Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ULAMA NAHDLATUL WATHAN PANCOR DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 Ali Sofyan; Puji Laksono; Muhammad Chabibi
Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam Vol 5 No 2 (2020): Dakwah Islam dan Komunikasi
Publisher : Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/altsiq.v5i2.965

Abstract

Pada momentum pemilihan umum Presiden 2019, karisma seorang ulama sangat bermanfaat bagi aktor-aktor politik untuk menjaring suara masyarakat kelas bawah. Realitas semacam ini terjadi di Nusa Tenggara Barat terkhususnya di Pulau Lombok yang mayoritas pemeluk agama Islam. Basis ke-Islam-an masyarakat Lombok mayoritas berafiliasi pada golongan tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Wathan (NW). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik ulama Nahdlatul Wathan Pancor dalam membentuk opini publik pada pemilihan umum Presiden tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting. Adapun yang menjadi informan adalah tokoh ulama Nahdlatul Wathan Pancor, anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, dan dari kalangan masyarakat atau nahdliyin. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara mendalam. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membentuk opini publik pada pemilihan umum Presiden tahun 2019, Strategi komunikasi politik yang dilakukan ulama NW Pancor adalah dengan menyelenggarakan berbagai agenda-agenda politik. Agenda politik yang telah diselenggarakan antara lain : Pengajian silaturrahim calon Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Kuliah umum kebangsaan oleh Surya Paloh, Silaturrahmi Perjuangan Nahdlatul Wathan, Pengajian akbar peringatan isra’ mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kampanye dan deklarasi Tuan Guru untuk Jokowi-Ma’ruf.
Politik Pendidikan Tentang Kebijakan Full Day School (Analisis Karakter Kebijakan Publik) Muhammad Chabibi
Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 3 No 2 (2018): Kebijakan dan Inovasi Kepemimpinan
Publisher : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/ndh.v3i2.9

Abstract

Human development planning through government policy is a very important thing and needs to be considered in order to form a qualified Human Resources. Regulation of the Minister of Education and Culture No. 23 of 2017 About Full Day School is a program intended for teachers, students, education personnel and school organizers to prepare learners in the era of globalization through the restoration of character education in schools. This paper discusses human development planning through PERMENDIKBUD No. 23 of 2017 by policy actors with the perspective of policy character (Responsive, Orthodox, Paternalist). With the descriptive analysis method, this paper concludes that the policy of Full Day School is a policy of orthodox character to override the participation and public interest in the policy so that the consequences are rejection from different education observers even contrary to the public interest.
PERTARUHAN POLITIK NEGARA ATAS MEKANISME PASAR Muhammad Chabibi
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 1 No 2 (2019): Sharia Economic: January, 2019
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v1i2.193

Abstract

Paper ini menjelaskan bagaimana negara pasar berkembang di era globalisasi dan bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya sebagai pemegang politik dan regulasi kebijakan dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan negara di hadapan mekanisme pasar. Metode penelitiannya adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls. Temuannya adalah negara dan pasar di dalam konsep negara pasar (market-state) merupakan dua entitas yang bersifat dikotomistik. Pasar menginginkan privatisasi dan regulasi sendiri sehingga peranan negara adalah deregulasi dan delegitimasi. Negara harus hadir sebagai watchdog bagi mekanisme pasar untuk menciptakan keadilan sosial.