Garuda - Garba Rujukan Digital

Toleransi dalam Masyarakat Plural Ginting, Rosalina; Aryaningrum, Kiki
MAJALAH ILMIAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : MAJALAH ILMIAH LONTAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modalÂ bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernyaÂ berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semuaÂ kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi.Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untukÂ Â Â membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflikÂ komunal.Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiapÂ agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanyaÂ toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis.Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakinÂ Â lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perluÂ Â dikembangkan dalam masyarakat plural Kata-kata Kunci : Toleransi, masyarakat plural

KEPEMIMPINAN DAN KONTEKS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Ginting, Rosalina; Haryati, Titik
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada prinsip pengelolaannya, baik sekolah maupun perguruan tinggi sama-sama membutuhkan penjaminanmutu sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. Lembaga pendidikan yang bermutu dapatterwujud apabila didukung oleh pemimpin yang paham tentang manajemen karena salah satu aspek terpentingmempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan manajemen mutu.Kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentuuntuk tujuan bersama. Artinya terjadi proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin, dan situasi. Kepemimpinanseyogianya melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian (personality), kemampuan (ability), dankesanggupan (capability) guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality Management (TQM).Secara umum dapat dinyatakan bahwa kunci mutu pendidikan nasional terletak pada mutu pendidikan(sekolah) dan kunci mutu sekolah terletak pada mutu kegiatan belajar mengajar di kelas. Mutu kegiatan belajarmengajar pada akhirnya diukur dari mutu hasil belajar yang dicapai siswa. Peningkatan kualitas belajar siswamerupakan sebuah upaya kolektif dan tanggung jawab bersama dari semua komponen yang ada di sekolah dimanadalam pencapaiannya diperlukan kemampuan, kemauan, dan komitmen yang tinggi.Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penuh, secara langsung dalammembangun komitmen dan bekerja sama dengan semua komponen-komponen di sekolah dalam upayapengembangan mutu pendidikan tersebut. Kepala Sekolah sebagai pemimpin mempunyai potensi menciptakan visidan menterjemahkannya kedalam kenyataan serta berperan sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkankehidupan sekolah, juga memahami tugas dan fungsi dalam mengembangkan mutu pendidikan.Upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang handal dan berkualitas, seyogyanya dapat dilakukan pengelolaantenaga kependidikan dengan penerapan prinsip â prinsip manajemen sumber daya manusia (Human ResourceManagement), dengan harapan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.Kata kunci : Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Kepala Sekolah.

SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme

REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA Ginting, Rosalina; Haryati, Titik
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.

Toleransi dalam Masyarakat Plural Ginting, Rosalina; Aryaningrum, Kiki
MAJALAH ILMIAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : MAJALAH ILMIAH LONTAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pada era reformasi, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama. Dalam perspektif keagamaan semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritaristik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu toleransi dan demokrasi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyrakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama islam tidak kurang dari 300 ayat menyebutkan mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Permaslahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralism semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural. Kata-kata kunci : Toleransi, masyarakat plural

ANALISIS PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Dwinanta, Anang; Ginting, Rosalina
CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada Negara setelah melalui persyaratan tertentu. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai pendorong bagi PNS untuk lebih meningkakan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat, juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Beberapa masalah substansial berkenaan dengan prima tidaknya pelayanan kenaikan pangkat PNS berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabapaten Semarang, yang antara lain adalah: 1) lemahnya kemampuan pengelola Kepegawaian SKPD; 2) belum optimalnya peran kemimpinan BKD; 3) belum optimalnya dukungan regulasi. Berdasarkan proses formulasi agenda melalui Agenda Setting ditetapkan bahwa Institutional Agenda yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Alternatif Kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah dan sekaligus kemudian sebagai hasil akhir dari analisis kebijakan public berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat PNS ini antara lain bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kepegawaian SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan kenaikan pangkat PNS, diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :1)bimbingan teknis bagi pengelola Kepegawaian SKPD; 2) monitoring persiapan kenaikan pangkat di SKPD; 3) koordinasi penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. Kata-kata kunci : kenaikan pangkat PNS, analis kebijakan publik

DAMPAK REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA Ginting, Rosalina
CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Reformasi birokrasi merupakan transformasi yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi pada tataran institusi pelaksana pemerintahan di bidang eksekutif, baik level nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai stakeholders pemerintahan.Reformasi birokrasi jika dilihat dari pelayanan birokrat selalu dilakukan untuk memastikan apa yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Demikian halnya, reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Khususnya dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada kinerja KPK secara komprehensif masih sulit dilakukan dengan berbagai tugas pokok yang diembannya seyogianya dapat dievaluasi secara periodik. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK terlihat dari tugas koordinasi yang telah dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai lembaga terkait.Kinerja KPK haruslah terencana secara berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja KPK bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan koruptor di meja hijau juga secara signifikan dapat meningkatkan moral berbagai lembaga terkait untuk turut berpartisipasi memerangi korupsi. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dalam hal tugas pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci: reformasi birokrasi, kinerja, KPK

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI E-COMIC DI SEKOLAH DASAR DITINJAU KEEFEKTIVANNYA Lazarusli, Budi; Ginting, Rosalina; Buchori, Achmad; Setyawati, Rina Dwi
AKSIOMA : Jurnal Pendidikan Matematika Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : AKSIOMA : Jurnal Pendidikan Matematika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk model pembelaÂjarÂan pendidikan karakter melalui e-comic bagi siswa SD sehingga menghasilÂkan model dan media pembelajaran yang efektif digunakan selama proses pembelajaran berlangsung yang dilihat berdasarkan kriteria efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan Research and Development oleh Borg and Gall dengan 10 tahapan, pada tahun kedua dilaksanakan tahap 7-10 yaitu (7) Revisi desain (8) Uji coba pemakaian (9) Revisi Produk, (10) Produksi masal. Hasil Penelitian yang menunjukkan efektif oleh siswa dan guru SD Swasta adalah sebagai berikut: (1) SD Muhammadiyah Sarirejo Kabupaten Kendal untuk aspek media sebesar 87%, aspek materi sebesar 84%, aspek bahasa 67%, Aspek ragam soal sebesar 77% dan aspek desain media sebesar 85% (2) SD Kristen 4 Salatiga Kabupaten Salatiga untuk aspek media sebesar 82%, aspek materi sebesar 83%, aspek bahasa 88%, Aspek ragam soal sebesar 80% dan aspek desain mediaÂ sebesar 77% (3) SD Terpadu Darunnajah Mranggen Kota Demak untuk aspek media sebesar 86%, aspek materi sebesar 88%, aspek bahasa 89%, Aspek ragam soal sebesar 87% dan aspek desain media sebesar 82% (4) MI Al Muayyad Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan untuk aspek media sebesar 91%, aspek materi sebesar 86%, aspek bahasa 86%, Aspek ragam soal sebesar 80% dan aspek desain media sebesar 81% (5) SDÂ Assalamah Kabupaten Ungaran untuk aspek media sebesar 92%, aspek materi sebesar 86%, aspek bahasa 93%, Aspek ragam soal sebesar 91% dan aspek desain media sebesar 84%.Kata Kunci: Keefektivan, Model Pembelajaran, Pendidikan Karakter, e-comic Matematika SD

Toleransi dalam Masyarakat Plural Rosalina Ginting; Kiki Aryaningrum
MAJALAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/ltr.v23i4.665

Abstrak: Pada era reformasi, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama. Dalam perspektif keagamaan semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritaristik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu toleransi dan demokrasi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyrakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama islam tidak kurang dari 300 ayat menyebutkan mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Permaslahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralism semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural. Kata-kata kunci : Toleransi, masyarakat plural

Toleransi dalam Masyarakat Plural Rosalina Ginting; Kiki Aryaningrum
MAJALAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/ltr.v23i4.239

Abstrak: Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal?é?á bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya?é?á berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua?é?á kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi.Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk?é?á?é?á?é?á membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik?é?á komunal.Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap?é?á agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya?é?á toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis.Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin?é?á?é?á lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu?é?á?é?á dikembangkan dalam masyarakat plural Kata-kata Kunci : Toleransi, masyarakat plural

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search