Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Naik Haji Dengan Uang Kredit Mawardi Djalaluddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1440

Abstract

Kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara primordial, haji hanyalah sebentuk ritual simbol pengabdian hamba kepada Tuhannya. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seseorang yang telah berhaji memiliki prestise tersendiri yang disimbolkan dengan penambahan gelar “haji” di depan namanya. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mendaftar haji meskipun dengan dana kredit. Mengenai hal tersebut, ada dua pendapat para ulama tentang haji kredit ini, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Masing-masing dari  kedua  pendapat  ini  mempunyai  dasar  yang  dijadikan  alasan dalam mengistinbathkan hukum tersebut.
Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat Mawardi Djalaluddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1483

Abstract

Berpikir adalah seni yang berkait rapat dengan ijtihad, yaitu pengerahan kesungguhan dengan usaha maksimal dalam menggali dan menemukan hukum-hukum syara’. Bagi al-Syatibi untuk menjadi mujtahid seorang faqih harus menguasai bahasa Arab dan mampu memahami maksud syariat (maqasid al-syaria) serta sanggup mengistinbathkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-Syatibi yang di dalamnya terdapat konsep mashlahat sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (qashd al- syari). Aplikasi mashlahat terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan  atau  menolak bahaya kemudaratan  terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat. Pemikiran- pemikiran ijtihad al-Syatibi ini dapat dijumpai dalam kitab al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum al-Syatibi terutama tentang konsep mashlahat untuk menerangkan makna tujuan syariat (maqasid al-Syari’at) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.
METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM Mawardi Djalaluddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4848

Abstract

Dalalat ‘ibarat (ungkapan) nash adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, dalam hal ini bukan makna asli. Isyarat al-nash adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, akan tetapi makna yang dipahami dari isyarat al-nash adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. dalam hal ini memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara iltizam. Mafhum Muwafaqah yaitu hukum yang tidak disebut atau hukum yang dipaham dalam lafzh nash sesuai dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafzh nash. Mafhum al-mukhalafat adalah hukum yang tidak disebut atau yang dipahami dari lafadz nash, berbeda dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafadz nash, baik dalam istbat maupun nafy.
EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Hamid Pongoliu; Usman Jafar; Mawardi Djalaluddin; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6866

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar’i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.
Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Hazm Mawardi Djalaluddin
Shaut al Arabiyyah Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Shaut Al-'Arabiyah
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/saa.v3i2.1258

Abstract

Secara fitra manusia dilahirkan ke dunia ini tidak mempunyai pengetahuan tentang kehidupannya. Dalam melawan kegundahan, manusia mencari dan mencapai pemenuhan hajat hidupnya melalui ilmu. Tulisan ini mengetengahkan pengembaraan manusia mencari ilmu.san Ibnu Hazm dalam hubungan ini memberikan solusi bahwa dalam mencari ilmu, manusia dibantu oleh empat kekuatan, yaitu indra, asumsi, intuisi, dan akal pikiran. Metode dalam memperoleh ilmu menurut beliau dapat ditempuh melalui tiga cara: mendengar, membaca, menulis - mengawasi - observasi.
Nilai-Nilai Keadilan dalam Harta Warisan Islam Mawardi Djalaluddin
Shaut al Arabiyyah Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Shaut Al-'Arabiyah
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/saa.v5i1.2705

Abstract

Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, setidaknya ada lima azas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat Ijbari, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris.