Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Pujiyono, A.M Endah Sri Astuti, Mizanul Kirom*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.467 KB)
<![CDATA[Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, karakter seorang anak memiliki mental yang belum matang sehingga ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus dan harus dibedakan dengan orang dewasa, aspek perlindungan terhadap anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak ketika berhadapan dengan hukum adalah menyelesailan kasus melalui upaya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi di lapangan dan mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan penyelesaian kasus anak melalui diversi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DAN DAMPAK PENYEBARAN VIDEO KEKERASAN SECARA ONLINE BAGI REMAJA (KAJIAN KRIMINOLOGIS) ]]>
<![CDATA[AM Endah Sri Astuti, Pujiyono, Indri Ruth N*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.398 KB)
<![CDATA[Kekerasan yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun terjadi juga di dunia maya, khususnya dilakukan oleh para remaja. Kekerasan yang mereka lakukan berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang kemudian direkam dan diunggah di internet. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kajian kriminologis terkait dampak dari penyebaran video kekerasan secara online bagi remaja dan bagaimana penegakan hukum serta upaya penanggulangan penyebaran video kekerasan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kuisoner. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, video kekerasan ini memberikan dampak bagi remaja dimana remaja dapat menirukan tindak kekerasan melalui pembelajaran sosial yang mereka lakukan dari role model mereka yaitu pelaku tindak kekerasan. Penegakan hukum yang pun menggunakan UU ITE dan UU SPPA karena terkait video dan remaja sebagai pihak terkait. Diperlukan peran serta dari segenap masyarakat dalam menanggulangi penyebaran video kekerasan ini supaya tidak tersebar semakin luas. Dipakai]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG ]]>
<![CDATA[Pujiyono, R.B Sularto, Reza Yoga Hatmoko*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.698 KB)
<![CDATA[Fenomena kejahatan terorisme yang merajalela di Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus untuk menekan peredarannya termasuk dalam hal pemidanaan dan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang berperan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pembebasan bersyarat merupakan upaya untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat secara sehat. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana terorisme memiliki kekhususan tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan upaya membasmi terorisme dalam skala luas sehingga membutuhkan kerjasama narapidana, di sisi lain hal ini bertujuan untuk deradikalisasi paham-paham radikal dari narapidana terorisme.]]>
<![CDATA[ANALISISTERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG (STUDI PUTUSAN NO. 217/PID.SUS/2014/PT.BDG) ]]>
<![CDATA[Nur Rochaeti, Pujiyono, Rafeli Kafiar*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.13 KB)
<![CDATA[Kejahatan merupakan bagian yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia. Terdapat berbagai jenis kejahatan, namun fenomena kejahatan melibatkan anak yang marak terjadi. Hal ini jelas terlihat dengan adanya berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana sering kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban.Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan data primer melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan data sekunder berupa dokumen dan artikel serta data tersier yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG disertai dengan analisis mengenai pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYLAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG TIPIKOR STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG SMG NO. 123 / PIDSUS / 2012 / PN. TIPIKOR. SMG ]]>
<![CDATA[Nyoman Serikat P, Pujiyono, Intan Mayasari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.143 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo UU NO. 20 Tahun 2001 Undang-undang PTPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan Walikota Kota Salatiga JMM Bin BM terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penunjukkan langsung atau disposisi atas tender pembuatan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga yang seharusnya tender tersebut adalah wewenang kepala DPU karena DPU yang berhak atas wewenang final pemenang tender bukan wewenang kepala daerah. Dengan demikian perbuatan Kepala Daerah atau Walikota tersebut tidak mencerminkan asas-asas suatu pemerintahan yang baik dan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, perbuatannya melawan hukum, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Pujiyono, Umi Rozah, Karina Natalia*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.946 KB)
<![CDATA[Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berkembang dengan cepat, besarnya perana korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun sulitnya mengidentifikasi keterlibatan korporasi merupakan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, akibatnya Indonesia tidak pernah menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang perlu memertajam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan datang selayaknya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, Bungsu Arief Budi Darmawan*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.488 KB)
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi. Namun dalam perkembangannya anak juga dapat menjadi pelaku dari sebuah kejahatan yang membawa mereka harus berkonflik dengan hukum sebagai pelaku.Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, seharusnya lebih diutamakan penerapan sanksi hukum yang bersifat non penal daripada yang bersifat penal serta mengacu pada prinsip terbaik untuk anak. Penulisan hukum ini meneliti mengenai perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta perbandingan pengaturan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif. Data dianalisis kemudian dilaksanakan interpretasi atau pemaknaan data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia cenderung meninggalkan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, masih belum terpenuhi sepenuhnya, karena Undang-Undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, belum mengatur secara penuh mengenai hukum acara anak, sehingga masih menggunakan aturan yang tedapat dalam KUHAP.]]>
<![CDATA[PROBLEM YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, Prasetyo Budi W*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.133 KB)
<![CDATA[Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya mencantumkan pula hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Kelemahan substansi formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam keadaan tertentu yang masih multitafsir, secara structural vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera dan secara kultur adanya anggapan bahwa hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan memperburuk citra negara.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB) ]]>
<![CDATA[Pujiyono, Purwoto, Ruth Shella Widyatmodjo*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (500.322 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Perikanan telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan atau illegal fishing. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dan penegakan hukum terhadap kasus Illegal fishing merupakan permasalahan dalam proses penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisa data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa rancangan KUHP dan karya ilmiah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan†dengan “korporasiâ€.Jika illegal fishing dilakukan oleh korporasi maka sanski pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Penegakan hukum terhadap kasus illegal fishing di Indonesia masih baru sehingga, dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan anak buah kapal saja yang dibebankan tanggung jawab, karena korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan mengingat adanya asas sociates delinquere non potest (badan hukum dianggap tidak melakukan tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]>
<![CDATA[BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR AS A CORRUPTION OFFENSE POLICY ]]>
<![CDATA[Imentari Siin Sembiring]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 21 NO 2, NOVEMBER (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v21i1.24908
<![CDATA[Bribery is an act of corruption. This article aims to analyze the formulation of bribery in the private sector as a criminal act of corruption. This type of research is normative research. The results of the study concluded that bribery in the private sector is an act of corruption as regulated in UNCAC, Indonesia categorizes it as a crime but not as corruption. Problems related to the regulation of bribery in the private sector in Indonesia create ambiguity in its application so it is necessary to accommodate bribery in the private sector as a category of corruption by looking at Singapore which has also ratified UNCAC and has categorized bribery in the private sector as a criminal act of corruption. ]]>
