Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Ismatul Hakim
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT: SEBUAH TEROBOSAN DALAM MENATA KEMBALI KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Hakim, Ismatul
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah : (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.
KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DASAR PENJUALAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Irawanti, Setiasih; Maryani, Retno; Effendi, Rahman; Hakim, Ismatul; Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harga dasar penjualan kayu hutan tanaman rakyat (HTR) perlu ditetapkan oleh menteri kehutanan untuk melindungi hak petani kayu HTR. Penetapan harga dasar tersebut perlu dikaji melalui penelusuran praktek penjualan kayu HTR yang dilakukan di lapangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dasar penjualan kayu HTR dengan mengambil lokasi penelitian di Jambi dan Riau. Dengan menerapkan metode Policy Analysis Matrix (PAM), penetapan harga dasar didekati dengan menghitung harga pasar, harga tunggak atau tegakan dan harga sosial atau paritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis kayu, peruntukan kayu serta daur tanaman mempengaruhi harga dasar penjualan kayu. Sedangkan harga penjualan, jumlah produksi dan jarak lahan tanam ke pabrik serta faktor produksi mempengaruhi penghasilan petani. Di Jambi, selain jenis kayu acacia mangium petani HTR juga menjual kayu karet. Sedangkan di Riau, petani HTR hanya menjual kayu acacia mangium. Harga kayu di kedua lokasi kajian berbeda, dimana harga di Jambi lebih tinggi dari pada harga di Riau. Kayu karet rakyat di Jambi dijual di tingkat petani dengan harga Rp 220.000 s/d Rp 250.000 per m3 , sedangkan di Riau Rp 132.000 s/d Rp 148.000/ton. Harga tunggak kayu Acacia mangium di Propinsi Jambi sekitar Rp 208.073,84 s/d 226.471,10 per ton. Harga tunggak kayu Acacia mangium di Propinsi Riau sekitar Rp 106.218,76 s/d Rp 118.580,91 per ton. Harga sosial di Jambi 245.000 s/d 270.000, sedangkan di Riau 150.500 per m3 . Tampak bahwa harga pasar/aktual berbeda dari harga sosial/efisiensi, artinya ada divergensi. Hal ini diakibatkan oleh adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. Pasar dikatakan gagal bila tidak mampu menciptakan harga kompetitif yang mencerminkan social opportunity cost atau alokasi sumberdaya/produk yang efisien. Penyebab kegagalan pasar adalah (1) monopoli atau monopsoni, (2) negative externalities atau positive externalities, (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna.
KONTRIBUSI KAWASAN HUTAN DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN: STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT Dwiprabowo, Hariyatno; Effendi, Rachman; Hakim, Ismatul; Bangsawan, Indah
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari kecukupan persediaan, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Mengingat esensialnya masalah ketahanan pangan, pemerintah telah menetapkan bahwa ketahanan pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007. Kawasan hutan secara tradisionil diketahui sebagai penghasil hasil hutan bukan kayu termasuk bahan pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Perum Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah menerapkan kebijakan strategis berupa Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak beberapa tahun yang lalu yang membolehkan masyarakat untuk menanam palawija maupun tanaman tahunan di antara pohon yang ditanam. Dalam pola tersebut masyarakat diperbolehkan menanam palawija di antara tanaman kayu dan mendapat seluruh bagian dari hasil tersebut. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kawasan hutan memberikan kontribusinya pada ketahanan pangan. Kontribusi tersebut dilihat dari pangsa (share) volume produksi komoditas pangan (padi, jagung, dan kacang- kacangan) terhadap total produksi wilayah. Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Barat dengan sampel lapangan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dan wawancara dilakukan pada Perum Perum Perhutani, Dinas Tanaman Pangan dan instansi lainnya untuk memperoleh data dan mengetahui kebijakan masing-masing instansi terkait dengan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi pangan dari kawasan hutan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara total kontribusi produksi komoditas pangan (padi, jagung, kacang-kacangan) dari kawasan hutan menyumbang kurang dari satu persen dari total produksi Provinsi Jawa Barat. Peluang meningkatnya kontribusi tersebut masih terbuka dengan berbagai kebijakan strategis dan teknis. Kebijkan teknis berupa meningkatkan jarak tanam dan introduksi varietas unggul. Kerjasama jangka panjang antara Dinas Kehutanan, Perum Perum Perhutani, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Co-Authors Hariyatno Dwiprabowo Indah Bangsawan Rachman Effendi Rahman Effendi Retno Maryani Setiasih Irawanti