Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Abstract

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.614 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.497 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Abstract

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.
ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA Taufiq Taufiq; Anik Kunantiyorini; Achmad Soeharto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 36 (2022): EDISI KHUSUS PENELITIAN LPPM UNIKAL
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v36i0.1966

Abstract

The development of human rights as an intrinsic element that exists in humans has existed for a long time. Awareness of the existence of human rights, self-esteem, dignity and human dignity has actually been started since humans were on earth. This is because human rights have naturally existed since humans were born and are rights that are inherent and inseparable from human beings. The constitution in force in Indonesia recognizes that the position of human rights is very vital, although there are differences in terms of quality and quantity, especially in adopting human rights instruments, socio-political conditions which then have an influence on the contents of the constitution. Thus, it is clear that human rights are a basic need of society that must be contained in a constitution, as well as related to the basic values of the nation state itself.