Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Al-Azhar Islamic Law Review Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Abdul Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam

 1 
Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Abdul Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2015): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v2i1.2635

Abstract

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).
Co-Authors Alfiani Arif Arif Rahman Ramli F, Feliatra Fitri Ramadana Ibtisam Ibtisam Kurniati Kurniati Kurniati Muhammad Tabran Muhammad Taufiq Habib Nurfyana Narmia Sari Nurul Aulia Dewi