Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Pujiyono Pujiyono
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Masalah-Masalah Hukum

 1 
KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono; Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.577 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.241-248

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perikanan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi kapal ikan. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis digunakan dalam penelitian didukung studi kasus konflik wilayah tangkap baik di wilayah tangkap perikanan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan negara lain. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui perjanjian atau kerjasama dengan negara lain sebagai upaya perlindungan nelayan Indonesia.
TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono; Muhamad Azhar; Dian Wijayanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG Sabarudin Hulu; Pujiyono Pujiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.167-174

Abstract

Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat  pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagaipenyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitianini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan sementara peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Co-Authors A.M. Endah Sri Astuti Agung Budhi Larasati Ajeng Arindita Lalitasari Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Ardken Fisabillah Aridya Wicaksono Citra Azka Raditia Tsaniya Dian Wijayanto Eko Soponyono Erlyn Indarti Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Hardina Anindya Putri Imentari Siin Sembiring Mahendra Ridwanul Ghoni Monika Oktaviani Muhamad Khoirul Imam Mulia Agung Pradipta Nur Rochaeti Nyoman Serikat Putra Jaya Risqi Perdana Putra Rizky Atswari Bhakti Sabarudin Hulu Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*, Yoga Nugroho