sulit untuk terlaksana dan jelas menghalangi tujuan percepatan pembangunan infrastruktur. Tulisan ini mengelaborasi hambatan-hambatan hukum dalam proses penyediaan infrastruktur, termasuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum bisnis, khususnya hukum kontrak yang menjadi syarat utama hubungan hukum para pihak. Penulisan menerapkan metode penelitian hukum melalui pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan risiko hukum dalam proyek infrastruktur berupa risiko lokasi, risiko desain, konstruksi, dan uji operasi, risiko finansial dan risiko operasional, sedangkan regulasi terkait belum menyediakan sistem pengawasan yang baik sehingga belum menjamin keberlanjutan skema kerjasama pemerintah dan swasta serta belum menjamin alokasi risiko yang tidak menyimpang dari prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan APBN. Sehingga diperlukan payung hukum yang koheren antar sektor terkait pembangunan infrastruktur

STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR Muhammad Arafah Sinjar; Erni Agustina; Taufiqurahman Sahuri
Syntax Idea Vol 2 No 9 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v2i9.565

Di pedesaan atau di pelosok yang jauh dari kota, terutama masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat dan kepercayaan terhadap adanya roh dan kekuatan yang menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tanah merupakan modal dan aset yang harus dipertahankan dan dipelihara, karena tanah merupakan harga diri dan martabat bagi warga dimanapun ia berada. Masyarakat yang jauh dari kota terutama di pedesaan seperti desa Tanjungsari yang diperkirakan masih banyak melakukan jual beli tanah dengan cara kebiasaan lama atau adat yang berkembang dan dianut sebagaimana yang telah ada turun temurun. Transaksi jual beli di desa Tanjungsari, masih banyak yang berdasar tatacara adat, yakni jual beli di hadapan kepala desa atau dengan disaksikan oleh ketua adat desa. Bahkan dalam prakteknya sebagai tanda bukti hanya kwitansi tanda pembayaran atau kertas segel saja. Pada prinsipnya jual beli tanah mereka anggap sudah sah bilamana pihak pembeli tanah telah menyerahkan uang atau harga jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Kepala Desa dan Ketua adat, dan sudah dianggap aman dan terang. Mereka cukup hanya bermodalkan kuitansi tanda terima uang pembayaran di hadapan Kepala Desa dan Ketua Adat. Mereka yang menganut system jual beli tanah demikian, dianggap aman dan tidak terjadi pelanggaran, sehingga telah beralih dari penjual kepada pembeli setelah adanya penyerahan uang dan disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua Adat. Bilaman dilihat dari ketentuan yang ada jual beli tanah menurut hukum adat tidak ada kepastian hukum terhadap status tanahnya bagi pemilik, karena peralihan hak tersebut belum didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti kuat. Oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian dan penyuluhan hukum tentang Pertanahan dikaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang harus dikerjakan, diperhatikan dan dijadikan pedoman bilamana warga akan berusurusan dengan tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman, penjualan dan pembelian tanah yang tidak menyalahi aturan yang ada. Dengan metode hukum empiris atau penelitian lapangan dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada masyarakat. Hasil dan manfaat penelitian ini disamping untuk masyarakat setampat juga memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsepsi hukum pertanahan nasional. Terutama dalam menyusun kebijaksanaan untuk penyempurnaan bidang pertanahan khususnya pelaksanaan transaksi jual beli tanah dimasyarakat

Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia Erni Agustina
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 16, Edisi Khusus 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research describes the lack of law of military administration wich is accord to article 353, act 31, 1997, enacted in Oct 15, 2000. this military administration afforementioned has not been put into effect more than 9 years, where by created law and social problems within military institution it self, such as decreasing individual soldier right as well as the existence of civil court body. The main problem in this research focus in the essential and prospect of the existence for military administration in the Indonesia justice system. The emergence problem particularly caused by 2 factors, ie:1. The absence of regulation for executing military administration.2. The damage of individual soldier right, as well as the essential existence of civil court body.Key word : Military, administration, justice system in Indonesia

Elaborating Appropriate Models of the Sustainable Financing Instrument in Public Private Partnerships (PPP) In Infrastructure Projects Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Erni Agustin; Rizky Amalia
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2017): Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2017i5.3173

One alternative to accelerate infrastructure development in Indonesia is by involving the private sectors in the financing and development. In principle, Public Private Partnerships (PPP) can be classified into two, namely: a partnership project which idea came from the initiation of the government (solicited) and partnership project which idea came from the initiation of the business entities (unsolicited). To facilitate the implementation of the Public Private Partnership (PPP), the financing instruments that exist currently may be used to support the implementation of the Public Private Partnership (PPP). The importance of involving a third party other than investor and the government is related to the fulfillment of capital requirements and risks sharing in the event of loss. Although the rules clearly have been enacted, the infrastructure projects in Public Private Partnership (PPP) seem less attractive to investors. One of the causes is that the capital required by investors is too great with very high risk when investment in infrastructure is slow yielding. It is important to propose the scheme of sustainable financing which may allocate the PPPs’ risks proportionally.Until now, the government is too fixated with large cooperation projects with the private sectors, while the scheme offered is a Build-Operation-Transfer (BOT) scheme. This scheme is sometimes burden the investors, because the greatest risk is in the hands of investors. Regarding the financing of the Public Private Partnership (PPP), conventional financing such as a bank guarantee or sharia financing (‘kafalah’) can be carried out. Two such financing can be used in the Public Private Partnership (PPP), so it will increase the interest of investors to build infrastructure using Public Private Partnership (PPP). It is because such financing can overcome the difficulties of gaining large capital and also reduce the burden of risk borne by investors.

Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children’s Rights against Child Marriage Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari; Erni Agustin
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 2 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Jember University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v2i1.5353

The Act Number 1 Year 1974 on Marriage stipulates the minimum ages requirement to enter into a marriage, which are 19 years for men and 16 years for women. It is expected that at that ages, each party has a mature soul and physic to enter into a marriage life. However, it is possible for those who have not reached the age to enter into marriage if there is a dispensation granted by the courts or other official designated by the parents of each party in the marriage. In 2012, a judicial review was filed to the Constitutional Court against the provisions of the minimum age limit in the Act Number 1 Year 1974 on Marriage to raise the limit of minimum age for women from 16 to 18 years. However, the Constitutional Court considered the provisions is constitutional. Then in 2017, the same provision of Marriage Law is submitted for the second time by different applicant to be reviewed again by the Constitutional Court. On the other hand, Indonesia has participated in the formulation of a variety of international human rights instruments which have an impact on children, and is a party to a number of them, including the CRC and the CEDAW. This paper elaborates the stipulation on minimum age requirement to enter into marriage and the conformity of Indonesian Marriage Act to the principles and provisions on the international human rights instruments. Keywords: Child Marriage, Children’s Rights, Indonesian Marriage Law, Minimum Ages

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search