Articles
<![CDATA[MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Nanang Suparman]]>;
<![CDATA[Fadjar Tri Sakti]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.28062
<![CDATA[Pemerintah Desa Lumbungsari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti pengaruhnya belum begitu terasa oleh masyarakat studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa desa secara keseluruhan, dan kurangnya modal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menerapkan teori A Model of the Policy Implementation oleh Donald van Metter dan Carl van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukkan hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dan luasnya wilayah Desa Lumbungsari yang terlalu besar tidak disertai dengan agen pelaksana yang memadai bahkan bisa dikatakan personelnya masih sedikit.Kata kunci: Model Tata Kelola , kebijakan, BUMDes.]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DALAM TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Mumuh Muksin]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>
<![CDATA[ Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 1, No 1 (2020): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jim.v1i1.8287
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pengelolaan sampai pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang menggunakan teori kualitas pelayanan Fitzsimmons. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi tangible belum berjalan dengan baik, kendalanya adalah kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah, masih ada kendaraan yang secara fisik tidak baik. Dimensi reliability tidak berjalan dengan baik karena tidak komprehensif dalam pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Sumedang. Dimensi responsive, berjalan dengan baik, sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Dimensi assurance, sudah berjalan dengan baik, karena dilihat dari keramahan dan sopan santun yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dan tidak memiliki keluhan tentang omong kosong. Dimensi emphaty, telah berjalan dengan baik, karena telah terlihat cukup baik dari sikap resmi para petugas kepada masyarakat yang berjalan baik, sikap tegas terlihat dengan menawarkan sosialisasi para pelayan kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah menempatkan dan menyebarluaskan informasi tentang dampak buruk ketika penghuni atau masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Fadjar Tri sakti]]>;
<![CDATA[Dea Fitri Aulia]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i2.5760
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masalah utama penelitian ini adalah tata kelola aset tetap belum berjalan baik, belum sepenuhnya berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Artinya kompetensi Sumber Daya Manusia, angaran dan koordinasi masih menjadi masalahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumen-dokumen, Materi audio dan Visual juga Internet Searching. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemda Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem aplikasi berbasis website online yaitu aplikasi Antisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Pengelolan Barang Daerah), yang dalam Teknik operasionalnya menghadapi kendala,sehingga belum optimal.]]>
<![CDATA[DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Fawwaz Naufal Ridha]]>;
<![CDATA[Fitri Komarasari]]>;
<![CDATA[Illa Damayanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i1.6639
<![CDATA[Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sekor mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan dan melakukan upaya yang salah satunya merelokasi anggaran yang difokuskan guna menangani pemasalahan terkait pandemi. Namun demikian,hal ini menjadi opportunity terjadinya penyelewengan anggaran. Masalah dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi khususnya di masa pandemi, dampak masif yang diakibatkan, serta bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan situasi pandemi Covid-19. Tujuan penulisan artikel ini yaitu memberikan kejelasan mengenai faktor utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi khususnya di masa pandemi Covid-19, selanjutnya, mengetahui dampak masif yang ditimbulkan dan mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana korupsi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan dampak yang terjadi akibat adanya penyalahgunaan anggaran di masa pandemi dalam aspek ekonomi dan sosial yaitu menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kata Kunci : Korupsi, Dampak, Penyelewegan Anggaran, Covid-19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Ayu Khoirunisa]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Nanang Suparman]]>;
<![CDATA[Gian Rabbani]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i1.650
<![CDATA[Tamansari Village which is located in the Bandung Wetan District is one of the areas that has implemented the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK), researchers attempt to describe how to implement the Regional Development Innovation and Empowerment Program (PIPPK) policy in the Tamansari village area in 2019 and explain in depth the situation that occurred, how the information conveyed by the local government to the community related to the PIPPK policy, understanding the resources of the content of the policy itself, how the support and participation of the community, as well as the distribution of potential related to coordination between the government and the community in the activities of the Development Innovation Program and Regional Empowerment (PIPPK) which can affect the implementation of the process of empowerment and development activities in the Tamansari Village area. With a qualitative approach that is described descriptively guided by the theory of Jan Merse, where every phenomenon that occurs in PIPPK activities is certainly influenced by the weakness of Human Resources (HR) as actors, implementing PIPPK, in understanding and implementing PIPPK policies in development. and community empowerment.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM DIGITALISASI MARKETING DI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO PADA TAHUN 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Asla Nur Fauziyah]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Sakrim Miharja]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i2.7506
<![CDATA[Dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung melakukan langkah dengan mengoptimalkan program digitalisasi marketing sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Namun, pelaksanaan program ini masih memiliki banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi program digitalisasi pemasaran yang telah berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM serta kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program digitalisasi pemasaran telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang terlihat dari peningkatan nilai PDRB di Kabupaten Bandung. Namun, program ini juga ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi antara lain kurangnya pemerataan dalam pelaksanaan program, kurangnya sarana dan prasarana pendukung.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ayyil Basyar]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jih.v11i2.2249
<![CDATA[The implementation of electronic ticketing is an innovation issued by the police. Electronic ticketing aims to minimize the occurrence of irregularities in law enforcement for traffic violations. In addition, electronic ticketing aims to facilitate services so that they can be maximized and avoid complicated procedures. This study aims to determine the application of good governance principles in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and observation methods. The data was obtained from informants from the West Java Regional Police who collected three people and three people from the community. The results of this study are that the implementation of good governance in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung has not been maximized. This is evidenced by the presence of electronic ticket locations that do not operate. Socialization on the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung is also not maximized. In addition, in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung, there are still many wrong targets.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGADUAN DAN RESPONSIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Andianti Annaafi]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jih.v11i2.2250
<![CDATA[Pelaksanaan pelayanan publik tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien juga sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ada. Keterlambatan pelaksanaan tugas menjadi kendala dalam pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah serta instansi menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat untuk mengatasi keterlambatan pengerjaan tugas dan layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan yang disedikan oleh instansi terkait serta bagaimana responsivitas kinerja pegawai dalam pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara serta studi literatur/pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah sesuai dengan aturan yaitu dengan memanfaatkan beberapa media seperti melaui nomor hotline yang telah disediakan, melalui tatap muka secara langsung, juga melalui aplikasi. Kendala keterlambatan pengerjaan tugas disebabkan karena volume tugas lebih banyak daripada jumlah sumber daya manusia sehingga menyebabkan overload, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan yang diperlukan sehingga menyebabkan masyarakat bolak-balik melengkapi persyaratan menjadikan pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien, perlunya perbaikan sistem yang kerap error menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Namun sejauh ini, keterlambatan pelayanan yang tertunda hingga bertahun-tahun dapat diselesaikan dengan adanya layanan pengaduan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Cici Nurbaeti]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Mohamad Ichsana Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jih.v11i2.2280
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator mendapatkan hasil yang belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah desa dan penyalur aspirasi masyarakat dalam program pembangunan desa.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Fadjar Tri Sakti]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Misbahul Munir]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9434
<![CDATA[Kampung Naga merupakan slah satu Bumi Cantik yang berada di tanah Pasundan, kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adatistiadat warisan nenek moyang yang menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah untuk Kampung Naga Tasikmalaya. Masalah penelitian ini adalah masih banyak hal yang belum terungkap mengenai Nilai Budaya pada Kampung Naga di Tasikmalaya karena masyarakatnya yang sangat menjaga dan merahasiakan informasi mengenai Kampung Naga. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan mensdeskripsikan apa saja nilai budaya yang dimiliki oleh Kampung Naga Tasikmalaya,sehingga menjadi nilai-nilai lokal daya tarik wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan studi dokumentasi/studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam kajian Ekologi Administrasi melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Taikmalayan cukup ampuh dalam melestarikan dan merawat Kampung Naga yang memiliki Nilai dan Budaya yang unik, kebudayaan serta kesenian yang beragam,sehingga menjadi daya tarik wisata.Kata Kunci : Ekologi Administrasi, Kebijakan, Nilai Budaya Kampung Naga]]>
