Rehnalemken Ginting
Unknown Affiliation

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Criminal Liability Political Parties in Criminal Acts of Corruption: Indonesia Korea Comparison Lukitasari, Diana; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Ginting, Rehnalemken; Subekti, Subekti; Pratiwi, Dian Esti
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 6, No 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i2.33917

Abstract

Political parties are often in the spotlight because of the corrupt behavior of their members with the aim of party interests. The forms of criminal acts of corruption by cadres or political party administrators have various modes, including bribery, buying and selling positions, extorting strategic sectors, harming state finances, abuse of authority and misuse of budgets in development programs. Although there are many cases where political parties are suspected of being in the vortex of enjoying the proceeds of criminal acts of corruption, until now criminal responsibility is still borne by individuals, whether cadres or administrators of political parties. This study aims to provide an overview of the criminal liability arrangements of political parties in corruption in Indonesia and to conduct a comparative study of the accountability of political parties in Indonesia and South Korea. The research method used is non-doctrinal by taking secondary data sources with legal, conceptual and grammatical approaches. The results show that Indonesia still includes political parties as corporations, however, political parties in Indonesia are legal entities that cannot be held criminally responsible. South Korea is an example of a country that regulates criminal acts of political parties through their respective laws. In general, South Korea imposes criminal responsibility on persons or administrators of party members, not on the party itself.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40586

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid. Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di IndonesiaAbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data.Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn) Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.47715

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released. Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 Afif Naufal Faris; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47394

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;AbstractThis study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation  Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptic empiritical research. The primary data is obtained by doing interview with mrs. Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o’clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) Armeraliesty Kusuma Manggarensi; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58832

Abstract

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat  (1) Undang-Undang Narkotika yang  didalamnya  menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.Kata Kunci : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.AbstractThis study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility  to  children  as drug couriers in Verdict  Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge’s consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children’s Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.Keywords : Narcotics, Children, Judicature System of Children’s Crime
KAJIAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGIRIM DAN PENERIMA PAKET NARKOTIKA MELALUI JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 126/PID.SUS/2016/PN.KRG) Muhammad Ihza Yahya; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58868

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum bagi pengirim dan penerima paket narkotika melalui Jasa Pengiriman Barang. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika berupa paket narkotika melalui jasa pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Jenis  data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan  atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dari lapangan dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para sindikat narkoba harus mempertimbangkan jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan.Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika sudah  mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia khususnya kurir narkoba yang mengedarkan narkoba dengan  cara mengirimkan  paket  melalui  jasa pengiriman  barang  kepada seseorang yang sudah memesan barang tersebut. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika. Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.Dasar Pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  tindak  pidana narkotika dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg harus melalui pembuktian terlebih dahulu melalui unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut dengan terdakwa telah terbukti maka hakim akan menjauhkan hukuman sesuai dengan Pasal tersebut.Kata Kunci : Pengedar Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Penegakan Hukum Pidana Narkotika; Jasa Pengiriman Barang. Abstract This study aims to determine law enforcement for senders and recipients of narcotics packages through Freight Forwarding. In addition, it is aliaso to find out judges' considerations in deciding criminal acts of narcotics in the form of narcotic packages through goods delivery services. This research is a normative or doctrinal legal research with a statutory approach. The type of data used is primary data. The technique used in the collection of legal materialias in this research is literature study or document study. This study uses a qualitative descriptive analysis method, which describes the problems with the theory obtained from the field and arranges them using a series of words or sentences against the data. Based on this research, the results show that judges in imposing sentences for drug syndicates must consider the types and categories of drugs being abused. The severity of punishment depends on the type and class of narcotics used as the object of the narcotics crime. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the circulation of narcotics in Indonesia, especially drug couriers who circulate drugs by sending packages through goods delivery services to someone who has ordered the goods. These regulations are contained in Articles 111, 112, 113, 114 jo 132 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Articles 111, 112, 113,114 in conjunction with 132 of the Narcotics Law are used to ensnare offenders of narcotics possession crimes in general, to be distributed and seek profit from narcotics trafficking. Meanwhile, Article 127 specifically for ensnaring offenders in the possession of narcotics for consumption is called narcotics abusers. The elements of criminal possession of narcotics between traffickers and abusers are almost the same, only differentiated on the purpose of ownership. Basic Consideration of Judges in deciding criminal offenses of narcotics in Decision Number 126 / Pid.Sus / 2016 / PN.Krg must first go through the evidence through the elements in the Article that the Public Prosecutor is accused of. If the elements in the article of the indictment with the defendant have been proven, the judge will remove the sentence according to that article. Keywords:   Narcotics   Dealer;   Narcotics   Abusers:   Narcotics   Criminal   Law Enforcement; Freight Forwarding Service.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47728

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN Siti Zulaika Wulandary; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47744

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.Kata Kunci : Kekerasan Seksual terhadap Anak, Kriminologi.AbstractThis research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in preventing the crime experienced by the children in South Tangerang. This research is qualitatively empirical law study and using a qualitative approach. The primary data for this research is interview and the secondary data is bibliographical references. The data then collected through both field and bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 2 field research and examined it with the law theory from bibliographical research. This study showed that there are some factors causing sexual abuse against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and Children Protection Centre in South Tangerang. Keyword : Sexual Abuse against Children, Criminology.
FAKTOR YANG MENDORONG PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS UNTUK TUJUAN ABORSI DI KABUPATEN SRAGEN oga Yudha Wira U; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47395

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong tindak pidana  penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi yang ada di kabupaten sragen terkait maraknya peredaran obat keras jenis Cytotec di internet yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan. Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode empiris yaitu dengan observasi atau penelitian secara langsung wawancara dan studi dokumentasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data. Sehingga dapat mengetahui faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras dan proses penegakan hukum beserta hambatan yang dialami Kepolisian Resor Sragen terkait penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat keras dengan tujuan menggugurkan kandungan merupakan Tindakan pidana, penggunaan obat jenis Cytotec tidak boleh sembarangan,. Proses mendapatkannya pun harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Obat Cytotec tergolong Obat Daftar G yaitu obat keras, karena mengandung zat misoroptol yang berbahaya  terhadap janin dan ibu hamil. Oleh sebab itu penulis menganggap perlunya penulisan hukum untuk  mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dan penegakan hukumnya beserta hambatan yang dialami kepolisianKata kunci : Faktor Pendorong, Penyalahgunaan Obat, AborsiAbstractThis study aims to determine what factors drive the abuse of hard drug abuse for abortion purposes as  well as law enforcement against abortion drug abuse in Sragen district related to the rampant circulation of Cytotec type of hard drugs on the internet that are misused for abortion. This type of research used in this study is to use empirical research methods, the empirical method is by direct observation or research interviews and documentation studies directly to the field in order to obtain data. So that they can find out the driving factors behind the misuse of hard drugs and the process of law enforcement along with the obstacles experienced by the Sragen District Police regarding drug abuse. Misuse of hard drugs with the aim of aborting the womb is a criminal act. The process of obtaining them must go through procedures set out in the law. Cytotec drugs are classified as List G drugs, which are hard drugs, because they contain misoroptol which is dangerous to the fetus and pregnant women. Therefore the authors consider the need for legal writing to find out the causes of misuse and law enforcement along with the obstacles experienced by the policeKeywords : Driving Factor, Drug Abuse, Abortion
TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI REPRESENTASI PENYEBARLUASAN MEME PADA PLATFORM DIGITAL Fista Anin Gamara; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58844

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebarluasan konten meme melalui jejaring sosial yang sudah keluar dari koridor hukum, sehingga dapat menjadi suatu tidak pidana penghinaan dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa penyebarluasan meme melalui platform digital dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penyebarluasan meme juga dapat melanggar hak cipta terkait dengan distorasi ciptaan dari foto awal milik orang lain yang diedit sedemikian rupa untuk dijadikan meme, sehingga selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci : Penghinaan; meme; hak cipta.ABSTRACTThis study aims to examine the dissemination of memes content through social networks that has gone out of the corridor of the law, so that it can become a criminal offense against supervision under Article 27 paragraph (3) of the ITE LAW. The type of legal research used by the writer is descriptive normativedoctrinal legal research using an invited approach and a legal concept analysis approach. Legal materials techniques use literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which is based on the mayor’s premise and minor premises that can be used and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it was found that the dissemination of memes via digital platforms could violate the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions In addition to insults, the dissemination of memes can also violate copyright related to the distoration of a creation from an initial photo belonging to another person that is edited in such a way as to become a meme, so that in addition to violating the provisions of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions.and also contrary to the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright.Keywords:Insult; memes; copyright.