Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Cahaya Keadilan SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Borneo Law Review Journal Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Sulaiman Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA SEKTOR PERIKANAN DI KOTA TARAKAN Mawardi Khairi; Sulaiman Sulaiman
Borneo Law Review Volume 3, No 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v3i2.1078

Abstract

ABSTRAKKota Tarakan memiliki empat kecamatan yaitu Tarakan Utara,Tarakan Barat,Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tahun 2018 terdapat 37.894 tenaga kerjawanita dan terdapat 918 orang tenaga keja wanita yang bekerja pada sector perikanan. Perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita merupakan amanat konstitusi,karena itu Negara harus berpastisipasi aktif untuk melindungi hak-hak pekerja wanita agar kodrat wanita tetap terjaga. Keberadaan tenaga kerja wanita pada sector perikanan sangatlah penting,karena sector perikanan adalah salah satu komoditas unggulan pemerintah daerah Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian yang mengkombinaskan antara ketentuan ketentuan normative hokum dengan pelaksanaan hukum di lapangan (law in book and law in action). Adapun tujuan penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada sector perikanan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah serta menelaah hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tidak dapat di penuhinya hak-hak tenaga kerja wanita di sector perikanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,penulis menyimpulkan bahwa baik perusahaan maupun pemerintah telah memenuhi hak-hak tenaga kerja wanita sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya tenga kerja wanita sebagai pegawai tetap perusahaan,akan tetapi belumefektif yang di akibatkan oleh rendahnya kemampuan keuangan perusahaan,petugas pengawas ketenagakerjaan yang terbatas serta perilaku tenaga kerja wanita yang terkadang tidak mematuhi ketentuan –ketentuan norma dalam bidang ketenagakerjaan.Keyword: Perlindungan,Perikanan dan Tenaga Kerja WanitaABSTRACTTarakan City has four districts namely North Tarakan, West Tarakan, Central Tarakan and East Tarakan. Based on data from the Tarakan City Central Statistics Agency in 2018 there were 37,894 female workers and there were 918 female workers working in the fisheries sector. Legal protection for women workers is a mandate of the constitution, therefore the State must actively participate in protecting the rights of women workers so that the nature of women is maintained. The existence of women workers in the fisheries sector is very important, because the fisheries sector is one of the leading commodities of the local government of Tarakan City.This study uses empirical normative research methods, namely research that combines the provisions of normative legal provisions with the implementation of law in the field (law in books and law in action). The purpose of this study focuses on the implementation of legal protection of women workers who work in the fisheries sector, both by companies and by the government, and examines the barriers that are barriers to the fulfillment of women's labor rights in the fisheries sector.Based on the results of research that has been done, the authors conclude that both companies and the government have fulfilled the rights of women workers in accordance with statutory provisions - particularly the workforce of women as permanent employees of the company, but not yet effective due to the low financial capability of the company, limited labor inspectors and the behavior of women workers who sometimes do not comply with norms in the field of employment.Keyword: Protection, Fisheries and Women Labor
SOLUSI HUKUM BAGI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM ATAS BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN (WKP) KOTA TARAKAN Marthen B.Salinding; Sulaiman Sulaiman
Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.721

Abstract

Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) adalah hak menguasai Negara yang pengelolaanya diserahkan kewenangan kepada PT. Pertamina (Persero)sebagai pemegang Hak pakai.Secara defakto, diatas tanah WKP di Kota Tarakan berdiri ribuan bangunan baik milik masyarakat maupun milik pemerintah dimana sebagian besar belum memiliki bukti penguasaan secara yuridis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah status hukum penguasaan PT. Pertamnina (Persero) atas tanah WKP di Kota Tarakan dan solusi hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikkan bangunan di atas tanah WKP Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa status tanah WKP adalah sebagai hak pakai sebagai konversi dari hak Erfpacht. PT. Pertamina adalah pemegang hak Pakai atas tanah WKP di Kota Tarakan. Sedangkan solusi hukum bagi pemberian kepastian hukum pemeilik bangunan di atas tanah WKP adalah dengan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Undang–undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Sulaiman Sulaiman
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.222 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.68

Abstract

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyediakan tanah dan memberikan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diatur di di dalam pasal 105 dan pasal 106. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 ini justru menimbulkan permasalahan baru. Permasalahannya adalah terkait pada Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh perumahan.Tanggung jawab Pemerintah Daerah  dalam penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Penyediaan Tanah, Perumahan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM ANGGOTA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO KOTA TARAKAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mawardi Khairi; Inggit Akim; Sulaiman Sulaiman
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 1 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.952 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v4i1.3011

Abstract

ABSTRAKPermasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo  Kota Tarakan mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih-lebih saat pandemik Covid 19 yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh khususunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada mitra. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta penyuluhan hukum. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta bagian dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum anggota mengenai perlindungan hak-hak buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 25 orang peserta, 87,5% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Kota Tarakan, tetapi juga kepada buruh yang belum bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh. Kata kunci: buruh; perlindungan hak; serikat pekerja. ABSTRACTThe problem of partners in this community service activities is the lack of knowledge of members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF) regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, especially during the Covid 19 pandemic which resulted in Termination of Employment (Laid off). The solution offered in this community service activity is to increase the legal knowledge of members regarding the protection of labor rights in particular based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as a legal protection in the field of employment. The method of implementation used in this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal education to partners. Participation of partners in community service activities is by providing time, providing space and other supporting facilities, and presenting members as participants in legal education. The output target of this community service activity is the publication of scientific articles in accredited national journals and part of the implementation of the Tri Dharma of higher education. The conclusion is that this community service activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing members' legal knowledge regarding the protection of labor rights based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This can be seen from the answers of the participants to the questionnaire given after the activity was carried out. Of the 25 participants, 87.5% answered that they understood it. The suggestion is that activities with this theme should be carried out not only for members of the Kahutindo Tarakan City Trade Union Federation (TUF), but also for workers who have not joined the Workers / Labor Union. Keywords : labour; protection of  right; trade union.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN KOMPUTASI AWAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN KOMPUTASI AWAN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008) Sulaiman -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.703 KB) | DOI: 10.33884/jck.v4i1.944

Abstract

Dalam perkembangan teknologi informasi, yang memunculkan berbagai macam sarana Informasi dankomunikasi serta suatu layanan penyimpanan data yang berbasis internet. Sehingga kebanyakanmasyarakat yang menggunakan media elektronik dan menyimpan data pribadi dilayanan komputasiawan (Cloud Computing) sebagai alat penyimpanan data serta informasi yang berpotensi terjadinyapenyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai tanggung jawabpenyedia layanan Komputasi Awan atas data Pribadi pengguna layanan, hal ini terkait mengenaipenerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasiawan yang saat ini sedang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sertamenjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitumakna hukum perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan konsep hukum agar tercipta perlindunganhukum terhadap data pribadi penguna layanan dan tanggung jawab dari penyedia layanan komputasiawan terhadap data pribadi pengguna layanan.
PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE DI TARAKAN Marningot Tua Natalis Situmorang; Sulaiman Sulaiman
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 17, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Lingkungan
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jil.17.1.p.36-44

Abstract

On June 25-27 2022 researchers To do research in the area Tarakan mangrove ecotourism, Tarakan City, North Borneo Province . Study this aim get diversity data types of mangroves and biophysics as well as management area Mangrove ecotourism in Tarakan. Method used is method observation direct to field and interview. Results found is there are 4 types plant dominant that grows in the region Mangrove ecotourism, namely: Avicennia marina, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronate, and Nypa fruticans. While the fauna that exist in the Ecotourism area Mangrove forests include Proboscis monkey ( Nasalis larvatus ), monkey Long tail ( Macaca fascicularis ), Eagle Bondol ( Haliastur indus ), King Prawns Blue ( Todiramphus chloris ), Cekakak Sungai ( Halcyon chloris ), Fan Striped ( Rhipidura javanica ), Red Cici ( Cisticola exilis ), Snake Tree ( Chrysopelea paradise ), Lizard ( Mabuya sp ), Monitor Lizard ( Varanus salvator ), Uca Crab ( Uca sp ), Crab Mangroves ( Scylla Serata ), Bees Honey ( Apis dorsata ), Mangrove Wasp ( Bruguiera parfviflora ), caterpillar Leaf ( Polyura Schreiber malayicus ), Spider ( Tetragnatha josephi ), Snails ( Gastropods ), Crabs ( Crustaceans ), Shellfish ( Bivalves ), Fish Gelodok / tempakul ( Periopthalmus ). Management of the first mangrove ecotourism area very managed service tourist Tarakan city and service income area , then by the Forestry Service North Kalimantan Province with spirit maintain and advance tour nautical as the flagship program. Ecotourism area where Public could enjoy panoramic beauty of the mangrove forest , breathe fresh air , observing animal unique, paint, photograph, be vehicle research, research and environmental education for students and students.
Co-Authors Akim, Inggit Marningot Tua Natalis Situmorang Mawardi Khairi Salinding, Marthen B.