Articles
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa) ]]>
<![CDATA[hasbi hasbi]]>;
<![CDATA[Supardin Supardin]]>;
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.19049
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana jenis pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 2) Bagaimana persyaratan pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 3) Bagaimana prosedur pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan dan kemufsadatan. 2) dorongan seks yang tinggi menjadi salah satu syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat penting adalah persetujuan dari istri serta surat pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami karena poligami dapat menambah beban tanggung jawab. 2) perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran hukum akan dampaknya perkawinan poligami,serta diperlakukan aturan yang jelas yang mengatur tentang suami yang punya kemampuan seksual yang tinggi. ]]>
<![CDATA[Hukum Keluarga di Mesir ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i1.1497
<![CDATA[Tulisan ini berjudul "Hukum Keluarga di Mesir". Bertujuan, per- tama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum ke- luarga di mesir. Kedua, mengetahui bagaimana analisis per- bandingan antara hukum keluarga di Indonesia dan hukum keluarga di Mesir.Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang- undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di Mesir. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisanHasil pembahasan dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa hukum keluarga yang berlaku di Mesir yakni peraturan- peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional.]]>
<![CDATA[Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 1 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1432
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana hukum dan hakekat cinta? bagaimana kiat Islam menyemai cinta dan membina keluarga? Dan bagaimana implementasi cinta menurut hukum Islam? Tulisan ini bersifat pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan fiqhi cinta dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga yang berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN SUPERVISI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 4 No 1 (2020): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/idaarah.v4i1.7894
<![CDATA[Administration and supervision are supporting tools for achieving educational goal. Likewise also the purpose of school education can also be achieved if there is a systimatic and continous administration and super vision activities. Super vision theory from perspective of the approachused begins with directive supervision. But after seeing the axxistence of supervision ineffctiveness, the directive then emerged the teory of non directive supervision. But, after seeing the existence of supervision ineffectiveness, the directive then emerged the theory of non directive supervision. The ineffectiveness of directive supervision because directive supervision does not give teachers the opportunity to develop their abilities aand creativity, full responsibility is on the supervisor, so the supervisor is dominnt. This is one of the factors behind the birth of the ssupervisor directive.]]>
<![CDATA[POLEMICS 0F POWER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Andi Hastriana]]>;
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>;
<![CDATA[Rahmiati Rahmiati]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v20i2.20690
<![CDATA[Polemik kekuasaan adalah perdebatan sengit yang terjadi karena adanya sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah dan Masyarkat. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya. Dalam Prespektif hukum Islam yaitu mengena Aturan bagaimana cara mendamaikan sesuai undang-undang dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian sangat penting diperhatikan bagaimana penyebab, pencegahan, dan padangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian adalah: Pendekatan sosiologis, pendekatan syariah, dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga timbul lah prilaku yang tak sepantasnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang sumber kekuasaan, harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah dalam pandangan Islam dalam lapangan politik, kekuaasaan tertinggi di sebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt; manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Implikasi penelitian adalah diharapkan kepada Pemerintah sering melakukan sosialisasi di kecamatan agar mempunyai hubungan jalinan antara masyarakat membaik dan terbentuknya kerja sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.Kata kunci : Kekuasaan; Polemik Masyarakat; hukum Islam]]>
<![CDATA[Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA ]]>
<![CDATA[Fadilah Alwaritsa Tayib]]>;
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16728
<![CDATA[One day minutation ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang one day minutation dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program one day minutation yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis) ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1493
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis). Masalah pokok dalam kajian ini adalah bagaimana hakekat nepotisme menurut hadis Nabi saw? Untuk mengelaborasi pokok masalah ini, maka dirumuskan sub-sub masalah, sebagai berikut: Bagaimana takhrij al-hadis nepotisme? Bagaimana kualitas hadis tentang sikap nepotisme dari aspek sanad dan matannya? Bagaimana kandungan hadis tentang sikap hidup di tengah masyarakat nepotisme? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis dan historis, dengan menggunakan metode maudhu’i. Dalam menganalisis hadis tentang nepotisme digunakan teknik content analysis, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisa isi pesan dan mengolah pesan. Adapun temuan penting dalam tulisan ini sebagai berikut: Berdasarkan hasil takhrij, diketahui bahwa hadis yang diteliti terdapat dalam delapan kitab sumber rujukan, dengan perincian yakni; dalam Shahih Bukhari 2 matan hadis; Shahih Muslim, 2 matan hadis; Sunan al-Turmuzi 1 matan hadis; Sunan Nasa’i, 1 matan hadis; dan Musnad Ahmad 2 matan hadis. Berdasarkan hasil penelitian sanad dan matan (naqd al-sanad wa al-matan), diketahui bahwa hadis yang diteliti ini memiliki kualitas yang shahih, sehingga dapat dijadikan hujjah atau dijadikan pegangan dalam kehidupan. Dari aspek kandungannya, diketahui bahwa hadis yang diteliti ini terdapat penegasan Nabi saw tentang adanya sikap nepotisme di tengah-tengah masyarakat sepeninggal beliau. Sehingga, beliau menganjurkan ummatnya agar dalam suasana yang demikian, hendaknya dihadapi dengan sikap kesabaran.]]>
<![CDATA[SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v7i2.7022
<![CDATA[Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam pemikiran tentang reorientasi hegemoni negara yang diilhami oleh Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DISKURSUS HAM DALAM KARYA NAWAL SA’DAWI ]]>
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v8i1.7984
<![CDATA[Domestic violence that commonly makes women as the victims is a violation of the human rights of women as worthy human beings. The human rights discourse found in Nawal Sa'dawi works has provided a framework of social criticism of the reality of domestic violence that takes refuge in justification in the name of religion. Human rights discourse that is contained in Nawal Sa'dawi's works should not be trapped in the literary texts but must be transformed in context both in domestic households in particular and in social environment in general.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH ]]>
<![CDATA[Munadi Munadi]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>;
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7002
<![CDATA[Penelitian ini ingin melihat sejauhmana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam terutama teori-teori mas}lah}ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teori-teori hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diantara: Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari Malaysia yang memesan barang kepada pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang panjar. Sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan ba’i salam, dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah. Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan jual beli s}arf. Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari Malaysia menggunakan mata uang Ringgit. Apabila pembelian tersebut terdapat sisa pengembalian maka penjual akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata uang Rupiah kepada pembeli dari Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati. ]]>
