Garuda - Garba Rujukan Digital

SEKOLAH BERWAWASAN GENDER Wibowo, Dwi Edi
MUWAZAH Vol 2 No 1: Juni 2010
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.827 KB)

Abstract:. School is an institution that plays an important role to change the mindset of students, including behaviors that are considered gender bias. Therefore, gender-oriented school that holds a strategic role and function in preparing students for multi intelegensianya to develop optimally without constrained by social values that sometimes gender-biased culture. The process of learning in the classroom that have not been entirely Encouraging active participation Between boys and girls equally, physical school environment that does not answer the specific needs of boys and girls as well as materials teaching materials in general, gender bias, the more clear that face education we do still need to be polished with a gender-responsive approach.

PERAN GANDA PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER Wibowo, Dwi Edi
MUWAZAH Vol 3 No 1: Juni 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.583 KB)

Abstract : Woman partisipation consists of tradidition and trasition roles.The tradition or domestic role includes women as a wife, mother and household manager. Meanwhile the transition or public role covers woman as a labor , member of society and development as a whole. Nowadays, the phenomenon in the society is woman tends to work harder to eran money for the family and to express themselves. One indicator of woman role in national deveploment can be seen from an increase in variety of woman job, it does not mean that the woman welfare increase automatically. The woman face dicrimation, not pnly in domestic sector but also in public sector. Therefore, the dynamic charateristic of woman multifunction is important to be learned

PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

THE ANALYSIS OF STANDARD AGREEMENT IN CREDIT TRANSACTIONS THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY VIEWED FROM LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Liana Endah Susanti, Ratna Anggraini, Dwi Edi Wibowo Handriyanto Wijaya
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1603

PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly? Wibowo, Dwi Edi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.36546

The progress of the times accompanied by increasingly sophisticated technology, opens new opportunities in the national economic development sector. New opportunities, namely business opportunities, are expected to encourage the macroeconomic sector to become more advanced so as to be able to improve the level of welfare of the people of Indonesia, with an increase in business opportunities in the modern world, so goods and services as the main commodity will certainly develop as well. However, goods and services as an element in these economic transactions open up opportunities for the emergence of possible losses suffered by consumers as part of fraud, negligence, or intentional business actors. This condition raises an understanding of the need for protection of consumers as parties who are often harmed by the actions of these 'naughty' business actors. In fact, an institution has been formed which aims to bring consumers to defend their rights as consumers, namely the Indonesian Consumers Foundation, but consumers are still reluctant to go through the judiciary for themselves so that they are more resigned to what they experience.

TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV / AIDS DI KOTA PEKALONGAN Wibowo, Dwi Edi; Marom, Saeful
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 7 (2014)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.781 KB)

Masa remaja adalah suatu tahap peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Lazimnya masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang tersebut. Masa remaja ini terjadi beberapa perubahan atau perkembangan yang terjadi antara lain perkembangan fisik, perkembangan emosional dan perkembangan seksual. Dengan adanya perkembangan seksual,keingintahuan remaja tentang seks menjadi lebih besar dan dorongan seks pun meningkat (Hurlock, 1999). Maraknya seks bebas di Kota Semarang, harus diwaspadai oleh para remaja yang tinggal di wilayah tersebut. Pasalnya, bila tidak berhati-hati mereka bisa tertular salah satu virus mematikan HIV/AIDS.Berdasarkan data dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), saat ini ada sebanyak 4.472 orang yang telah terinfeksi virus HIV/AIDS, permasalahan dalam penelitian ini adalah â€œBagaimana Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang HIV / AIDS di Kota Pekalongan?â€. Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui tingkat pemahaman remaja tentang pengetahuan HIV/AIDS , mengetahui sumber informasi remaja tentang HIV/AIDS, mengetahui tingkat pemahaman remaja tentang sikap terhadap HIV/AIDS ,mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang perilaku yang beresiko tertular HIV/AIDS . Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data primer ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan questionaire, dengan pemilihan sampel menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan data â€“ data yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru BK di SMA/MA/SMK dikota Pekalongan menyatakan bahwa siswa banyak menampakkan kebebasan mandiri pada kelas XI (usia antara 16-18 tahun) disebabkan pada jenajang kelas XI mereka merasa bebas karena mereka mempunyai yunior yaitu kelas X dan akan kembali stabil lagi ketika kelas XII karena siswa sudah konsentrasi untuk menghadapi U jian Akhir Nasional. Berdasarkan masukan dari Guru BK di SMA/MA/SMK maka peneliti mengambil sampel kelas XI di SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan. Selanjutnya untuk dikarenakan hasil wawancara dengan Guru BK di Sekolah dengan beberapa pertanyaan mengenai masalah kenakalan siswa jawaban semuanya hampir sama bahkan bisa dikatakan sama sehingga jadi tim peneliti menyimpulkan bahwa keadaan siswa SMA/SMK/MA bisa dikatakan sama sehingga untuk menjaga persebaran responden dan dapat mewakili dari tiap bagian kota pekalongan peneliti mendata sekolah di tiap bagian Kota Pekalongan dan memilih secara acak sekolah tersebut sehingga pada akhirnya diperoleh sampelnya adalah :MAN 2 Kota Pekalongan mewakili Kota Pekalongan Bagian Barat,SMK Gatra Praja mewakili Kota Pekalongan Bagian Utara,SMA Hasyim Asyâ€™ari mewakili Kota Pekalongan Bagian Timur,SMA N 4 Kota pekalongan mewakili Kota Pekalongan Bagian Selatan. Kesimpulan Tingkat pengetahuan remaja tentang HIV/ AIDS di Kota Pekalongan adalah cukup sebesar ( 56,73% ). Saran terhadap stakeholder terkait dengan hasil penelitian, Stakeholder terkait dapat meningkatkan sosialisasi terhadap remaja tentang pengetahuan HIV / AIDS agar tingkat pengetahuan remaja menjadi naik, adanya koordinasi antar instansi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar info yang diberikan tersebar luas ,menambah jenis media info yang digunakan untuk sosialisasi HIV/AIDS. Kata Kunci : Pengetahuan , Remaja , HIV / AIDS

Independence of the Police of the Republic of Indonesia in Realizing the Supremacy of Law: Kemandirian Kepolisian Republik Indonesia dalam Mewujudkan Supremasi Hukum Wibowo, Dwi Edi; Susanti, Liana Endah
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 5 No. 7 (2021): July, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper analyzes the position of the police institution and the independence of the police institution in Indonesia in realizing the supremacy and justice of the law.

How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly? Wibowo, Dwi Edi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.36546

The progress of the times accompanied by increasingly sophisticated technology, opens new opportunities in the national economic development sector. New opportunities, namely business opportunities, are expected to encourage the macroeconomic sector to become more advanced so as to be able to improve the level of welfare of the people of Indonesia, with an increase in business opportunities in the modern world, so goods and services as the main commodity will certainly develop as well. However, goods and services as an element in these economic transactions open up opportunities for the emergence of possible losses suffered by consumers as part of fraud, negligence, or intentional business actors. This condition raises an understanding of the need for protection of consumers as parties who are often harmed by the actions of these 'naughty' business actors. In fact, an institution has been formed which aims to bring consumers to defend their rights as consumers, namely the Indonesian Consumers Foundation, but consumers are still reluctant to go through the judiciary for themselves so that they are more resigned to what they experience.

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search