Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA CIPEDES, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Rahmat, Diding; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1920

Setiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.

Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu Budiman, Haris; Harjadi, Dikdik; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4663

Didalam perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Namun dalam kenyataannya praktek-praktek perbankan di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin tidak mengikuti alur dan mekanisme perbankan secara modern. Bank Emok atau bank gelap banyak tersebar diantara kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tidakÂ adaÂ peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khususÂ definisi dari Bank Emok atau Bank Gelap (Shadow Banking). Bank Emok sangat meresahkan masyarakat karena adanya hitungan bunga yang sangat tinggi serta dalam angsurannya sendiri menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak yang terjerumus dalam masalah-masalah yang berakar dari kesulitan membayar. Meskipun begitu,Â masih banyak yang tergiur untuk meminjam uang dan biasanya uang pinjaman tersebut bukan digunakan untuk membuka usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder para peminjam. Tak jarang uang hasil pinjaman dari Bank Emok ini dipakai untuk membayar hutang ke Bank Emok lainya. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Pentingnya suatu perjanjian kredit dengan pihak perbankan atau dengan pihak lain sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat tidak mampu. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana para pihak harus sepakat, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan, hal tertentu, dan tidak melanggar aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Tendiyanto, Teten; Budiman, Haris; Rahmat, Diding
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4058

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN DUPLIKASI DATA BANK DI INDONESIA Dikha Anugrah
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Akta Yudisia Volume 5 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v5i1.1205

Peran teknologi informasi disemua sektor kehidupan manusia sangat penting tak terkecuali dalam dunia perbankan. Kemajuan sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi. Berbagai kejahatan dalam dunia teknologi informasi juga dapat berlaku pada industri perbankan, salah satunya adalah duplikasi data nasabah yang dapat merugikan nasabah sehingga nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah korban duplikasi data bank ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bersifat deskritif analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan perlindungan hukum terhadap nasabah dari kejahatan teknologi informasi berdasarkan undang-undang perbankan dan ITE. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memahami, menguji, dan mengkaji data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhgadap nasabah korban duplikasi data berdasarkan Undang-undang perbankan belum dibahas secara mendetail terutama secara hukum pidana, sementara berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik perlindungan hukum dijabarkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan transaksi elektronik dan dapat dikenai hukuman pidana. Kata Kunci: duplikasi data, skimming, perlindungan nasabah, tindak pidana perbankan, tindak pidana elektronik

Aspek Legalitas Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pada Perusahaan Penerbangan Dikha Anugrah; Haris Budiman; Anthon Fathanudien
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 02 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i2.2452

Work agreements give birth to work relationships which are the relationship between employers and workers based on work agreements, which have elements of work, wages, and orders. The emergence of a pilot contract case that reaches a dozen years is something that needs to be considered under the labor law. The purpose of this study was to determine and analyze the legal aspects of work agreements for pilots on Wings Air airlines, legal protection of pilots on Wings Air airlines and legal solutions that can be taken in cases of violations of work agreements against pilots on Wings Air airlines according to Law No. 13 of 2003 concerning employment. The method used is to use a critical paradigm which is to see phenomena that arise due to work agreements that are not in accordance with the Manpower Act. The results showed that the legal aspect of the work agreement for pilots on the wings air airline was that the Lion Air Group contract clause was in conflict with Labor Law No. 13 of 2003. Legal Protection of Pilots on Wings Air Airlines was that the employment contract that was valid for the dozen years were not in accordance with the law because the pilot's work did not comply with the provisions of the work agreement for a certain time so that the contract was null and void then changed to an indefinite time work agreement, and the status of the pilot became a permanent employee. Legal Settlement that Can Be Taken In Case of Violation of Work Agreement Against Pilots on Wings Air Airlines, among others, can be reached through Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration, and Industrial Relations Court.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE Dikha Anugrah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i2.7138

Implementation of the flight can not be done either from the passengers so often, or from the airlines. The delay in flight schedules made by airlines is due to several factors for certain reasons, namely the delay in flight schedules which resulted in the passengers being aggrieved in terms of time, and the long and complex compensation action. The purpose of this study was to analyze the legal consequences of PT Angkasa Pura Husen Sastranegra Bandung Airport related to the delay of flight schedule. The paradigm used in this research is the paradigm of critical theory, with the type of qualitative research and socio-legal approach. The result of the research shows that the policy of Husein Sastranegara Airport in Bandung related to the delay of flight schedule by the airlines by developing good corporate governance structure and system, expressly oblige the airlines to be responsible only in case of delays, the management inform the flight delays, and propose to the Government so that airlines operating in Indonesia are required to make deposits as collateral. While the legal aspect concerning the delay of flight schedule is the enforcement of consumer rights protection through the provision of compensation for the users of air transport services based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about Consumer Protection as well as legal protection against passengers as consumers who are harmed due to flight delays.

The Roles of Bank Indonesia and Financial Services Authority as Rural Banks’ Supervision Agency Dikha Anugrah; Anthon Fathanudien; Teten Tendiyanto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.2477

Banks are financial institutions to collect and distribute funds to the public. As a public trust institution, the banks must maintain the public trust. In doing so, it is needed a supervision agency called Bank Indonesia. The purpose of this study is to see and to analyze the roles and the responsibilities of Bank Indonesia as rural banks’ supervisory agency based on law No. 3 of 2004, Bank Indonesia and Act No. 21 of 2011, financial services authority. The writer employed a normative juridical approach by understanding, testing, and reviewing the secondary data. This research was a descriptive analysis describing the prevailing laws and regulations related to the authority of Bank Indonesia as a rural bank’s supervision agency. The result of the research showed the roles of of Bank Indonesia and Financial Services Authority as rural bank supervisors were not aligned with the law provisions stipulated in Bank Indonesia article 27, a direct and indirect supervisions. Meanwhile, based on Article 28 of Law No. 21 of 2011, Financial Services Authority. The role of the Financial Services Authority in the legal protection of the consumer was not limited to facilitating the consumer protection. For instances, it is not only to accomodating and becoming a mediation institution but also becoming an institution that sides the consumers and society in the legal defense activities. As the central bank, bank indonesia is responsible for the case happening in Rural banks by putting it under a special supervision bank. In addition, if the rural bank is unable to improve its financial condition within a specified time, it will be declared as a failed bank and its business license will be revoked. The forms of protection, on the other hand, undertaken by the Financial Services Authority covers the prevention protection of violation and restoration of consumer rights if for instance the consumers suffer losses.Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, untuk menjaganya maka diperlukan badan pengawasan yaitu Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan pengawas terhadap Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang-undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memahami, menguji, dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini bersifat deskritif analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Bank Indonesia terhadap kewenangannya sebagai badan pengawas kepada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian adalah Peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina terhadap Bank Perkreditan Rakyat belum sesuai dengan yang ditetapakan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 27 yaitu mengenai pengawasan langsung dan pengawasn tidak langsung. Sementara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Bank Indonesia sebgai Bank sentral bertanggung jawab terhadap kasus Bank Perkreditan Rakyat dengan memasukkan bank tersebut ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus. Pada waktu yang telah ditentukan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan sebagai bank gagal dan dicabut ijin usahanya. Sementara Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian.

The Legal Protection of House Ownership Credits Bias Lintang Dialog; Gita Ayu Pramesti; Haris Budiman; Dikha Anugrah; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.3266

The purpose of this study is to analyze the arrangement and the application of House Ownership Credits known as KPR based on the prevailing laws and regulations. This study employed a juridical-empirical approach. The juridical approach was used to analyze various laws and regulations. Meanwhile, the empirical approach was used to analyze the law which was viewed as a patterned community behavior in people’s lives that continually interacts and relates to social aspects. Reffering to the state regulation of public housing number 6 of 2011, the findings revealed the procurement of housing and settlements was supported by housing and financial aid in the form of housing subsidies through credits/home ownership financing. In addition, it is also required to submit a collateral in each application of a mortgage agreement with the bank. This collateral provides an assurance to the bank that the credit granted to the customers returns according to mutually agreed terms and minimizes the possible risk involved and arise in any credit disbursement. Meanwhile, in terms of providing credits to prospective debtors, the bank must have a confidence in the debtors’ ability or capability to repay the loan. In conclusion, credit is a loan-borrowing agreement between the bank and the other party that requires the borrower to pay off his debt with the amount of interest, compensation or profit sharing within a certain period of time. Besides, in the implementation of legal aspects for credit applicants, a general home ownership credit applicant is an individual or human who is not a legal entity. Humans who are not legally incorporated are legal subjects. Thus, a credit analyst and an authorized officer who work in a credit unit must be able to fully understand the ins and outs of the credit applicant’s legal aspects.Tujuan penelitian yaitu menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. Hasil penelitian yaitu peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 6 tahun 2011 tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah. Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Simpulan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pelaksanaannya aspek hukum bagi pemohon-pemohon kredit. Pada umumnya pemohon kredit pemilikan rumah adalah perorangan atau manusia dan tidak berbadan hukum. Manusia yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum pemohon kredit

Authority of the Environmental Service in Disaster Management Based on the Law on Environmental Protection and Management Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Erga Yuhandra; Dikha Anugrah; Frisca Meilan Dwi Lestary; Wina Puspasari; Teti Mardiani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i2.2469

The environment can be a resource or even a hazard when a disaster occurs. Natural disasters as natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of loss of property to the psyche must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the government in efforts to deal with disasters in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary data and secondary data as well as data collection tools used in the form of interviews, observation and literature studies. The results of this study are the implementation of work programs and activities from the Department of the Environment in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion of this writing is that the arrangements related to disaster management are adequate from the central to the regional level with the Implementation of the Environmental Service in the basic efforts of disaster management that have been carried out but must be further improved. Suggestions for implementing the implementation of the Environmental Service are to cooperate with students to carry out counseling and outreach about environmental preservation in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency.

THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM WAGE ESTABLISHMENT BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER Nona Rizki Nusantara; Dikha Anugrah; Fathanudien Anthon
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.707

This study aims to analyze the procedure of minimum wage establishment based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as well as the implementation of minimum wage establishment based on Law No. 13 of 2003 in Kuningan District. The method used in this study was a descriptive analytical method with an empirical juridical approach. The data were collected through interviews and literature study with data collection tool in the form of field notes. The data were then analyzed by applying qualitative analysis technique. As results, it was revealed that the procedure of minimum wage establishment is based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower in which the establishment of minimum wage is directed towards meeting the decent living needs. The minimum wage is established by the Governor after considering the recommendations provided by Provincial Wage Councils and/or District Heads/Mayors. Meanwhile, the components of and the implementation of the phases of achieving the decent living needs are specified and determined with a Ministerial Decision. Briefly, in general, the implementation of minimum wage establishment which is based on Law No. 13 of 2003 in Kuningan District is quite good since the minimum wage establishment is regulated by the Governor with the consideration that the Governor is more aware of the social, economic and employment conditions in West Java.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa catatan lapangan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri; serta implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kuningan secara umum cukup baik sebagaimana penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan bahwa Gubernur lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search