Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSEPSI KEPALA SEKOLAH DALAM MERESPON KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH Afrizza Wahyu Azizi; Endang Larasati; Tri Yuniningsih
Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.579 KB) | DOI: 10.38048/jipcb.v8i1.127

Abstract

Abstrak Keberadaan Virus Corona memaksa Pemerintah mengubah segala kebijakan sistem pendidikan Nasional menggunakan metode Pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kepala Sekolah berperan dalam memastikan proses pembelajaran sekolah berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepalas Sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa sebuah kuisioner uang dibagikan langsung melalui google from. Responden dalam penelitian ini mengambil kepala sekolah tingkat SD sebanyaj 28 dan kepala sekolah tingkat SMP sebanyak 27 yang diambil secara acak sederhana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penilitian Kepala sekolah berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ seperti memastikan materi yang diberikan guru telah diterima siswa. Masalah lain yang ditemui dalam PJJ adalah kesiapan sumber daya manusia meliputi tenaga pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri belum sepenuhnya siap menghadapi kegiatan PJJ ini. Maka untuk tetap melaksanakan imbauan pemerintah, Kepala sekolah bertanggung jawab pada kepastian pemberian materi oleh guru yang diterima siswa berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi kepala sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh di DIY dengan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemui dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh di DIY Abstract The existence of the Corona Virus forces the Government to change all policies of the National education system using the Distance Learning method (PJJ). The principal plays a role in ensuring the school learning process runs well. This study aims to determine the perception of school principals in responding to distance learning policies. This research is quantitative descriptive. The data collection technique is in the form of a money questionnaire distributed directly via google from. Respondents in this study took 28 principals of SD level and 27 junior high school principals who were randomly selected in the Province of Yogyakarta Special Region. The results of the research The principal has the right to monitor and evaluate the implementation of PJJ such as ensuring that the material provided by the teacher has been received by students. Another problem encountered in PJJ is the readiness of human resources including educators, parents, and students themselves who are not fully ready to face PJJ activities. So to continue implementing the government's appeal, the principal is responsible for ensuring that the provision of material by the teacher that the student receives goes well even though there are some obstacles that occur.Therefore, the authors are interested in writing that aims to determine the perceptions of the principal in responding to distance learning policies in DIY with the aim of this research is to describe the problems encountered in the distance learning policy in DIY
Pengembangan Pariwisata dalam Menyongsong New Normal Afrizza Wahyu Azizi; Endang Larasati; Tri Yuniningsih
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2021): Special Issues: Religion and the COVID-19 Pandemic
Publisher : Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sangkep.v4i2.2913

Abstract

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berhenti beroperasi karena pandemic global (Corona Virus 2019/Covid-19). Aktivitas wisata di berbagai belahan dunia pun diperkirakan anjlok sampai 90% (mediaindonesia. Diakses pada tanggal 20/11/2020). Kerugian yang ditimbulkan pada sektor pariwisata indonesia hingga US$9 miliar atau setara Rp135 triliun. Pemerintah telah mengeluarkan sistem tatanan baru yang disebut sebagai new normal, agar sektor pariwisata harus kembali dikembangkan dan menjadi rencana strategis pasca covid-19. Kebijakan pemerintah dikaji dalam artikel ini guna mengetahui kebijkan yang diambil guna membangun kembali sektor pariwiasata dalam menyongsong era new normal. Metode yang digunakan adalah kepustakaan deskriptif, yaitu dengan menelaah berbagai fenomena, tantangan dan potensi dengan merujuk referensi yang relevan. Hasil kajian kepustakaan deskriptif terhadap kebijakan pemerintah yang diambil dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu: (I) kebijakan pemerintah mengedepan social safety net (safety, security, healthy) dalam pembukaan sektor pariwisata. (ii) kebijakan dalam membangun sektor pariwisara ada tiga aspek yang harus ada, yaitu Sustenance (kemampuan untuk mempertahankan eksistabilitas dari destinasi), Self Esteem (mengajak masyarakat terlibat dalam mengelola pariwisata.) dan Freedom from servitude (pemberian kebebasan daerah dalam mengelola pariwisata). (iii) Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor wisata dengan cara mendorong wisata in city, atau wisata dalam kota.