Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Metode Penemuan Terbimbing (Guide Discovery) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Konsep Tekanan Gunawan
Madaniyah Vol 5 No 1 (2015): 5 (1) Edisi Januari 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.633 KB)

Abstract

The many concepts and formulas of pressure that students must master in Science Subjects are very burdensome for students when the learning process only accepts material, notes and memorizes formulas and symbols of magnitude. This results in low mastery of concepts in students, thus encouraging and encouraging teachers to choose the right method in the learning process. One of them is the use of Guided Discovery methods. The results of this study showed that there was an increase in achievement, from 38 students of grade VIIIB in the initial condition who were able to get a KKM score of 17 students or with an achievement of 44.7%, in cycle I there were 24 students or gained 63.2% and in the second cycle were 31 students or achieved 81.6% learning achievement. The conclusion of this research is the use of Guided Discovery method can improve the learning outcomes of the concept of pressure in class VIII B students of SMPN 2 Ampelgading in the academic year 2013/2014.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA: DINAMIKA, MASALAH, DAN SOLUSI KEBIJAKAN Gunawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1897.231 KB)

Abstract

Based on Law No. 6 of 2014 about Village (desa), there are four types of authority in village (desa) administration. In Village Administration implementation, there's always interpretation distortion that causes contradiction with other stakeholders. This study aim to discover how far does the implementation and implication of Village Administration authorities, specialy authorities that come from local village administration rights of orign. The Study use qualitative-descriptive approach. Main study locus is on 6 district (desa) and 3 nagari (similar to desa) that purposively chosen and located in three regencies in three provinces. This study conclude that the regulation of Village Authorities as stated in The Village, Rural Area Development and Transmigration Minister Decree 1, 2015 hasn't reach and/or implemented in the Village level. Currently, there's still perception differences in interpreting the Village Authorities, and also dispute between Regencies and Village Authorities and between Village and private sectors authorities. It is highly recommended to review the Village Authorities regulations and to intensively socialize the regulation to the village officials through village stakeholders and societies participation. Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan. Namun dalam implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjadi distorsi yaitu berupa  perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehingga menimbulkan gesekan ataupunsengketa dengan pihak lain. Studi ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta mengetahui sejauhmana implementasi beserta implikasi kewenangan desa, khususnya kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secara purposif dan tersebar di 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialiasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 belum diselenggarakan sampai pada tataran desa.Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam menafsirkan kewenangan desa, seringnya terjadi sengketa antara kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Direkomendasikan untuk mereviu regulasi/kebijakan tentang kewenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tataran pelaksana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan masyarakat di desa. Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan. Namun dalam implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjadi distorsi yaitu berupa  perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehingga menimbulkan gesekan ataupunsengketa dengan pihak lain. Studi ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta mengetahui sejauhmana implementasi beserta implikasi kewenangan desa, khususnya kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secara purposif dan tersebar di 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialiasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 belum diselenggarakan sampai pada tataran desa.Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam menafsirkan kewenangan desa, seringnya terjadi sengketa antara kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Direkomendasikan untuk mereviu regulasi/kebijakan tentang kewenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tataran pelaksana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan masyarakat di desa.
EVALUASI PROFIL DESA DI TIGA DESA PROVINSI JAWA BARAT Gunawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.202 KB)

Abstract

Since the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2007 on Guidelines for the Preparation and Utilization of Village Profile Data runs for 10 (ten) Years but the results achieved in the completion of attachments 1, 2 and 3 data Village Village Profile (prodeskel) through the website of the Ministry of Interior 2018/2017 is still low around 55.14%, on the basis of these problems so this study aims to determine the factors-fator causes low level of filling village profile, with the aim of the research then descriptive research method with qualitative approach, as well as data retrieval techniques through interview , quesioner and literature study, then the results of the data are analyzed descriptively qualitative, the sampling technique is based on case study on the uniqueness of the area and the level of filling the village profile through the website with 3 (three) criteria ie the lowest, medium and high, informant of study location determined as a source of information that is each 1 Working Group in West Java, Bandung Regency and also 3 Informant Pokja and village secretary, from the informant found the result that commitment of head of village not yet optimal, Human Resources handling village profile still less, Infrastructure Facility the number of questions and techniques of analyzing the data is still long. From the findings it can be concluded that the village apparatus has not yet committed to making the Working Group (Pokja), the village profile manager is still limited, the reach of the internet is still difficult to access, specifically for the filling of village profiles, there are still some repeated questions, the calculation of village analysis techniques has not included elements of facts in the field. abtrak Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan DanPendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan berjalan selama 10 (sepuluh) Tahun namun hasil yang dicapaiandalam pengisian lampiran 1, 2 dan 3 data Profil Desa Kelurahan (prodeskel) melalui website KementerianDalam Negeri 2018/2017 masih rendah yaitu sekitar 55,14%, atas dasar permasalahan tersebut makapenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-fator penyebab rendahnya tingkat pengisian profil desa,dengan tujuan penelitian itu maka metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknikpengambilan data melalui wawancara, quesioner dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secaradeskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus pada daerah yang memilikikeunikkan dan tingkat pengisian profil desa melalui website dengan 3 (tiga) kriteria yaitu terendah, sedangdan tinggi, dengan demikian maka pemilihan informan lokasi penelitian ditentukan sebagai sumberinformasi yaitu masing-masing 1 informan Pokja di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan serta 3informan Pokja dan sekretaris desa, dari informan tersebut ditemukan hasilnya bahwa komitmen kepala desabelum optimal, Sumber Daya Manusia yang menangani profil desa masih kurang, Sarana Prasarana belummemadai, serta banyaknya jumlah pertanyaan dan teknik menganalisa data masih panjang, dari temuantersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa belum berkomitmen membuat Tim Kelompok Kerja(Pokja), petugas pengelola profil desa masih terbatas, jangkauan internet masih sulit diakses, belum adapetugas dan komputer secara khusus untuk pengisian profil desa, masih terdapat beberapa pertanyaan yangberulang ulang, perhitungan teknik analisis desa belum memasukan unsur fakta di lapangan.
PENGAWASAN IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA Gunawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.079 KB)

Abstract

Penggunaan dana desa masih mengalami masalah, terdapat dua ratus Kepala Desa terkena operasi tangkap tangan. Atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan dana desa.  Dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengambilan data, wawancara, kuisioner dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus, informan dipilih berdasarkan purposive sampling, dan hasilnya bahwa dalam Pemenuhan persyaratan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya membutuhkan waktu lama sehingga waktu pencairan tahap pertama menjadi mundur, minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang IT, dan konstruksi gedung,  jembatan, Peraturan bersama belum berjalan efektif, masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri, Pemerintah provinsi tidak mengetahui aliran dana desa, Peran APIP kabupaten cukup optimal, Program Padat Karya Tunai belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa, Pelaksanaan, infrastruktur  Abstract The use of village funds is still experiencing problems, there were 200 villages affected by the sting operations by the law enforcement, on the basis of these problems. This study aims to determine the extent of the supervision of the Regional Government of Serdang Bedagai in North Sumatra for the implementation of the funds allocated for the villages. This study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling method and using interviews, questionnaires, literature and case studies for the data collection method. The result shows that the stipulation of regional regulations regarding the number of villages and the details required a lenghty of time, resulted in the delay for the fund disbursement, the lack of village assistants and experts in the field of IT, and construction of buildings, bridges. The joint regulations had not been proven effective so far, each institution responsible to carry out supervision runs on its own, the provincial government does not know the flow of village funds, the role of the district APIP is quite optimal, the Cash Employment Solid Program cannot be implemented by the village government. Keywords: Development, Supervision, Village Funds, Implementation, infrastructure
The Development of Smart Campus System in Indonesia Hardi, Richki; Kamalrudin, Massila; Hashim, Ummi Rabah; Yana Hendriana; Gunawan; sumardi; Yustian; Sigit Sigalayan; Jack Febrian Rusdi; Agus Sasmito; Apri Junaidi; Anastasia Lidya Maukar
Mulia International Journal in Science and Technical Vol 2 No 1 (2019): August
Publisher : Universitas Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dependence on technology is complicated to avoid and very difficult to separate in the digital era. It impacts the education system, especially in Indonesian higher education. Higher education institutions in Indonesia have begun to implement information and communication technology-based systems within the campus environment. Encouraged from all academic communities in higher education who expect comfort so that the importance of the role of technology. Smart Campus comes as a result of a system that uses technology and the internet as an intermediary. Smart Campus is expected to be a campus that can educate students with IT-managed methods. The smart campus is a campus that combines, combines, combines, and implements teaching and learning processes using information technology. So that all systems that support the teaching and learning process also use technology. The smart campus system can be implemented starting from the new student admission system, campus academic system, online examination system, library information system, and tuition payment system. With the smart campus, the system will reduce errors in doing work. Of course, it will also reduce the costs to be incurred by the campus.
PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR BERBASIS ANDROID PADA MATERI TATA SURYA UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR Gunawan; Miftianul Khosiyah
Elementa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol 1 No 2 (2019): Periode Juli - Oktober
Publisher : Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.222 KB) | DOI: 10.33654/pgsd.v1i2.765

Abstract

The purpose of this study is to develop an android-based learning media of solar system for elementary school students, particularly in Grade 6. This study is a research and development (R & D). The research and development model used in this study is a 4-D model which is developed by Thiagarajan (1974). There are 4 stages in this model, namely Define, Design, Development and Dissemination. The result of the development of learning media in the form of an android application with the APK format. The assessment score of the material experts reaches an average of 4.38 which means "Very Good". The assessment score of media experts reaches an average of 4.45 which means "Very Good". Individual test results reaches an average of 4.72 which means "Very Good", while the results of field test reaches an average of 4.84 which means "Very Good".
Dampak Covid-19 Buku Sekolah beralih ke e-books di SMKN 1 Kurun Gunawan
Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 3z (2020)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid-19 is a disease outbreak that originated in Tinongkok which spread rapidly throughout the world. Covid-19 spread in Indonesia in early March 2020. The spread of this virus caused losses to many countries, especially in the economic sector. In the field of Education, Covid-19 has also changed all school books to turn to online books / e-books so that the teaching and learning process can continue from elementary school to university level. This research is a qualitative descriptive study that describes the impact of Covid-19 from changing school books to e-books at SMKN 1 Kurun. The subjects consisted of 3 students and 2 teachers of SMKN 1 Kurun. Data collection using interviews, based on interviews, learning activities have been effective by using e-books applications as school books, the obstacles experienced are that there are still some students who do not have android-based communication tools.
Hak-Hak Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam Gunawan
Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 3 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meski secara normatif maupun secara yuridis formal pendidikan adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam tataran empiris tidak tereprentasikan secara optimal. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya. Akar masalah kesenjangan pendidikan bagi perempuan berawal dari bias jender dalam pendidikan keluarga oleh orang tua di rumah. Bias jender ini kemudian dilanjutkan oleh pranata pendidikan persekolahan. Komponen-komponen pendidikan di sekolah seperti kurikulum dan proses belajar mengajar, buku teks, ikut serta menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu masyarakat dan juga guru sebagai pengajar dan pendidik perlu memiliki pemahaman dan kesadaran jender sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam pendidikan. Pendidikan yang berkeadilan jender tidak membeda-bedakan akses dan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Islam memberikan peluang untuk berprestasi bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat Al-Qur’an telah mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.
Penerapan Metode Moora Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Media Promosi Sekolah (Studi Kasus: SMK Airlangga Balikpapan) Gunawan; Desi Apriani; Isa Rosita
METIK JURNAL Vol 4 No 2 (2020): METIK Jurnal
Publisher : LP3M Universitas Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47002/metik.v4i2.191

Abstract

Promosi sekolah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan produk pendidikan kepada konsumen atau calon siswa. Kegiatan promosi memerlukan kebijakan-kebijakan strategis agar dapat memaksimalkan hasil promosi, karenanya analisis terhadap pemilihan media promosi yang tepat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peringkat prioritas media promosi sekolah dengan mengimplementasikan metode Multi Objective Optimization on The Basic of Ratio (MOORA) dalam sistem pendukung keputusan dengan studi kasus pada SMK Airlangga Balikpapan. MOORA digunakan dalam proses perhitungan yang menghasilkan keluaran berupa peringkat media promosi untuk direkomendasikan kepada tim promosi sekolah sebagai pertimbangan pemilihan media promosi yang tepat. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas media promosi sekolah meliputi biaya pembuatan media, waktu promosi, jangkauan penyebaran media, kelengkapan informasi dan fleksibilitas. Alternatif media promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, poster, baliho, spanduk dan iklan koran. Berdasarkan hasil penelitian, metode MOORA dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan pemilihan media promosi sekolah dan dapat menghasilkan keluaran berupa peringkat prioritas media promosi sekolah.
PROBLEMATIKA DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Reza Amin Nur Ihsan; Alfia Miftakhul Jannah; Maulida Nurus Sofia; Ninda Budiyanti; Gunawan
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 1 No. 1: Juli 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan lembaga yang digunakan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam peserta didik. Masa depan suatu bangsa bergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didik dalam mengoleh pegetahuan yang telah didapatkannya. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi pro dan kontra oleh sebagian pihak. Indonesia perlu memperbaiki tatanan system pendidikan yang bersifat responsive terhadap perubahan tuntutan zaman. Pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki guna melahirkan para generasi yang mempunyai daya unggul sehingga bisa bersaing dengan bangsa lain dan tidak tertinggal karena arus global. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat haruslah menggunakan system yang sesuai dengan keadaan Indonesia.