Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.051

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Hasanuddin Law Review Jurnal Al Himayah Jambura Law Review Al-Ahkam Borneo Law Review Journal jurnal syntax admiration UNISKA LAW REVIEW The International Journal of Politics and Sociology Research Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science (JCS) Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik

Fenty U. puluhulawa

Faculty Of Law, State University Of Gorontalo (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo)

Author-ID : 2725221

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

KEWENANGAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN puluhulawa, Fenty U.
Jurnal Legalitas Vol 3, No 2, 2010
Publisher : JURNAL LEGALITAS

this article describes issues related to licensing in the mining bussines today.in this article will describe the insitution on terms of licensing authority relating to the mining bussines. next will be described several weaknesses in the exiting lincesing system,this article is normative,that is expected weaknesses in the exiting licensing system.this article is normative, that is expected to provide solutions about the need for an integrated institusional system in the management of licensing by licensing an integrated institutional arrangement.with an integrated lincesing system is expected to facilitate the coordination,integration and implemtation oversight Keywords: Authority,Licensing,Environmental Managenrenf,Mining

OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN Bagus Wicaksono; Fenty U. Puluhulawa; Nur Mohamad Kasim
Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 3 (2020): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v1i3.53

Dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari unsur pokok. Penelitian ini memiliki tujuan agar tau optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan di dalam pembimbingan klien pemasyarakatan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang berkenaan dengan implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan klien Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan tidak lagi dilaksanakan oleh pegawai di seksi masing-masing, serta Pembimbing Kemasyarakatan sangat membutuhkan dan harus menguasai prinsip-prinsip pembimbingan, metode pembimbingan, teknik pembimbingan, serta keterampilan pembimbingan. Sehingga dapat membantu dalam memenuhi tugas, fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapai yaitu keterbatasannya anggaran, sarana dan prasana penunjang, minat klien dan pembimbing kemasyarakatan itu sendiri.

Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mohamad Danial Puluhulawa; Fenty U Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
Al Ahkam Vol 16 No 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.2725

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan kendala serta upaya yang diperlukan dalam hal pemberian perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami bebrapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundang-undangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan; (c) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian pengahrgaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial; dan (e) over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dan ruang tahanan, sehingga diperlukan upaya yang meliputi : a) pembentukan kantor perwakilan daerah atau mitra LPSK di PT di daerah; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya dalam hal pengajuan secara administratif whistleblower dan justice collaborator, c) perlunya penyamaan persepsi dan kapasitas hakim dalam memahami aspek perlindungan saksi, serta d) diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan khususnya yang mengatur aspek perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Hendra Dude; Fenty U. Puluhulawa; Nina Mirantie
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 16 No. 1 (2020): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v16i1.1831

This research discusses the fulfillment of the right to education for persons with disabilities. After the enactment of Law Number 8 of 2016, one of the government's obligations is to guarantee the right to education. This research is library research that is analyzed descriptively qualitatively with the approach of national law and Islamic law. The results showed that: first, Islamic law regulates equal rights in education without any distinction between physically normal people and people with disabilities. Likewise, national law has been regulated in Law Number 8 of 2016. However, this regulation needs to be followed up in the form of an implementing regulation to ensure that its compliance policies have a legal basis in the form of regional regulations. Second, the authority of local governments as stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has mandated regions to administer education as a mandatory government affair related to basic services so that local governments in managing education must carry out their obligations to fulfill the right to education. to the community, especially for people with disabilities.

MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Makrun Makrun; Fenty U. Puluhulawa; Lusiana Margareth Toijow
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1712

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (comparative approach); kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach); ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menujukkan, pertama, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; Kedua, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; Ketiga, bahwa Penerapan aplikasi “JAGA DESA” di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.Kata Kunci: Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of the president's instructions on acts of preventing acts of corruption and as a spirit of the prosecutor's office as law enforcers in combating corruption; Second, that the work mechanism of the Directorate D of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is clearly contained and regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006 / A / JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Attorney's Office, where the central point is to conduct escort and securing strategic development; Third, that the application of the application "JAGA DESA" in the scope of Directorate D as an effort to maximize the performance of Directorate D in overseeing the management of strategic development budgets in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutor's Office; Corruption Crime; Safeguarding And Supervision Of Development.

NEGATIVE IMPACT PREVENTION TO THE ENVIRONMENT ON ILLEGAL COMMUNITY MINING TOWARD COMMAND AND CONTROL APPROACH fenty u puluhulawa
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.412

This article aims to analyze the need for local government policies to curb the problem of mining area which is illegally indicated. This study uses normative juridical approach. The results showed the need to command and control approach in solving the problem of artisanal mining. Artisanal mining which is doing illegally potentially damaging to the environment, conflict potentially and other negative impacts, so it needs to be managed according to the legislation. Therefore, the role of local government is required to minimize the impact caused by illegal gold mining activities. This approach is expected to control illegal mining through regulatory mechanisms, as well as an active role in conducting surveillance. This approach is expected to provide legal certainty for artisanal mining.Keywords: command and control, illegal mining

PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Fenty U. Puluhulawa
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.2.189

This research is intended to explain the monitoring as an instrument of law enforcement, to examine how the intensity of supervision on the business of mineral and coal, which is expected to support the establishment of law enforcement. The method in this study are socio juridical, with qualitative and quantitative methods. Research shows that in terms of planning and coordination of implementation supervision has not been implemented optimally, so that does not yet support the establishment of law enforcement. Based on this, it is necessary to the formation of an integrated environmental licensing system specialized in the management of the mining business.Keywords: monitoring, law enforcement, mining

Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan Irianto Tiranda; Fenty Puluhulawa; Johan Jasin
Jambura Law Review Volume 1 No. 2 July 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Ketentuan yang mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dari Hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Artikel ini menunjukkan bahwa Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar belum terlaksana dikarenakan Proses Peradilan yang cukup lama, Biaya Penyidikan dan Pengacara yang cukup tinggi dibandingkan dengan Nilai Uang dalam Tindak Pidananya sangat kecil. Selanjutmya Konsep Ideal dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yakni Proses Pemeriksaan peradilan Penanganannya berdasarkan KUHAPidana sangat tepat menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat sesuai Pasal 203 KUHAP.

Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era Fenty Usman Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Moh. Gufran Katili
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to discuss the legal weak protection of personal data which is motivated by the phenomenon of society today which is like living in a world without borders so that it impacts on easy access to one's personal information, the impact of begins to spread illegal practices by irresponsible parties in the illegal use of personal information. In addition, there are no laws that specifically regulate the protection of personal data/information in the 4.0 Industrial Revolution era. The approach method used is a conceptual and case approach, with the purpose of the research is to analyze the weakness of legal protection for personal data in the 4.0 Industrial Revolution era in Indonesia. The results of the study, the spread of personal data protection arrangements in various laws and regulations indicate the protection of personal data is not yet a national legal priority and results in legal weak protection of the personal data of citizens so as to position Indonesian citizens in a vulnerable position, which is certainly not in line with the legal objectives namely provide legal certainty, justice, and expediency. The various cases that exist and pay attention to the phenomenon of digitalization in the era of the industrial revolution 4.0 illustrate the urgency of the need for the legal protection of personal data a state priority. Legal reform through the legitimacy of protecting personal data as a responsive and progressive legal policy is a must so that legal protection in the form of legal guarantees can be carried out properly in order to create a safe and comfortable digital ecosystem for the community.

The Trips Safeguards: antara Hak Eksklusif dan Hak Asasi Manusia Amanda Adelina Harun; Fenty U. Puluhulawa
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1070.717 KB)

Perlindungan paten yang ketat khususnya paten farmasi, memberikan dampak negatif terhadap harga obat yang tinggi yang dapat membatasi akses obat-obatan. Hal ini melatarbelakangi lahirnya The TRIPs Safeguards yang diharapkan dapat menanggulangi dampak negatif dari paten farmasi. Artikel ini kemudian akan membahas The TRIPs Safeguards dilihat dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu dari sisi hak eksklusif pemegang paten, dari sisi kepentingan umum, serta kendala dalam implementasi The TRIPs Safeguards. Ketentuan The TRIPs Safeguards ini sesungguhnya merupakan cara untuk memenuhi kepentingan umum, akan tetapi perlu dilakukan standarisasi untuk menghindari penyalahgunaan.

Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rahman A. Ali Achir, Nuvazria Amanda Adelina Harun Anggraini Y. Djafar Apripari, Apripari Avelia Rahmh Y. Mantali Bagus Wicaksono Bara Firmansyah Cindai Goni Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Fatmawaty Thalib Fatmawaty Thalib Gustilawati Sahali Hendra Dude Heny Moedji Rahayu Irianto Tiranda Irwandi Ibrahim Johan Jasin Jufryanto Puluhulawa Jufryanyo Puluhulawa Lindawati Sabali Lisnawaty W. Badu Lusi Margareth Tijow Lusiana M. Tijow Lusiana Margareth Toijow Magfira Alex Rahim Makrun Makrun Mawarni Karim Moh. Gufran Katili Moh. Revandi Rustam Mohamad Danial Puluhulawa Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulkifli Sarson Mohammad syahrir DJ.Pano Nina Mirantie Novia Rahmawati A. Paruki Nur Hikmah Karim Nur Mohamad Kasim Rusdianto U. Puluhulawa Safrizal W. Yantu Sofyan Winandi Putra Bempa Suwitno Yutye Imran Tiara Oktavia Namira Daud Vifi Swarianata Wiranda Putri Madamba

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search