Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains MJIIS
Muhammad Subandi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Evaluation of Subdistrict Tasks in Implementation the Authority for Small-Scale Development in Kutai Kartanegara Regency Muhammad Subandi; Ince Raden; Heru Suprapto
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan-Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v13i2.1971

Abstract

The implementation of sub-district tasks in managing small-scale development, which is the delegation of authority from the Regent of Kutai Kartanegara, has not been running optimally. This study aims to evaluate the authority of the sub-district in implementing small-scale development. The research method is descriptive qualitative by collecting data through semi-structured interviews conducted in 3 sub-districts and using a questionnaire for all locations in 15 sub-districts which are the source of the data. with the determination of informants by purposive sampling. From the results of the study, it has been concluded that the sub-district's authority in managing small-scale development cannot be fully implemented, this is due to the lack of clarity in the provisions regarding the criteria and specifications for an activity in the delegation of authority regulations, the weak coordination link between the sub-districts and the relevant local government agencies in the framework of the integrated planning system, lack of capacity sub-district officials in carrying out their duties, there is no measurable sub-district performance indicators and targets, it is recommended to the Kutai Kartanegara Regency Government to review to make improvements and development of policies regarding the delegation of the Regent's authority to the Camat, especially related to small-scale management policies and adjusting to the prevailing laws and regulations governing regional and sub-district governments.
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (RPJMDES DAN RKPDES) Muhammad Subandi; Musriadi Musriadi
JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) Vol 9 No 1 (2020): JIM UPB Volume 9 No.1 2020
Publisher : Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jimupb.v9i1.2719

Abstract

The study aims to determine the effectiveness of the village midterm development planning process / RPJMDes and the village government work plan / RKPDes implemented by Sidomukti Village Government, Muara Kaman District, Kutai Kartanegara District, which was evaluated based on Permendagri No 114/2014 on village development guidelines. The study uses an evaluation method with a qualitative descriptive approach, data collection through documentation and interview studies, data analysis using reduction, data presentation, and concluding. The results of the study found that in the preparation of the RPJMDes and RKPDes, the village government had not yet fully implemented the stages as stipulated in Permendagri No 114/2014, in the preparation of the RPJMDes there were 3 stages not carried out namely aligning the direction of district policy, assessment of village conditions, and village deliberations, while in the preparation of the RKPDes there were no indicative ceilings, this was due to the lack of competence of the Village Government officials in preparing the RPJMDes and RKPDes, weak administrative management, and lack of community participation.
Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Muhammad Subandi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.615

Abstract

Tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan informasi penting dan bermanfaat mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Riset ini menggunakan metode kualitatif, data primer dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari arsip pemerintah desa serta wawancara untuk menambah informasi. Dari hasil riset ini diketahui bahwa penggunaan dana desa telah digunakan untuk pembangunan prasarana seperti jalan akses pertanian, perkebunan, pemukiman, dan sekolah, gorong-gorong jalan, dan tempat pembuangan sampah. Sedangkan pada bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk pelatihan-pelatihan seperti pembenihan ikan nila, budidaya ikan betutu, kelompok tani, kewirausahaan dan UKM, sablon, pengelolaan BUMDes, dan administrasi RT; bantuan-bantuan sosial seperti bagi Posyandu berupa prasarana serta makanan sehat untuk balita dan lansia, tandon air bersih bagi masyarakat daerah pegunungan; beasiswa berprestasi dan tidak mampu bagi pelajar SD dan SMP; perlengkapan olah raga bagi tim sepak bola dan voli; sosialisasi kepada pemuda tentang bahaya kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan narkoba; dan penyertaan modal BUMDes. Berdasarkan hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa dana desa telah digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Analysis of the Relationship Between Development of Teacher’s Pedagogic Competence Through Work Group Effectiveness Muthia Mutmainnah; Muhammad Subandi; Ilham Arief; Sahat Simbolon; Suharyatun Suharyatun
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.218 KB)

Abstract

Pengembangan Kompetensi Pedagogik melalui KKG merupakan wadah pembinaan oleh pembina bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran. Namun berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru, nilai kompetensi pedagogik sangat rendah. Oleh karena itu, KKG harus mampu menjadi wadah pengembangan kompetensi pedagogik guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi pedagogik melalui KKG di salah satu sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diambil dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun menggunakan triangulasi data untuk memverifikasi keakuratan data. Hasil penelitian yang dilakukan dalam KKG di salah satu sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta, telah terlaksana dengan baik. Secara khusus adalah sebagai berikut: kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui KKG dan manfaat pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui KKG.
Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Henry Kristian Siburian; Muhammad Subandi; Arief Fahmi Lubis; Indawati; Dasep Supriatna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.988 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.232

Abstract

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan nasional melebihi lima puluh persen pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang lebih besar, misalnya, itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain instrumen yang cocok untuk distribusi pendapatan. Saat ini dalam perekonomian, masalah yang paling signifikan adalah distribusi pendapatan. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun tidak, pemerintah menjalankan berbagai program dan paket stimulus, termasuk perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Menurut temuan penelitian ini, peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki, serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
The Role of Perceived Ease of Use, Trust, Product Knowledge and Perceived of Convenience on Intention to Use of Sharia Banking Card Muhammad Risal Tawil; Muhammad Subandi; Moch Arif Hernawan; Prety Diawati; Kraugusteeliana K
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 9 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v9i2.1014

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of perceived usefulness, perceived convenience, product knowledge and trust partially on the intention to use the sharia banking card, to analyze the effect of perceived usefulness, perceived convenience, product knowledge and trust simultaneously on the intention to use the sharia banking card and to find out which variable most influences interest in using a sharia banking card. The scope of this research is the people of DKI Jakarta who are interested in using sharia credit cards. The variables used in this study are perceived usefulness (X1), perceived ease of use (X2), product knowledge (X3) and trust (X4) as independent variables, and interest in using (Y) as the dependent variable. This research was conducted on residents of DKI Jakarta who are interested in using Islamic credit cards. The sample is part of the number and characteristics possessed by the population. influence of each independent variable Perceived Usefulness, Perceived Convenience, Product Knowledge and Trust on interest in using the sharia banking card is the variable Perceived Usefulness does not affect interest in using the sharia card. Perceived ease of variable influences interest in using the sharia card. The Product Knowledge Variable influences the interest in using the sharia card.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Muhammad Subandi; Hendra Ekklesia Pratama
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.542

Abstract

AbstrakKegiatan Penelitian Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada unit layanan uji berkala kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Tenggarong, dan pada unit layanan angkutan sungai di Dermaga Aji Imbut Tenggarong Seberang.Manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan serta memberikan pedoman kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penilaian kepuasan masyarakat secara berkala.Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode pengumpulan dan analisis data IKM sesuaiKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.Hasil penelitian yaitu, (1) nilai IKM terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor adalah 76,68, (2) nilai IKM terhadap layanan angkutan sungai adalah 73,86, (3) nilai IKM dari kedua unit layanan tersebut menunjukkan kinerja pelayanan yang memuaskan dengan nilai mutu pelayanan B, dan (4) kualitas kinerja masing-masing unsur pelayanan baik pada unit layanan pengujian kendaraan bermotor maupun angkutan sungai berkisar antara 2,80 hingga 3,07 yang berarti memuaskan.Kata kunci: IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan
Manfaat Pembangunan Melalui Kontribusi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Muhammad Subandi; Didi Sudrajat; Novira Cahya Wulan Sari
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2023): Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, September
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v5i2.1626

Abstract

This research activity aims to obtain information about the usefulness of development results through the contribution of village funds to the welfare of rural communities. Qualitative analysis was used as a method to describe the results of the study, data were collected by using documentation and interview study techniques, and data reduction techniques, data presentation, and conclusion were used for data analysis in this research. Based on the results of the research, information was obtained that development from the contribution of village funds was carried out for activities in the field of infrastructure and facilities development, and activities in the field of village community empowerment, and the planning process the village government had involved community participation in the formulation of priorities for the use of village funds. From the results of development, it has provided benefits for the welfare of the community in the form of ease of accessibility, environmental comfort, capacity and skill improvement, as well as increased economic welfare in terms of increasing income and making it easier to meet daily needs as well as the needs of community business activities such as business activities in the agricultural sector. It can be concluded that development through the contribution of village funds is beneficial for improving the welfare of rural communities.
Co-Authors Dasep Supriatna Didi Sudrajat Hendra Ekklesia Pratama Henry Kristian Siburian Heru Suprapto Ilham Arief Ince Raden Indawati Kraugusteeliana Kraugusteeliana Lubis, Arief Fahmi Moch Arif Hernawan Muhamad Risal Tawil Musriadi Musriadi Mutmainnah, Muthia Novira Cahya Wulan Sari Prety Diawati Sahat Simbolon Suharyatun Suharyatun