Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

STRATEGI SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN NGAWI UNTUK MEMBENTUK PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN NGAWI Dwi Ardiani; Dede Sri Kartini; Ari Ganjar Herdiansyah
SOCIUS Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v6i1.129

Abstract

Dalam setiap pemilihan, partisipasi masyarakat merupakan elemen yang penting. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Sosialisasi politik penting untuk meningkatkan partisipasi. Terutama dengan adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi pemilih pemula oleh kalangan politisi maupun partai politik. Pemilih pemula merupakan pemilih potensial yang memiliki kekhasan tersendiri dengan jumlah pemilih yang cukup besar. Untuk mengantisipasi kekhasan yang dimiliki oleh pemilih pemula agar tidak menjadi pasar potensial bagi partai atau kandidat untuk memperoleh suara dan agar pemilih pemula tidak terbujuk berita hoax dan berita bohong maka perlu dilakukan sosialisasi politik yang tepat yang sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Dengan demikian diharapkan mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas yang memberikan suara secara rasional dan tepat dalam menentukan preferensi politiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data diperoleh dengan wawancara secara mendalam dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Relawan Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Akademis dan Pemilih Pemula dengan penarikan sample menggunakan puposive sampling. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ngawi dimana pada tahun 2018 ini melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur secara serentak. Hasil dari penelitian ini adalah strategi sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur diantaranya adalah tahap formulasi strategi dan penyusunan rencana jangka panjang, tahap pemilihan tindakan dengan menggunakan strategi menyerang dan strategi bujukan serta tahap aloksai sumber daya organisasi dengan menggunakan strategi penguatan. Strategi menyerang dilakukan dengan gencar melaksanakan sosialisasi secara langsung, khusus pemilih pemula lewat kelas pemilu, menjadi pembina upacara di sekolahan, seminar tatap muka serta sosialisasi tidak langsung lewat media sosial, media cetak dan elektronik. Strategi bujukan dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat seperti Gelar Seni Budaya, Jalan Sehat Guyub Rukun, Sosialisasi dengan komunitas mancing bareng, Sosialisasi dengan komunitas ngontel bareng serta debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Sedangkan strategi penguatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilihan lewat bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, pengkajian peraturan bersama dan evaluasi setiap kegiatan. Selain itu juga memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi tentang pemilihan serta meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal.
Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Warga dalam Relokasi Tambak Rejo Kota Semarang Tahun 2019 Pamela Setya Miliasari; Dede Sri Kartini
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 4 (2022): PERSPEKTIF, October
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i4.7508

Abstract

Tambak Rejo is one of the fishing villages located in Semarang City, Central Java, precisely located in Tanjung Mas Village and there is a process of relocation from the government for the welfare of the community. This study aims to analyze the partnership relationship between the Semarang City Government and residents in the relocation of Tambak Rejo in Semarang City in 2019. This study involves 3 actors, namely the Government, Tambak Rejo residents, and NGOs. The method used in this research is qualitative with data collection techniques in the form of literature study. The results of this study are related to the theory of partnership relations from Sulistiyani and Angga to show that the partnership relations that occurred in Tambak Rejo were not running smoothly and there were obstacles in the relocation process. However, with the various efforts made by the community, the Semarang City Government, and third parties, namely NGOs, the end has been going quite well. Each actor carries out his role and responsibility to achieve the goal to get a mutual agreement and no party feels disadvantaged.
Tantangan Pelayanan Publik dalam PembuatanKtp Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur,KabupatenCilacap, Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid-19 Randy Fauzia Ikhsandi; Muradi; Dede Sri Kartini
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.093 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang sedang dihadapi pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP elektronik di tengah Wabah Covid 19. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan terbaik dalam pembuatan perekaman KTP elektronik agar tetap berjalan namun juga tetap bisa melindungi masyarakat agar tidak tertular virus Covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara melalui telfon dengan aparatur pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur selain itu juga dalam pengumpulan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen dokumen resmi dari instansi terkait dan juga menggunakan penelusuran studi pustaka (Library Research) baik dari berita online maupun dari situs resmi kecamatan Dayeuhluhur. Data-data yang di peroleh, kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur mempunyai solusi dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP Elektronik ditengah wabah Covid 19 dan juga memberikan pelayanan rasa aman terhadap Masyarakat dan aparaturyang bertugas di masa pandemik virus Covid 19.
ARUS BALIK PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang Rahmat Hidayat Djati; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.355 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2394

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari lemahnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan layanan permasyarakatan. Hal tersebut terlihat banyaknya kompleksitas permasalahan akut dalam Lapas Cipinang di antaranya terkait masalah higenitas, sanitasi, kelebihan kapasitas, minimnya fasilitas, dan perubahan prilaku menyimpang seksual warga binaan. Lemahnya upaya perbaikan terhadap problematika tersebut berangsur mengaburkan tujuan hakiki dari permasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kualitas layanan pada pemenuhan hak kebutuhan biologis warga binaan melalui conjugal visit di Lapas Cipinang, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Berry (1990:175) dengan berfokus terhadap aspek tangibles (bukti terukur), dan emphaty (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam, sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitasmenggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menujukan penyelenggaraan permasyarakatan di Lapas Cipinang masih mengalami masalah klasik berupa kelebihan kapasitas lebih dari 200% yang otomatis banyak mengorbankan hak-hak warga binaan.  Hal tersebut diperparah dengan ketiadaan fasilitas conjugal visit sebagai pemicu perilaku seks menyimpang warga binaan seperti homoseksual, lesbian, pelacur sesama jenis, dan hubungan seksual dengan binatang. Kondisi tersebut didukung lambatnya respon pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan biologis warga binaan yang berdampak pada arus balik permasyarakatan ditandai perilaku seksual menyimpang, pelecehan seksual sesama narapidana dan maraknya praktik prostitusi dalam lapas, di samping menjadi kesempatan bagi petugas yang mengais remah-remah keuntungan dari ketidakmampuan pemerintah.
PENGARUH HEURISTIC DAN ISSUE VOTING TERHADAP PEROLEHAN SUARA PRABOWO SUBIANTO - SANDIAGA SALAHUDDIN UNO PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA BOGOR : Array Friantika Resti Karina; Dede Sri Kartini; Hendra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.173 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i2.2447

Abstract

During the 2019 Presidential Election, the public could hardly avoid political exposure in the form of information & issues that even rolled around long before this election stage took place. This information / issue is used as material for voters to consider their choice. This is called issue voting, which consists of hard issues and easy issues. In addition, with the large amount of information / issues circulating, not a few people handle the excess information they have through heuristic means, one of which is by allowing other people outside of themselves to make decisions, which is called endorsement. Based on the results of the survey and the opinions of several observers, there are various reasons for Prabowo-Sandi winning in Bogor City. In this context, the main factors are issue and endorsement. This is the reason the author conducted a research entitled "The influence of heuristic and issue voting on Prabowo-Sandi's vote acquisition in Bogor City in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Election". The method used in this research is a quantitative approach carried out by survey methods using factor analysis tests. The sampling technique in this study used a non-probability sampling technique, namely convenience sampling / accidental sampling technique. The analysis used for research data processing is factor analysis. Factor analysis aims to identify several factors that cause the correlation between a large number of variables and this technique is also classified as a reduction technique. The analysis results show that of the 9 (nine) indicators made, 3 (three) factors are formed. This is consistent with the initial mapping that was carried out as a research operation. The first factor, an easy issue with a loading factor of 0.904 and the acquisition of an impact dimension of 37.70%, means that symbolic things have the highest effect on the decision to elect Prabowo-Sandi voters in Bogor City. The second factor is the hard issue with a loading factor of 0.789 and the acquisition of a dimensional impact figure of 32.90%, meaning that technical matters such as work programs, presidential debates, and others have a second effect. While the last factor is the endorsement with a loading factor of 0.705 and the acquisition of a dimensional impact figure of 29.40%, which means that the consideration of recommendations from other parties who are considered worthy of being a role model (endorsement) has the lowest effect on the decision to vote for Prabowo-Sandi voters in Bogor City. On the other hand, according to the results of this study, it can be seen that in terms of endorsement for Prabowo-Sandi voters in the City of Bogor, they are considered to have a big role to be used as role models in choosing the presidential and vice presidential candidate pairs in 2019, namely religious figures.
AKSELERASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DANAU TOBA (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) Nurul Annisa Wulandari; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.871 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2484

Abstract

This research is motivated by Lake Toba tourism which has not been managed optimally, resulting in low interest in tourist visits. In addition to overlapping central and regional government authority arrangements, this condition is exacerbated by the lack of public understanding regarding tourism, the lack of information disclosure, and the lack of involvement of indigenous peoples which have implications for the rise of community land acquisition conflicts. The purpose of this study is to explain how BPODT develops Lake Toba tourist destinations based on the principles of good governance proposed by Sedarmayanti (2007) based on aspects of transparency, accountability, and participation. The research is qualitative, primary data obtained through observation and interviews, data analysis and validation using triangulation. The results show that the development of Lake Toba tourism objects by BPODT is still not optimal, it can be seen that there is a lack of openness, information, and coordination. Based on the accountability aspect, BPODT is trying its best to make the Lake Toba tourist area a world-class tourism area that is superior and supported by adequate infrastructure. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts.
LOCAL GOVERNMENT'S ROLE IN RAISING TOURISM INCOME: A CASE STUDY IN MASAWAH VILLAGE, PANGANDARAN Muhammad Gustira Triawan; Dede Sri Kartini; Iyep Saefulrahman; Naufal Rizky Albarkah; Shofi Siti Solihah; Naufaldy Rizkiansyah; Qothrunnada Qothrunnada
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.6.1.2023.45-59

Abstract

The tourism sector is used by the Indonesian government because it is considered one of the sources of income, one of which is the Masawah Village, Pangandaran. However, the formulation of policies and their execution to increase income must be appropriate. So, a study was conducted with a descriptive-qualitative method to find out the factual conditions in Masawah Village, Pangandaran. Then, a field study was carried out using an interview method with stakeholders from both the government and the community. This method is considered suitable for use because the data collected is focused on actual problems through the processes of collecting, compiling, processing, and drawing conclusions accompanied by objective results. In this study, it was found that when determining policy goals, attention must be paid to people's aspirations and their needs. Furthermore, it was also found that the utilization of tourism's potential to increase regional income has not been maximized.
MANAJEMEN KONFLIK OLEH PEMERINTAH DESA DALAM KASUS PENAMBANGAN TANAH DI GUNUNG GEULIS TAHUN 2019 Muhammad Fikri Fathurrohman; Dede Sri Kartini
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i2.2937

Abstract

Konflik adalah aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial, termasuk di dalam masyarakat desa. Pengelolaan konflik secara efektif menjadi hal penting untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan keterlibatan aktif dari pemerintah dapat berperan krusial dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian serta keamanan dalam masyarakat. Penelitian kualitatif ini menggunakan kombinasi studi pustaka dan studi lapangan, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Terdapat enam narasumber yang berkualifikasi dalam penelitian ini, termasuk mantan kepala desa di Jatimukti dan Jatiroke, ketua BPD di kedua desa, anggota masyarakat di Desa Jatimukti dan Jatiroke, perwakilan dari Forum Komunikasi Gunung Geulis, dan pekerja dari perusahaan swasta yang terlibat dalam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik di Desa Jatimukti dan Jatiroke berhasil menerapkan berbagai strategi, termasuk avoidance, accommodation, competition atau authoritative command, compromise, dan collaboration atau problem solving. Akibatnya, aktivitas penambangan di kawasan Gunung Geulis berhasil dihentikan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa keterbatasan dalam proses manajemen konflik, seperti tidak melibatkan masyarakat, tindakan yang bersifat pemihakan, dan keputusan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan publik.