Joko Setyoko
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak Abu Nawar; Joko Setyoko
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.494 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v1i2.6

Abstract

The purpose of this research is to find out the assistance model of the Social Service for Population Control for Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The informant selection technique used by researchers in this study is to use a purposive sampling method (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the Mentoring Model conducted by the Social Service is a form of assistance in the form of budgets and policies, but for the implementation of direct assistance to children as victims of violence carried out by the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A), some assistance is carried out by P2TP2A against child victims of violence, namely medical assistance, psychological assistance, and juridical assistance. Some of the obstacles experienced by the Social Service Population Control Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District, including the lack of community and parental knowledge about violence against children and the lack of community participation in reporting incidents of violence in children. The Efforts of the Social Service for Population Control of Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in overcoming obstacles to reducing the level of violence against children in Bungo District, including increasing socialization to the community and providing safe houses.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendampingan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial merupakan pendampingan dalam bentuk anggaran dan kebijakan, namun untuk pelaksanaan pendampingan secara langsung terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Beberapa pendampingan yang dilakukan P2TP2A terhadap anak korban kekerasan yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan yuridis. Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah minimnya Pengetahuan masyarakat dan orang tua tentang Kekerasan terhadap anak dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak kekerasan pada anak. Upaya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam mengatasi hambatan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan penyediaan rumah aman ramah anak.
Strategi Pemerintahan Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Dalam Mengembangkan Wisata Telaga Biru Joko Setyoko; Ristarnado Ristarnado
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.729 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v3i1.24

Abstract

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan bahwa desa Tanjung Alam merupakan desa tempat pariwisata Telaga Biru dan pengembangan wisata Telaga Biru merupakan salah satu RPJM desa Tanjung Alam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pariwisata Telaga Biru merupakan pendapatan Asli Daerah (PAD) desa Tanjung Alam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 sampai Maret 2018. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kendala pemerintah Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin dalam mengembangkan pariwisata Telaga Biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan dimensi-dimensi strategi yakni : Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Pemerintahan Desa termasuk ke dalam Strategi. Adapun strategi pemerintahan desa Tanjung Alam dalam pengembangan wisata Telaga Biru yaitu penyediaan sarana dan prasarana wisata telaga biru, rencana tambahan promosi, pembentukan pengurus tetap, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara terutama di dalam negeri dan pelatihan pemandu wisata. Kendala yang dihadapi pemerintahan desa Tanjung Alam dalam pengembangan wisata Tanjung Alam adalah keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) pengelola dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang belum aktif dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana kegiatan wisata.
Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo Joko Setyoko; Muhammad Deby Satria
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.816 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v2i1.15

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo dalam advokasi tuntutan mahasiswa, dan mengetahui hambatan dalam pergerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo pada advokasi tuntutan mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo dalam advokasi tuntutan mahasiswa dilakukan dengan: Pemetaan Isu, Pra Aksi, Aksi, dan Pasca Aksi. Beberapa hambatan dalam pergerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo pada advokasi tuntutan mahasiswa yaitu: Kurangnya rasa kesadaran mahasiswa itu sendiri, Globalisasi dan Modernisasi
Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo Joko Setyoko; Ardjunaidi Ardjunaidi
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.928 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v2i2.21

Abstract

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, piñata usahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Instansi BP2RD Kab. Bungo Daerah Kabupaten Bungo Jambi, karena pada BP2RD Kab. Bungo terdapat banyak Aset Pemerintah Kabupten Bungo untuk kegiatan ataupun Dinas dalam rangka mengatasi bencana kebakaran. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari januari 2018 sampai dengan maret 2018. Pengelolaan Barang di BP2RD Kab. Bungo. a. Pendanaan.Dalam pengelolaan barang dimiliki setiap kantor dinas atau instansi memilik dana dalam pengelolaan tersebut. Namun dana yang digunakan danpengelolaan tersebut cukup atau tidaknyab. Pengadaan barang milik BP2RDKabupaten Bungo. Pengadaan adalah kegiatan untuk medapatkan barang, atau jasasecara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginanpenggunanya. Penggunaan.Penggunaan berasal dari kata dasar guna. Penggunaanmemiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penggunaan dapatmenyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksana pengelolaan barangdengan Baik di BP2RD Kab. Bungo Kabupaten Bungo tersebut, Koordinasi Antar SKPD.Pengertian koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengankesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baikmengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, Pendataan. Pendataanmaksudnya dalam penelitian ini adalah didalam pendataan asset yang di lakukanBPKAD tidak sesuai
STRATEGI POLITIK PASANGAN SUKANDAR-HAMDI DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA ULANG KABUPATEN TEBO Joko Setyoko; Hendro Waluyo
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v7i4.10

Abstract

The phenomenal victory of the Sukandar-Hamdi pair in the re-election of Tebo district, in fact, cannot be separated from the expertise of a political strategy actor, both in reading opportunities in political momentum and reading trends in voter behavior in the Tebo area. This research was conducted in Tebo Regency, Jambi. The location which became the research location was chosen purposively (intentionally), namely in Tebo Regency, Jambi Province. Because the phenomenon of the Pemilukada in Tebo district which is the only regional head election in Jambi Province whose implementation is repeated, due to demands from the opposing parties participating in the other post-conflict local elections. This research method is a qualitative method. The results of this study found that the political strategy used by the Sukandar-Hamdi pair in winning the post-conflict local election in Tebo Regency was to form a success team or team consisting of community leaders, women, and witnesses at TPS, holding outreach to kecamtan and villages in Tebo Regency. , conducting campaigns by making a vision and mission and bringing in artists in open campaigns, using the mistakes of opponents that have been decided in the Constitutional Court to influence voters, inviting survey institutions to conduct political research
OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK DANAU KEPUNGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BALAI RAJO KECAMATAN VII KOTO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 Joko Setyoko; Ahmad Riyadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v8i2.44

Abstract

This study aims to determine how the performance of the Hamlet Government apparatus in serving and building the economy through an optimization process. the people of Balai Rajo Hamlet, VII Koto Ilir District, Tebo Regency, Furthermore, what affects the performance of the Hamlet Government apparatus in serving and building the village economy and the community in realizing a safe and prosperous independent village for the people of Balai Rajo Hamlet, VII Koto Ilir District, Tebo Regency. The ability of human resources (HR) is a factor that affects the performance of the apparatus. The problem of the quality of human resources of the Dusun government is an important issue in the implementation of Autoda. Therefore, increasing the Human Resources (HR) of the Dusun government is an urgent matter that must be done, so that the implementation of Autoda can run as expected, but this is also influenced by two important factors. Level of education In carrying out its duties and responsibilities as a Dusun apparatus, especially in providing services and development of general village economic growth to Balai Rajo Hamlet, it is largely determined by the level of education possessed by the apparatus itself, because the heavier or wider the responsibility of the Dusun apparatus must be carried out. It takes an apparatus that has quality human resources as well. Work experience In carrying out their duties and responsibilities as community servants, the ability of the apparatus is also greatly influenced by the length of work or in terms of work experience, therefore the village government, which has been working for a long time, is demanded to be more effective and recognize what can give satisfaction to visitors and visitors. community Service facilities and infrastructure are all types of equipment, work equipment, and other facilities that function as the main or auxiliary tools in the implementation of work. The role of service facilities is very important in addition to the role of the human element itself. One that is also very influential on improving the quality of work is the spirit and commitment to work that leads to a better direction than the previous results.
Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Joko Setyoko; Badrun Badrun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3406

Abstract

This study aims to determine the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. To find out the obstacles faced in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. As well as to find out the efforts of traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. In this research, the location is Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. The reason for choosing this location is because the researcher sees that the Rantau Panjang Inner is the largest mind in Tabir District and still maintains customary laws and rights. This research was carried out from January to March 2021. The results showed that the application of discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village Tabir District, Merangin Regency where violations of this provision were subject to a maximum fine of one chicken, one bushel of rice and one coconut. , and the height of a goat, forty (40) bushels of rice and a sack of cloth. Constraints faced in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency, have a low level of public awareness of obedience to customary rules, especially the younger generation. Efforts by traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency include Approaching the Community and Recording Customary Law and Hakam.
Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020) Joko Setyoko; Patmawati Patmawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.604 KB) | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.37

Abstract

Perekrutan perangkat desa secara selektif dan trasparan di nilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.olehkareanitu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan danpenyaringan perangkat dusun panjang, kecamatan tanah tumbuh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui rekrutmen perangkat desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan secara langsung .Penelitian di lakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa kemudian data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desasecara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di desa dusun panjang. Proses demokrasi di warnai dengan berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa yang merasa ketidak puasan terhadap hasiltesrekrutmen perangkat dusun yang mereka anggap adannya nepotisme dengan adanya rekomendasi. Kemudian dalam pembentukan tim seleksi masih secara tertutup tanpa melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rt.Kendala-kendala dalam Rekrutmen Peraturan Mentri Dalam Negeri 83 Tahun 2015. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari:(a). Kendala eksternal . Kendala faktor eksternal yaitu Selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternalTingkat pengangguran yang ada di dususn panjang.Ketika tingkat pengangguran tinggi,para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karenabanyaknya pelamar. Sebaiknya, ketika tingkat pengngguranrendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau ”jual mahal”karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperolehpekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan danpengalamannya (b). Kesalah pahaman terhadap Adanya Rekomendasi Nama –nama peserta rekrutmenmemberikan informasi secara personal dapat menyebabkan unjuk rasa.(c). Adanya berita hoax yang menyenbabakan unjuk rasa tehadap sistim perekrutan perangakat dusun yang di rasakan kurang objektif