Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik Atie Rachmiatie; O Hasbiansyah; Ema Khotimah; Dadi Ahmadi
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 29, No. 2, Year 2013 [Accredited by Ristekdikti]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.995 KB) | DOI: 10.29313/mimbar.v29i2.384

Abstract

Freedom of information has become a momentum for the effort to realize good governance and promote democratic governance system in Indonesia. With the enactment of Freedom of Information Law No. 14 of 2008, the public was given access to the right of public information as human right such as  guaranteed by law. Public freedom of  information should encourage public participation. Political parties as public institutions also have to give  information  in the service of the public who wish to access any kind of information which is regulated by law. However, based on reports ICW, how difficult political parties provide the information requested by the ICW. This Article examines the political culture, political communication strategies and public freedom of information within the political parties.
DINAMIKA TRANSPARANSI DAN BUDAYA BADAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI (Studi Kasus tentang Badan Publik se-Indonesia sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 di Propinsi Jabar dan Kalbar) Atie Rachmiatie; Dadi Ahmadi; Ema Khotimah
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.591 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8345

Abstract

Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan good governance dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undangundang.Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesiadalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no. 14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “mindset” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “good and cleangovernance” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “hidden resistency” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.