Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

DIVORCE DUE TO DOMESTIC VIOLENCE IN SINJAI DISTRICT (Perspective Analysis of Islamic Law) Nazaruddin Nazaruddin; Andi Rasdiyanah; Muh. Saleh Ridwan; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22862

Abstract

The purpose of this study is to find out the various factors that cause divorce due to domestic violence in Sinjai Regency and to describe how to resolve divorce due to domestic violence in Sinjai Regency and to elaborate on how divorce due to domestic violence is from an Islamic legal perspective. This research is a qualitative descriptive field research, taking place in Sinjai Regency. The approach used is a normative theological approach, a juridical approach and a sociological approach. The data collection obtained in the field with the technique of observation, interviews / interviews and documentation. The collected data is then processed using data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing. Furthermore, by linking one of the theories of Islamic law, namely the theory of existence and competence of religious courts, the process of resolving divorce cases due to domestic violence in Sinjai Regency, which in this case is the authorized and entitled institution in resolving it, namely the Sinjai level I religious court, goes through several stages. namely through table I, table II and table III. However, before the plaintiffs and defendants seek justice, the panel of judges first has the obligation to mediate/advise both parties, in which the panel of judges makes every effort to provide the best advice or solution to the plaintiff or defendant. And Islamic law does not legalize violence against wives. Beating a wife who does nusyuz as contained in QS al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson / for obedience, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson/to obey, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz are basically not allowed to injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson/to obey, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as the husband's nusyuz against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. The beatings carried out in the case of nusyuz are basically not allowed to injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as the husband's nusyuz against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam Tarmizi Tarmizi; Supardin Supardin; Kurniati Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.15330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan selanjutnya dikaji dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (syar’i), yuridis formal dan sosiologi. Sumber data utama yaitu wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini belaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāriṡ, namun karena kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (islah) dan saling membantu, sedang hal tersebut dibolehkan dalam Islam, maka hal itu dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa) hasbi hasbi; Supardin Supardin; Kurniati Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.19049

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah, yaitu:  1) Bagaimana jenis pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 2) Bagaimana persyaratan pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 3) Bagaimana prosedur pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan dan kemufsadatan. 2) dorongan seks yang tinggi menjadi salah satu syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat penting adalah persetujuan dari istri serta surat pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami karena poligami dapat menambah beban tanggung jawab. 2) perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran hukum akan dampaknya perkawinan poligami,serta diperlakukan aturan yang jelas yang mengatur tentang suami yang punya  kemampuan seksual yang tinggi. 
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Ibtisam Ibtisam; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 1 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i1.1937

Abstract

Salah satu pemikiran Imam Abu Hanifah adalah penetapan dalam transaksi perjanjian salam yang sangat menekankan kepercayaan untuk mencegah pihak-pihak bertransaksi dari transaksi yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan merumuskan ketegasan dalam proses penawaran dalam kelangsungan perjanjian. perjanjian transaksi yang mirip dengan salam, yaitu kesepakatan jual beli online baik berdasarkan media sosial maupun e-commerce. Aktivitas jual beli online merupakan praktik jual beli yang banyak dilakukan generasi milenial saat ini dari berbagai kalangan termasuk generasi muda muslim juga tertarik dengan kemudahan jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan menela’ah pemikiran imam Abu Hanifah terkait akad jual beli salam melalui kita-kitab fiqih, artikel, karya ilmiah, dan dokumentasi terkait dengan pendekatan sosiologis dengan melihat aktivitas jual beli online generasi milenial muslim berdasarkan asas yang ditetapkan imam Abu Hanifah dalam sistem jual beli salam. Ditemukan bahwa aktivitas jual beli online yang terjadi di kalangan generasi milenial telah sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam transaksi salam. Walaupun demikian, harus dibarengi dengan kejujuran dan kredibilitas para pihak agar menghindarkan diri dari kerugian masing-masing pihak,
The Epistemology Of Siyasah Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains Kurniati Kurniati; Rahmiati Rahmiati
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2021
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.v0i0.20443

Abstract

The process of developing a scientific train philosophy is a human problem considering its position as a new scientific philosophy and requires a strong epistemological construct in terms of its source, structure, method and validity. The presence of a new scientific philosophy in the UIN Alauddin Makassar environment as a development of the scientific philosophy of the house of civilization, of course has consequences for tridharma activities including the epistemology of siyasah Syar'iah studies. To answer this problem, this study applies a descriptive-analytical qualitative research model using a multidisciplinary approach. The results showed that the study epistemology of Siyasah Syar'iyah in the UIN Alauddin Makassar environment from the source of the study had been developed by combining various normative bases in line with the vision and mission concept as a faculty and program study and supported by a curriculum of practical elaboration of the vision and mission. In line with that, the paradigm of Siyasah Syar’iyah study in the spectrum of scientific train philosophy places the study of siyasah syariyah to be more inclusive and is required to accommodate various sources, structures, methods and validity of syariyah syariyah that are relevant and constructed.Keywords: Epistemology; Siyasah Syar'iyah; Scientific Train.  
Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath Nurfyana Narmia Sari; abdul halim Talli; kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.98

Abstract

Qadzf ikhtilath jinayah an act that is set up in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah, Qadzf ikhtilath are accusing others of committing ikhtilath or two-pair, and making out. The type of research used is library research (library research) Accusing others of committing acts of ikhtilath, including intentional acts because they have intended and done those acts. Although berikhtilat is forbidden in religion but do not accuse others. Exxon ikhtilath in Aceh in accordance with canon law if it could not prove the act of the accused offender qadzf will be chargedcaning and a fine of 30 times the gold. The accuser is also obliged to bring 4 witnesses at the same time if the accuser is unable to bring witnesses then the accuser will also be under the law of ta'zir. Witnesses who must be present must not come alone because they will be declared as accusers so the witnesses who must be present must come together. And the perpetrator of qadzf ikhtilath will lose his sentence if the accused person admits his robbery, so the one who gets the punishment is the person who is accused because he has admitted his deeds. To avoid the act of qadzf ikhtilath has been regulated in Law No.6 of 2014 on Crimes as a warning to the perpetrators not to hurt others and protect the community who are the victims of the accusation.
Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam Hamsah Hasan; Marilang Marilang; Kurniati Kurniati
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 2 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i2.2076

Abstract

This study focuses on the socio-political influence on the formation of Islamic law and vice versa. The establishment of Islamic law or tarikh al-Tasyri has begun since the early days of prophethood, the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of the Nation-State in the 15th century Hijriah. This research is a library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries.
Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City srisudonosaliro saliro; Marilang Marilang; Kurniati Kurniati
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 1 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i1.2079

Abstract

This paper aims to describe and analyze the reality of the involvement of local governments in legal aspects that have a function as a means of connecting dialogue that the Singkawang City FKUB will carry out within the framework of maintaining social harmonization between religious communities in this city. This paper will focus on the communication of tolerance carried out by FKUB based on the means of legislation and regulations set by the local government. This type of research is qualitative, and the technique of obtaining data is using observations and interviews. This paper finds that local government laws related to harmonization are contained in the Regional Regulation on the RPJMD and the Mayor's Decree. FKUB's efforts in building social harmonization are by establishing FKPELA and FK. PLATO as a more specific forum for dialogue. The absence of other regional laws and regulations on harmonization arrangements as a derivative form of the RPJMD makes the tolerance communication built by the provincial government unable to connect for FKUB to innovate in conducting a dialogue about tolerance. Thus, the involvement of local governments in the harmonization aspect is only limited to slogans and formalities and places more emphasis on the role of FKUB.
PENDEKATAN SUPERVISI PENDIDIKAN Kurniati Kurniati
Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 4 No 1 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/idaarah.v4i1.7894

Abstract

Administration and supervision are supporting tools for achieving educational goal. Likewise also the purpose of school education can also be achieved if there is a systimatic and continous administration and super vision activities. Super vision theory from perspective of the approachused begins with directive supervision. But after seeing the axxistence of supervision ineffctiveness, the directive then emerged the teory of non directive supervision.   But, after seeing the existence of supervision ineffectiveness, the directive then emerged the theory of non directive supervision. The ineffectiveness of directive supervision because directive supervision does not give teachers the opportunity to develop their abilities aand creativity, full responsibility is on the supervisor, so the supervisor is dominnt. This is one of the factors behind the birth of the ssupervisor directive.
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM BIDANG PERHAJIAN: (Manajemen, Politik, Ekonomi) Nurul Azizah; Abd. Halim Talli; Kurniati Kurniati
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 9 No. 2 (2021): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v9i2.412

Abstract

The implementation of the pilgrimage in the mid-19th century experienced a significant increase. Various purposes and activities they do while in the holy land. Hajj is a means of communication between a servant and his Creator. This worship was first prescribed in the sixth year of the Hijrah. The word al-Hajj according to language means intentional. Therefore, according to the term Islamic shari'a, it means deliberately visiting the Ka'bah in Mecca to perform several series of acts of worship according to the pillars and conditions that have been determined by syara'. Hajj is the fifth pillar of Islam and the fourth point of worship, which is ordered after the three previous points of worship are prescribed, namely: prayer, fasting in Ramadan, and zakat. Hajj has many roles and many benefits. This study is examined by looking at the contribution of the Hajj in various social fields that occur after performing the worship for the people in Indonesia.